Gara-gara Diperangi AS-Israel, Semakin Banyak Warga Iran Minta Bikin Bom Nuklir

TEHERAN - Dari mimbar salat Jumat hingga aksi unjuk rasa di jalanan, para ulama dan pejabat Iran semakin gencar mendesak para pemimpin negara itu untuk membatalkan komitmen lama mereka yang menolak pengembangan senjata nuklir.

Tuntutan yang sebelumnya dianggap sebagai pandangan kelompok garis keras dan hanya dianut segelintir orang itu kini mulai masuk ke arus utama perdebatan publik. Pergeseran sikap tersebut berpotensi membawa konsekuensi besar bagi Iran, yang selama puluhan tahun menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai.

"Kita harus memiliki senjata nuklir agar dapat menghadapi Amerika yang kriminal dengan kekuatan, insyaallah," kata Ali Sepahvand, imam salat Jumat di Kota Kuhdasht, Iran bagian barat, pekan lalu, menurut sebuah rekaman video yang tersebar luas.

Saat suaranya menggema di ruang salat yang dipenuhi foto-foto para komandan yang tewas dalam perang melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel sepanjang tahun ini, para jemaah meneriakkan, "Pencegahan nuklir adalah hak mutlak kita yang tidak dapat dicabut!"

Seruan agar Iran mengembangkan senjata nuklir semakin menguat ketika para pemimpin negara itu tengah melakukan upaya diplomatik untuk mencegah pecahnya kembali perang dengan AS dan Israel. Kemungkinan terjadinya perang baru secara luas dinilai semakin besar setelah pemilu sela AS pada Selasa.

Selama puluhan tahun, para pejabat Iran secara terbuka mendukung fatwa atau ketetapan keagamaan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang melarang pengembangan dan penggunaan senjata nuklir.

Dikeluarkan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara teokratis Iran, fatwa tersebut melarang seluruh institusi Iran, termasuk militer dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengembangkan bom nuklir.

Namun, pada saat bersamaan, badan-badan intelijen Barat dalam beberapa tahun terakhir melaporkan adanya indikasi bahwa Iran memperkaya uranium hingga mencapai tingkat yang mendekati kadar yang dapat digunakan untuk mengembangkan bom nuklir. Sejumlah pejabat Israel dan Amerika Serikat menuduh Iran sedang mempersiapkan pembangunan senjata tersebut, terlepas dari adanya fatwa Khamenei.

Untuk membendung ancaman tersebut, Amerika Serikat dan sejumlah kekuatan dunia mencapai kesepakatan dengan Iran pada 2015 guna membatasi aktivitas nuklir negara itu. Tiga tahun kemudian, Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut.

Menurut para analis regional, strategi Ayatollah Khamenei selama ini adalah mempertahankan ambiguitas mengenai niat nuklir Iran. Dengan demikian, Iran diharapkan dapat mencegah serangan terhadap negaranya tanpa harus benar-benar menjadi negara pemilik senjata nuklir.

Namun, pendekatan tersebut gagal mencegah dua perang yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran sejak Juni 2025. Salah satunya adalah perang pada Februari lalu yang menewaskan Khamenei sendiri.

"Dia menciptakan situasi yang tidak sepenuhnya di dalam maupun di luar (ambang nuklir), sehingga Iran membayar mahal untuk sebuah bom yang sebenarnya tidak dimilikinya," kata Mohammad Ali Shabani, analis Iran sekaligus editor situs berita regional independen Amwaj.media, yang dikutip The New York Times, Kamis (5/11/2026).

"Sekarang muncul anggapan bahwa jika tidak memiliki senjata pamungkas tersebut, Iran bisa sewaktu-waktu berada di bawah belas kasihan bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga Israel," lanjutnya.

Menurut para analis, pernyataan Presiden Trump sendiri kemungkinan semakin memperkuat pandangan tersebut.

"Jika mereka memiliki senjata nuklir, saya akan menelepon Pemimpin Tertinggi dan berkata, 'Yang Mulia Pemimpin Tertinggi, apa kabar? Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk Anda?' Bukannya membombardir habis-habisan dirinya," kata Trump dalam konvensi pemilu sela Partai Republik pada September lalu.

Di dalam negeri Iran, seruan untuk menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), yang melarang pengembangan senjata nuklir, terus menguat sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan pada 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak tokoh politik dan keagamaan Iran yang ikut menyuarakan tuntutan tersebut. Hal ini membuat sejumlah analis Iran menduga adanya upaya yang dikoordinasikan, atau setidaknya mendapat dukungan, dari kalangan pemimpin negara itu.

Belum jelas apakah perdebatan serius mengenai doktrin nuklir Iran telah sampai kepada Pemimpin Tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei. Namun, pada Sabtu, tokoh keamanan nasional tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan dalam wawancara di televisi pemerintah bahwa para pemimpin Iran sedang membahas persoalan tersebut.

"Belum ada keputusan baru yang diambil. Tentu saja, perdebatan saat ini adalah apakah kita akan mempertahankan doktrin yang sama seperti sebelum perang jika perang kembali pecah," katanya.

Mendorong Iran keluar dari NPT sebelumnya merupakan pandangan minoritas di kalangan pemimpin negara tersebut, kata Mohammad Ghaderi, pakar hubungan luar negeri di Teheran.

Namun, kini pandangan tersebut mulai menjadi mayoritas.

"Mereka berpendapat bahwa jika ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut, keluar dari NPT merupakan langkah penting menuju pembentukan daya tangkal," katanya.

Mengangkat kemungkinan pengembangan senjata nuklir ketika Iran berada di ambang kemungkinan serangan baru dari Amerika Serikat atau Israel bisa jadi merupakan bagian dari strategi tersendiri, kata Omid Memarian, analis Iran di DAWN, kelompok riset Timur Tengah yang berbasis di Washington.

Menurut Memarian, keterlibatan Rezaei dalam perdebatan tersebut, ketika Qatar tengah memimpin upaya mediasi intensif antara Washington dan Teheran, mungkin merupakan cara untuk mendorong Amerika Serikat mencapai kesepakatan.

"Mereka sedang memainkan kartu ini: Jika negosiasi gagal, kami akan menempuh jalan lain, dan hal itu akan membuat Anda harus membayar mahal," katanya.

Yang paling menonjol adalah semakin banyak pemimpin salat Jumat yang ikut menyuarakan tuntutan tersebut. Sikap mereka secara efektif menantang fatwa mendiang Ayatollah Khamenei.

"Tabu itu sudah hilang," kata Shabani. "Landasan keagamaan untuk perubahan ini sudah tersedia. Pertanyaannya sekarang adalah apakah perubahan strategis atau politik juga akan menyusul."

Sejumlah tokoh reformis terkemuka Iran, seperti Presiden Masoud Pezeshkian dan mantan Presiden Hassan Rouhani, masih mendukung doktrin nuklir Iran untuk tujuan damai.

Dalam surat kabar reformis terkemuka Iran, Shargh, seorang mantan diplomat bernama Kourosh Ahmadi memperingatkan pekan ini bahwa meninggalkan doktrin tersebut akan menimbulkan risiko besar.

Banyaknya pernyataan yang mendukung kepemilikan senjata nuklir dari tokoh-tokoh berpengaruh, menurut dia, "berbahaya karena semakin mempersulit pekerjaan para pejabat yang berupaya mencegah perang kembali terjadi."

Dia juga berpendapat bahwa sebelum Iran berhasil membangun bom nuklir, kemungkinan negara itu justru akan semakin besar untuk diserang.

Setelah serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan sebagian besar jajaran pimpinan tertinggi Iran serta meluluhlantakkan infrastrukturnya, para penentang opsi senjata nuklir semakin sulit menyampaikan argumen mereka. Demikian disampaikan Sina Toossi, pakar Iran di Center for International Policy, lembaga think tank yang berbasis di Washington.

"Masalah utama bagi mereka yang mendukung sikap menahan diri adalah menjelaskan apa yang sebenarnya diperoleh Iran dengan tetap berada di bawah ambang batas kepemilikan senjata nuklir," katanya.

Pada saat yang sama, dia mengatakan, "Gelombang baru serangan Amerika Serikat justru dapat memperkuat argumen yang mendukung kepemilikan senjata nuklir, sesuatu yang selama ini dikatakan Washington ingin dicegah."

Dalam salat Jumat di Teheran pada pekan lalu, pemimpin salat Jumat Mohammad Javad Haj Ali Akbari menyatakan bahwa perubahan doktrin nuklir Iran merupakan "tuntutan nasional", menurut sebuah video yang diunggah di media sosial.

Para jemaah langsung menyambut pernyataan tersebut dengan slogan yang sudah umum terdengar dalam demonstrasi-demonstrasi yang diselenggarakan pemerintah sejak beberapa dekade lalu.

"Energi nuklir adalah hak mutlak kita yang tidak dapat dicabut! Itu slogan lama," katanya kepada para jemaah sambil tersenyum. "Kita sudah melangkah jauh melampaui itu."