Herzog Akan Tunjuk Kandidat PM Israel pada Minggu, Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk

img-redaksi Muhaimin
Jum'at, 06 November 2026 - 08:16 WIB
Herzog Akan Tunjuk Kandidat PM Israel pada Minggu, Nasib Netanyahu di Ujung Tanduk
Presiden Isaac Herzog akan menunjuk kandidat Perdana Menteri Israel berikutnya pada hari Minggu. Foto/Yonatan Sindel/Flash90
A
A
A
TEL AVIV - Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, pada hari Kamis memperoleh dukungan mayoritas anggota Knesset (Parlemen) untuk menjadi Perdana Menteri (PM) Israel berikutnya. Dukungan itu diperoleh setelah sejumlah partai melakukan konsultasi dengan Presiden Isaac Herzog, sehingga membuka jalan bagi Eisenkot untuk mendapatkan mandat membentuk pemerintahan baru.

Setelah pertemuan-pertemuan tersebut, Herzog mengatakan bahwa faksi-faksi yang mewakili 67 anggota Knesset mendukung Eisenkot. Sementara itu, faksi-faksi dengan total 46 anggota Knesset merekomendasikan PM Benjamin Netanyahu.

Meski hasilnya "jelas", Herzog mengatakan akan menggelar pembicaraan lanjutan dengan para pemimpin partai untuk memperjelas situasi sebelum memberikan mandat pembentukan pemerintahan pada Minggu.

Partai Yashar kemudian mendesak Herzog agar segera memberikan tugas tersebut kepada Eisenkot. Partai itu menyebut dukungan 67 anggota Knesset sebagai jumlah rekomendasi terbesar yang diterima seorang kandidat sejak 2015.

Meskipun memperoleh dukungan mayoritas anggota Knesset, jalan Eisenkot untuk membentuk koalisi masih belum jelas. Partai-partai anti-Netanyahu terpecah menjadi dua kelompok, yakni blok yang didominasi partai-partai Yahudi dengan 48 anggota Knesset dari empat partai, serta blok yang terdiri atas dua partai pimpinan Arab dengan total 19 anggota Knesset.

Keenam partai tersebut sama-sama merekomendasikan Eisenkot sebagai PM. Namun, tiga partai yang didominasi kelompok Yahudi sejauh ini menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Koalisi Netanyahu yang akan segera mengakhiri masa jabatannya memperoleh 53 kursi dalam pemilu pekan lalu. Namun, partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ), yang memiliki tujuh kursi, menolak merekomendasikan Netanyahu sebagai PM. Sikap tersebut tampaknya membuka peluang bagi partai itu untuk mendukung Eisenkot dalam koalisi mendatang.

Jalan Eisenkot menuju pembentukan pemerintahan berpotensi semakin terbuka setelah stasiun televisi Channel 12 melaporkan pada Kamis bahwa Ketua Partai Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, mencabut penolakannya selama ini untuk bekerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Liberman dikabarkan terbuka untuk menjalin kemitraan dengan UTJ karena menganggap kemungkinan menggulingkan Netanyahu lebih penting.

Liberman juga dilaporkan menilai bahwa bergabung dengan faksi-faksi ultra-Ortodoks dalam pemerintahan lebih baik daripada berkoalisi atau bergantung pada dukungan partai-partai pimpinan Arab.

Menurut laporan tersebut, pemerintahan semacam itu dapat mencakup kesepakatan rotasi jabatan perdana menteri antara Liberman dan Eisenkot, serta negosiasi mengenai kesepakatan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.

Di tengah kebuntuan politik, Knesset baru dijadwalkan memilih ketua baru tidak lama setelah para anggotanya dilantik pada 10 November. Pemilihan itu diperkirakan akan menggulingkan ketua Knesset petahana dari Partai Likud.

Ketua Knesset memiliki pengaruh besar terhadap jalannya persidangan Parlemen. Bersama para wakilnya, ketua Knesset juga mengendalikan agenda legislasi.

Pada Kamis, Partai Ra'am yang berhaluan Arab secara resmi bergabung dengan Yashar, Joint List, Yisrael Beytenu, dan Partai Demokrat untuk mendesak digelarnya pemungutan suara lebih awal guna memilih ketua Knesset.

Ketua Knesset saat ini, Amir Ohana, mengatakan akan menjadwalkan pembahasan mengenai penggantinya jika sedikitnya 61 anggota secara resmi mengajukan permintaan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Herzog, pemimpin Partai Ra'am, Mansour Abbas, tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris. Namun, dia berulang kali mengecam terorisme dan kekerasan politik serta menyerukan agar Hamas dilucuti senjatanya dan disingkirkan dari kekuasaan.

Eisenkot sebelumnya menjadikan pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris sebagai salah satu syarat bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan pemerintahan yang hendak dibentuknya.

Abbas menyampaikan harapannya agar Eisenkot berhasil membentuk "pemerintahan yang baik".

Mengenang pemerintahan yang dibentuknya bersama Yair Lapid dan Naftali Bennett pada 2021, Abbas mengatakan kepada Herzog bahwa "hari terburuk pemerintahan tersebut jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan yang sepenuhnya berhaluan kanan, baik dari segi keamanan nasional dan pribadi maupun urusan sipil".

Ketika Herzog mendesak Abbas menjelaskan apakah Ra'am bersedia menjadi bagian dari pemerintahan yang memerangi terorisme tanpa batas, Abbas menjawab, "Mengeklaim bahwa kehadiran kami dalam pemerintahan akan menghalangi kabinet atau pemerintah membela warga Israel adalah sesuatu yang tidak benar."

Pemimpin Ra'am itu mempertanyakan alasan partainya terus-menerus menjalani apa yang disebutnya sebagai "tes loyalitas". Dia menilai terdapat standar ganda dalam tuntutan yang diberikan kepada politisi Arab.

Anggota Parlemen Arab sebelumnya juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menilai politisi Yahudi tidak menghadapi tuntutan setara untuk mengakui adanya terorisme Yahudi di Tepi Barat atau wilayah lainnya.

Abbas mencatat, tidak ada anggota parlemen Ra'am yang pernah didakwa atau dihukum atas pelanggaran terkait terorisme. Sementara itu, pemimpin Partai Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, pernah dihukum pada 2007 karena menghasut kebencian rasial dan mendukung organisasi teroris Yahudi.

Wakil Ketua Ra'am, Yoav Segalovitz, yang mencetak sejarah sebagai kandidat Yahudi pertama dari partai Islamis tersebut, menggambarkan perdebatan politik yang berlangsung di Israel sebagai sesuatu yang "beracun". Menurutnya, Netanyahu merupakan sosok yang memimpin perdebatan tersebut.

"Baru kemarin dia mengatakan bahwa Gerakan Islam berbahaya dan semua orang adalah pendukung teror. Satu-satunya orang yang merupakan pendukung teror adalah Itamar Ben Gvir, yang duduk di pemerintahannya dan pernah dihukum," kata Segalovitz, seperti dikutip dari Times of Israel, Jumat (6/11/2026).
(mas)
See original source
link link link link
Berita Terkait
Arab Saudi Sangkal Laporan yang Sebut Houthi Minta Uang Damai Rp921,5 Triliun
International
Jum'at, 06 November 2026 - 08:37 WIB
TV Pemerintah Iran Siarkan Langsung Adegan Simulasi Penggantungan Donald Trump
International
Jum'at, 06 November 2026 - 07:41 WIB
WSJ: Houthi Minta Rp921,5 Triliun kepada Arab Saudi sebagai Harga Damai
International
Jum'at, 06 November 2026 - 06:24 WIB