Iran Ungkap Perundingan dengan Arab Saudi Terus Berlanjut, Dorong Kawasan Bebas Militer Asing

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Selasa (3/11/2026) mengatakan Teheran terus menjalin dialog dengan Arab Saudi. Langkah ini merupakan upaya membentuk tatanan keamanan kawasan yang baru, yang dipimpin negara-negara di kawasan tersebut dan "bebas dari kehadiran militer asing apa pun."

"Kami tidak memiliki permusuhan terhadap negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)," ujar Araghchi melalui platform media sosial X.

"Kami menghargai peran positif yang dimainkan Qatar dan Oman, serta terus melanjutkan dialog kami dengan Arab Saudi," tambahnya.

"Tujuan kami adalah mencapai tatanan keamanan kawasan yang baru, yang dibangun negara-negara di kawasan itu sendiri, tanpa kehadiran militer asing," kata Araghchi.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha pada hari Senin, Araghchi mengungkapkan Iran telah mendiskusikan struktur keamanan kawasan yang baru dengan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, menyusul kunjungan delegasi dari ketiga negara tersebut ke Teheran baru-baru ini.

"Pembicaraan tersebut berfokus pada kerja sama antar kekuatan regional dalam menangani tantangan politik, keamanan, dan ekonomi," ujarnya, seraya menambahkan keempat negara telah sepakat untuk terus melakukan konsultasi di berbagai tingkatan.

Menteri Luar Negeri Iran tersebut juga menegaskan Teheran tidak berniat menargetkan "negara-negara Teluk yang bersahabat."

Namun, ia memperingatkan pangkalan militer AS dan target-target Amerika lainnya di kawasan tersebut akan menjadi bagian dari respons Iran jika Washington melancarkan serangan kembali terhadap negaranya.

Araghchi mendesak negara-negara Teluk turut mencegah terjadinya konfrontasi lebih lanjut, serta memuji upaya mediasi yang dilakukan Qatar, begitu pula dengan sikap yang ditunjukkan Oman dan Arab Saudi.

Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Diplomat senior tersebut juga memaparkan usulan yang dimediasi Qatar terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Berdasarkan usulan ini, AS akan terlebih dahulu melaksanakan serangkaian langkah yang diminta Teheran, yang kemudian diikuti dengan pembukaan kembali jalur perairan tersebut pada hari berikutnya.

"Tuntutan Iran mencakup pencabutan sanksi yang diberlakukan setelah memorandum Islamabad, pengakhiran blokade maritim, izin untuk ekspor minyak Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta pengurangan kehadiran militer AS di kawasan tersebut kembali ke tingkat sebelumnya," tambah Araghchi.

"Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dapat membuka jalan bagi negosiasi baru dengan Washington, tepat pada hari selat tersebut dibuka kembali," ujarnya.

Araghchi juga mengatakan Iran telah mengadakan satu putaran pembicaraan tidak langsung di New York dengan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, melalui mediasi Qatar.

Namun, ia membantah laporan yang menyebutkan telah tercapai kesepakatan untuk mengadakan pembicaraan langsung di Qatar, Turki, atau tempat lainnya.

"Teheran memandang negosiasi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai hal yang terpisah dari kesepakatan apa pun di masa depan terkait program nuklir Iran," ujarnya, seraya menambahkan usulan mengenai masalah nuklir tersebut masih dalam pertimbangan.

Pernyataan ini disampaikan di tengah berlangsungnya kontak diplomatik tidak langsung antara Teheran dan Washington, menyusul perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan Teheran terus bertukar pesan dengan Washington melalui pihak penengah. Ia menambahkan usulan diplomatik tujuh tahap yang telah direvisi Iran dapat diimplementasikan sepenuhnya dalam waktu dua hari.

Baqaei menyatakan kemajuan menuju pemulihan keamanan di Selat Hormuz bergantung pada langkah Washington untuk mengakhiri blokade angkatan lautnya serta memenuhi tuntutan Iran, termasuk penghapusan sanksi dan pencairan aset-aset yang dibekukan.

Teheran menegaskan mereka tetap terbuka terhadap diplomasi, namun sekaligus memperingatkan angkatan bersenjatanya siap merespons setiap tindakan militer baru.