Dua Pertiga Pemilih Salahkan Kebijakan Trump atas Tingginya Inflasi AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengalami pukulan telak akibat inflasi dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa. Kenaikan harga memicu kekalahan besar bagi Partai Republik dalam pemilihan anggota DPR, Senat, maupun gubernur.

Sebagian besar responden dalam AP Voter Poll—survei yang melibatkan sekitar 100.000 pemilih dalam pemilihan paruh waktu—menyatakan kebijakan Trump telah menghambat pertumbuhan dan mendorong kenaikan biaya hidup.

Harga konsumen telah meningkat 3,7 persen selama 12 bulan terakhir, dibandingkan dengan tingkat inflasi sebesar 3 persen saat Trump memulai masa jabatan keduanya.

Pernyataan Trump yang menyalahkan pendahulunya dari Partai Demokrat, Presiden Joe Biden, tidak membuahkan hasil.

Sekitar dua pertiga responden jajak pendapat tersebut mengatakan kebijakan Trump telah memicu inflasi.

Sebagai perbandingan, dalam jajak pendapat pemilih paruh waktu tahun 2022, hanya sekitar separuh responden yang melontarkan pandangan serupa terhadap kebijakan Biden, menurut AP VoteCast.

Sekitar sembilan dari 10 pemilih dalam jajak pendapat tahun ini menyebut biaya hidup sebagai faktor "sangat penting" atau "utama" dalam menentukan pilihan mereka untuk Senat dan DPR AS.

Dari kelompok ini, sekitar enam dari 10 pemilih mendukung kandidat dari Partai Demokrat untuk kursi DPR di wilayah mereka.

Sementara itu, harga minyak terus menurun selama empat hari berturut-turut di tengah ekspektasi bahwa kekalahan Partai Republik—partai pendukung Trump—dalam pemilihan kongres dapat mengurangi risiko eskalasi lebih lanjut dalam konflik dengan Iran.

Harga minyak mentah Brent berjangka turun 0,85 persen menjadi USD93,75 per barel pada pukul 05.00 GMT, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1,36 persen menjadi USD86,82 per barel.

Kedua tolok ukur harga minyak tersebut sempat anjlok lebih dari 8 persen pada sesi sebelumnya, mencapai level terendah sejak 31 Agustus.

Muncul ekspektasi bahwa posisi Trump yang melemah—di hadapan Kongres yang dikuasai Partai Demokrat dan mampu membatasi opsi militernya—kemungkinan akan mendorongnya untuk lebih memilih mencari kesepakatan dengan Teheran.