Arab Saudi Sangkal Laporan yang Sebut Houthi Minta Uang Damai Rp921,5 Triliun

RIYADH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara tegas membantah pemberitaan terbaru The Wall Street Journal (WSJ) yang mengeklaim bahwa kelompok milisi Houthi Yaman meminta kompensasi sebesar USD51 miliar atau sekitar Rp921,5 triliun sebagai "harga damai". Riyadh menyebut laporan itu sebagai rekayasa belaka.

Laporan WSJ, dengan mengutip sejumlah sumber anonim yang mengetahui pembicaraan Arab Saudi dan Houthi, menyatakan bahwa pejabat Riyadh telah menghubungi kelompok yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing tersebut untuk menanyakan apa yang dibutuhkan agar Houthi menghentikan serangan lintas batas.

Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Rayed Krimly, dengan tegas membantah pemberitaan tersebut.

"Saya secara kategoris membantah klaim yang diterbitkan The Wall Street Journal mengenai tuntutan yang diajukan milisi ini. Semua itu merupakan rekayasa belaka dari para penulis atau sumber-sumber yang mereka klaim," kata Krimly.

Krimly menuding Houthi telah berbalik melawan pemerintah Yaman yang diakui dunia internasional, menyebabkan kelaparan di kalangan masyarakat Yaman, serta menyeret negara itu ke dalam berbagai konflik yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Yaman.

"Mereka menyerang kapal-kapal komersial di jalur perairan Laut Merah, sasaran sipil dan ekonomi, serta menolak seluruh upaya perdamaian," ujar Krimly dalam unggahan berbahasa Inggris di platform X, sebagaimana dilaporkan Al Arabiya English, Jumat (6/11/2026).

Dia juga mengingatkan para penulis artikel tersebut bahwa Yaman memiliki pemerintahan yang diakui secara internasional.

Laporan WSJ tentang 'Uang Damai' Rp921,5 Triliun

Sekadar diketahui, sebuah laporan dari WSJ menyebut kelompok Houthi di Yaman menuntut kompensasi sebesar USD51 miliar atau Rp921,5 triliun dari Kerajaan Arab Saudi sebagai "harga damai". Selain itu, Houthi juga dilaporkan minta pengakuan sebagai otoritas sah Yaman.

WSJ, yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengeklaim laporannya tersebut sejumlah sumber yang mengetahui jalannya perundingan kedua belah pihak.

Menurut laporan tersebut, sejumlah angka kompensasi lainnya kemudian turut dibahas. Namun, setiap kesepakatan diperkirakan akan melibatkan pembayaran hingga puluhan miliar dolar AS.

Hal ini menggambarkan besarnya hambatan finansial dan politik yang dihadapi dalam perundingan antara Arab Saudi dan Houthi, kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa.

Namun, seorang jurnalis yang berpihak kepada Houthi membantah klaim tersebut dalam keterangannya kepada The New Arab. Dia menolak angka USD51 miliar yang dilaporkan sekaligus membantah bahwa kelompok tersebut meminta pengakuan Arab Saudi.

Jurnalis bernama Hussain Albukhaiti tersebut mengatakan bahwa laporan WSJ keliru menggambarkan besaran maupun tujuan kompensasi yang diminta. "Laporan-laporan ini tidak benar," katanya kepada The New Arab.

Dia menuding Arab Saudi membocorkan informasi tersebut untuk menggambarkan Houthi sebagai kelompok yang "mengejar uang" sekaligus memberikan kesan bahwa kompensasi yang diminta ditujukan untuk kepentingan kelompok tersebut, bukan rakyat Yaman.

Albukhaiti mengatakan otoritas di Sanaa justru telah menuntut kompensasi dari koalisi pimpinan Arab Saudi, baik secara langsung maupun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mediator lainnya.

Dia menyebut kerugian ekonomi Yaman akibat perang mencapai USD1,13 triliun atau sekitar Rp20.418 triliun.

Menurutnya, angka tersebut mencakup hilangnya aktivitas ekonomi serta kerusakan infrastruktur, industri, layanan kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Namun, angka itu belum termasuk kompensasi atas korban tewas, korban luka, maupun kerusakan rumah-rumah pribadi.

Albukhaiti mengatakan kompensasi atas kerugian ekonomi secara lebih luas dan pembayaran kepada individu akan ditangani secara terpisah, dengan ketentuan berbeda untuk masing-masing kategori.

"Masih mungkin ada fleksibilitas mengenai mekanisme pembayaran, seperti pembayaran tahunan atau cicilan yang dibagi selama beberapa tahun, tetapi tidak dalam jangka waktu yang terlalu panjang," katanya.

Namun, dia menegaskan bahwa kompensasi atas korban tewas, korban luka, dan kerusakan properti pribadi tidak dapat dinegosiasikan.

Dia berpendapat keluarga korban tidak seharusnya dipaksa menunggu bertahun-tahun untuk menerima pembayaran kompensasi.

Menurutnya, tuntutan kompensasi atas rumah-rumah yang rusak harus disertai dokumen resmi yang membuktikan nilai properti. Pembayarannya akan diproses melalui program rekonstruksi setelah tercapai kesepakatan dengan Arab Saudi.

Albukhaiti juga membantah laporan WSJ yang menyebut Houthi meminta pengakuan Riyadh sebagai otoritas sah Yaman.

Sebaliknya, dia mengatakan prioritas kelompok tersebut adalah penarikan penuh pasukan Arab Saudi dari Yaman dan penghentian campur tangan Riyadh dalam urusan dalam negeri negara itu, termasuk dukungannya terhadap faksi-faksi Yaman yang menjadi rival Houthi.

"Kelompok ini tidak menunggu pengakuan dari pihak mana pun," katanya. "Mereka harus meninggalkan Yaman, dan kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri melalui dialog, tanpa campur tangan asing."