Iran Isyaratkan Bisa Cabut Larangan Senjata Nuklir di Tengah Permusuhan dengan AS

TEHERAN - Iran mengisyaratkan pihaknya bisa mencabut larangan memiliki senjata nuklir di tengah permusuhan dengan Amerika Serikat (AS) yang terus memanas. Republik Islam tersebut sekarang sedang memperdebatkan apakah akan tetap mempertahankan larangan tersebut jika perang kembali pecah.

Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai perubahan kebijakan terkait nuklir. Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mayor Jenderal Mohsen Rezaei kepada stasiun televisi pemerintah pada hari Sabtu.

Rezaei, yang pernah menjabat sebagai komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengatakan dalam wawancara tersebut, "Belum ada keputusan baru terkait perubahan doktrin nuklir kami. Namun, pertanyaan ini telah muncul: jika perang kembali pecah, apakah kami ingin mempertahankan doktrin sebelumnya atau tidak?"

Dia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih berlangsung secara internal dan belum ada perubahan resmi dari pemerintah Iran. Rezaei mengaitkan perdebatan tersebut dengan sentimen masyarakat Iran. "Bangsa Iran memiliki tuntutannya sendiri," katanya.

"Masyarakat melihat bahwa musuh telah menargetkan fasilitas nuklir kami. Mereka bertanya mengapa fasilitas tersebut diserang. Kami telah menyetujui seluruh inspeksi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan bahkan memfasilitasi akses para inspekturnya. Jadi, ketika masyarakat melihat hal-hal seperti ini, wajar jika mereka bertanya mengapa kami ingin membiarkan situasi tersebut terus berlanjut," paparnya, seperti dikutip dari Roya News, Minggu (1/11/2026).

Sekadar diketahui, doktrin yang dianut Iran saat ini adalah melarang memiliki dan menggunakan senjata nuklir. Doktrin ini berdasarkan fatwa haram yang dikeluarkan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sebelumnya yang meninggal pada hari pertama agresi gabungan AS dan Israel pada 28 Februari.

Rezaei juga menyinggung surat dari Wakil Presiden AS JD Vance. Dia mengatakan telah membaca surat tersebut, tetapi belum memberikan balasan.

"Nada bicara mereka telah berubah sepenuhnya. Ini merupakan pertanda baik yang menunjukkan bahwa bangsa Iran telah mengukuhkan kemenangan dan kekuatannya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Iran tetap serius mengupayakan diplomasi. "Tetapi tidak akan mengorbankan hak-hak rakyat Iran," ujarnya.

Mengenai negosiasi yang lebih luas, Rezaei bersikeras bahwa persoalan nuklir hanya dapat dibahas setelah Amerika Serikat memenuhi persyaratan yang diajukan Iran.

Dia menegaskan bahwa Iran, sebagai negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), memiliki hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut yang harus dihormati dalam setiap perundingan di masa mendatang.

Rezaei juga menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup sampai seluruh tuntutan Iran dipenuhi.

Lebih lanjut, dia menyatakan konflik dengan Amerika Serikat harus diakhiri secara permanen. "Agar tidak ada negara yang berani menyerang Iran lagi," katanya.

Dia menggambarkan proses diplomasi yang sedang berlangsung telah berjalan selama lebih dari sebulan. Dalam sejumlah pertukaran pesan terbaru, menurutnya, pihak AS telah memberikan tanggapan yang lebih jelas, meskipun masih terdapat sejumlah hal yang belum pasti.

Pernyataan Rezaei muncul di tengah ketegangan yang masih berlanjut setelah serangkaian permusuhan sebelumnya. Sejumlah anggota Parlemen Iran juga mulai menyuarakan tuntutan terkait Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).