Pekerja mengelas pipa gas TurkStream. Foto/anadolu
ANKARA - Turki terpaksa menghentikan impor gas dari Turkmenistan melalui Iran karena tekanan dari Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar dalam pertemuan dengan para jurnalis pada hari Kamis (5/11/2026).
Ankara mulai menerima pasokan gas dari Turkmenistan pada Maret 2025 berdasarkan kesepakatan untuk memasok 1,3 miliar meter kubik gas per tahun dengan memanfaatkan infrastruktur Iran.
Perusahaan importir gas Turki, Botas, memegang izin impor untuk kesepakatan tersebut hingga tahun 2033.
Ashgabat menghentikan aliran gas pada Oktober 2025, dengan alasan kedua negara hanya memiliki kontrak jangka pendek, dan tanpa adanya kesepakatan mengenai volume atau harga, mereka tidak dapat menjual gas kepada Ankara.
Sebelumnya pada tahun ini, Bayraktar sempat menyatakan impor gas dari Turkmenistan melalui Iran akan dilanjutkan kembali, namun rencana tersebut tidak terealisasi.
Kini, ia mengungkapkan masalah sebenarnya adalah konflik antara AS dan Iran yang pecah pada bulan Februari.
"Kami menghentikannya karena OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS) turut terlibat dalam masalah ini," ujarnya.
"Meskipun kami tidak melakukan pembayaran apa pun kepada Iran, situasi antara Iran dan AS justru memanas."
Bayraktar menyebutkan Turki memiliki kapasitas cadangan pada Pipa Gas Trans-Anatolia (Trans-Anatolian Gas Pipeline) dan dapat dengan mudah melipatgandakan volume gas yang diekspor ke Eropa.
Ia menambahkan cadangan gas Azerbaijan perlahan mulai menipis, sehingga cadangan gas Turkmenistan yang "melimpah" dapat menjadi alternatif yang layak untuk memenuhi kebutuhan mitra di Eropa maupun pasar domestik Turki.
Namun, berbagai kendala infrastruktur—termasuk sengketa mengenai zona ekonomi eksklusif di Laut Kaspia—mempersulit pembangunan pipa gas yang menghubungkan Turkmenistan dengan Azerbaijan.
Kontrak gas Turki dengan Iran sendiri akan berakhir pada bulan November, dan belum jelas apakah Ankara bersedia untuk memperbaruinya.
Sanksi AS terhadap Iran semakin diperketat sejak awal tahun ini, yang memaksa negara-negara di kawasan tersebut untuk mengambil tindakan terhadap berbagai entitas bisnis dan sektor keuangan Iran.
(sya)