WSJ: Houthi Minta Rp925,5 Triliun kepada Arab Saudi sebagai Harga Damai

RIYADH - Sebuah laporan dari The Wall Street Journal (WSJ) menyebut kelompok Houthi di Yaman menuntut kompensasi sebesar USD51 miliar atau Rp925,5 triliun (kurs Rp18.069/USD) dari Kerajaan Arab Saudi sebagai "harga damai". Selain itu, Houthi juga dilaporkan minta pengakuan sebagai otoritas sah Yaman.

WSJ, yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengeklaim laporannya tersebut sejumlah sumber yang mengetahui jalannya perundingan kedua belah pihak.

Menurut laporan tersebut, sejumlah angka kompensasi lainnya kemudian turut dibahas. Namun, setiap kesepakatan diperkirakan akan melibatkan pembayaran hingga puluhan miliar dolar AS.

Hal ini menggambarkan besarnya hambatan finansial dan politik yang dihadapi dalam perundingan antara Arab Saudi dan Houthi, kelompok pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman, Sanaa.

Namun, seorang jurnalis yang berpihak kepada Houthi membantah klaim tersebut dalam keterangannya kepada The New Arab. Dia menolak angka USD51 miliar yang dilaporkan sekaligus membantah bahwa kelompok tersebut meminta pengakuan Arab Saudi.

Jurnalis bernama Hussain Albukhaiti tersebut mengatakan bahwa laporan WSJ keliru menggambarkan besaran maupun tujuan kompensasi yang diminta. "Laporan-laporan ini tidak benar," katanya kepada The New Arab, yang dilansir Jumat (6/11/2026).

Dia menuding Arab Saudi membocorkan informasi tersebut untuk menggambarkan Houthi sebagai kelompok yang "mengejar uang" sekaligus memberikan kesan bahwa kompensasi yang diminta ditujukan untuk kepentingan kelompok tersebut, bukan rakyat Yaman.

Albukhaiti mengatakan otoritas di Sanaa justru telah menuntut kompensasi dari koalisi pimpinan Arab Saudi, baik secara langsung maupun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mediator lainnya.

Dia menyebut kerugian ekonomi Yaman akibat perang mencapai USD1,13 triliun atau sekitar Rp20.418 triliun.

Menurutnya, angka tersebut mencakup hilangnya aktivitas ekonomi serta kerusakan infrastruktur, industri, layanan kesehatan, dan sektor-sektor lainnya. Namun, angka itu belum termasuk kompensasi atas korban tewas, korban luka, maupun kerusakan rumah-rumah pribadi.

Albukhaiti mengatakan kompensasi atas kerugian ekonomi secara lebih luas dan pembayaran kepada individu akan ditangani secara terpisah, dengan ketentuan berbeda untuk masing-masing kategori.

"Masih mungkin ada fleksibilitas mengenai mekanisme pembayaran, seperti pembayaran tahunan atau cicilan yang dibagi selama beberapa tahun, tetapi tidak dalam jangka waktu yang terlalu panjang," katanya.

Namun, dia menegaskan bahwa kompensasi atas korban tewas, korban luka, dan kerusakan properti pribadi tidak dapat dinegosiasikan.

Dia berpendapat keluarga korban tidak seharusnya dipaksa menunggu bertahun-tahun untuk menerima pembayaran kompensasi.

Menurutnya, tuntutan kompensasi atas rumah-rumah yang rusak harus disertai dokumen resmi yang membuktikan nilai properti. Pembayarannya akan diproses melalui program rekonstruksi setelah tercapai kesepakatan dengan Arab Saudi.

Houthi Meminta Pengakuan Arab Saudi?

Albukhaiti juga membantah laporan WSJ yang menyebut Houthi meminta pengakuan Riyadh sebagai otoritas sah Yaman.

Sebaliknya, dia mengatakan prioritas kelompok tersebut adalah penarikan penuh pasukan Arab Saudi dari Yaman dan penghentian campur tangan Riyadh dalam urusan dalam negeri negara itu, termasuk dukungannya terhadap faksi-faksi Yaman yang menjadi rival Houthi.

"Kelompok ini tidak menunggu pengakuan dari pihak mana pun," katanya. "Mereka harus meninggalkan Yaman, dan kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri melalui dialog, tanpa campur tangan asing."

Arab Saudi melancarkan intervensi militer di Yaman pada 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, setelah Houthi merebut Sanaa pada tahun sebelumnya.

Gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022 secara drastis mengurangi permusuhan. Meskipun kesepakatan tersebut secara resmi berakhir pada Oktober tahun yang sama, situasi relatif tenang setelahnya membuka jalan bagi perundingan langsung antara Arab Saudi dan Houthi.

Pada Desember 2023, PBB mengumumkan sejumlah komitmen menuju gencatan senjata nasional dan proses politik. Komitmen tersebut mencakup langkah-langkah terkait pembayaran gaji pegawai sektor publik, ekspor minyak, akses jalan, serta pembatasan di Bandara Sanaa dan Pelabuhan Hudaydah.

Perbedaan keterangan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Di antaranya, apakah angka USD51 miliar yang dilaporkan benar-benar merupakan tuntutan resmi, posisi awal dalam perundingan, atau hanya salah satu dari beberapa angka yang dibahas.

Belum jelas pula bagaimana kompensasi tersebut akan dimasukkan ke dalam kesepakatan politik yang lebih luas.

Albukhaiti juga memperingatkan bahwa Arab Saudi dapat menghadapi kerugian ekonomi yang lebih besar jika perundingan gagal dan permusuhan kembali pecah.

"Arab Saudi akan menjadi pemenang dalam kesepakatan ini jika memenuhi semua tuntutan," katanya.

Dia bahkan mengemukakan kemungkinan serangan yang bertujuan "menghancurkan sepenuhnya perekonomian Arab Saudi dan sektor minyaknya" jika kesepakatan tidak tercapai.