Krisis Konstitusi Melanda Polandia, Isu Kudeta Makin Menguat

WARSAWA - Polandia kembali terjerumus ke dalam krisis konstitusional pada hari Jumat setelah ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Święczkowski, dan wakilnya, Bartłomiej Sochański, diskors selama satu bulan. Peristiwa ini memicu pengerahan polisi antihuru-hara di luar gedung mahkamah di Warsawa.

Karol Nawrocki membatalkan penerbangannya ke Senegal dan segera kembali ke Polandia di tengah memanasnya konfrontasi antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dengan partai oposisi Hukum dan Keadilan (PiS).

Krisis ini berpusat pada klaim yang saling bertentangan mengenai legitimasi penunjukan hakim, serta upaya pemerintah untuk membatalkan perubahan-perubahan yang diterapkan selama masa pemerintahan PiS sebelumnya.

Mengapa para hakim tersebut diskors?

Hakim Anna Korwin-Piotrowska menjatuhkan skorsing selama satu bulan terhadap Święczkowski dan Sochański. Ia menuduh keduanya menghalangi hakim-hakim yang ditunjuk secara sah—termasuk dirinya sendiri—untuk berpartisipasi dalam proses persidangan.

Melansir BBC, Menteri Kehakiman Waldemar Żurek juga menyatakan telah mengajukan permohonan agar imunitas kedua hakim tersebut dicabut, guna memungkinkan proses hukum pidana terhadap mereka.

Menurut Associated Press, polisi dikerahkan menyusul kekhawatiran mengenai keselamatan para hakim dan staf administrasi. Petugas mencegah pengunjuk rasa memasuki gedung. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tiga orang ditahan setelah para demonstran menerobos pagar mahkamah dan melemparkan benda-benda ke arah petugas.

Mahkamah Konstitusi menentang penangguhan tersebut dengan menegaskan bahwa pimpinan yang ada saat ini tetap sah secara hukum.

"Semua pihak yang terlibat dalam tindakan ini telah melakukan tindak pidana kudeta," demikian pernyataan mahkamah tersebut melalui media sosial.

Mengapa Tusk dan Nawrocki berselisih?

Perselisihan ini bermula pada tahun 2015, ketika partai nasionalis Hukum dan Keadilan (PiS) menunjuk hakim untuk mengisi posisi yang menurut para kritikus sebenarnya sudah diisi secara sah. Pengadilan Eropa kemudian mempertanyakan independensi mahkamah tersebut, dan Uni Eropa menjatuhkan denda kepada Polandia terkait reformasi peradilan yang dilakukan.

Awal tahun ini, Nawrocki menolak melantik tiga dari enam hakim yang dicalonkan oleh parlemen. Sementara itu, ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Święczkowski—mantan wakil menteri kehakiman di bawah pemerintahan PiS—menolak mengizinkan hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk menduduki jabatan mereka.

Membela tindakan pemerintahannya, Tusk menulis di platform X, "Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kami. Setelah bertahun-tahun terjadi pelanggaran hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan memerlukan tindakan tegas. Tidak ada cara lain."

Dalam pernyataannya kepada ANI, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, mengatakan, "Presiden yang akan segera mengakhiri masa jabatannya menghalangi pihak mayoritas yang terpilih secara sah untuk menjalankan tugasnya—baik dalam menjatuhkan putusan, menafsirkan undang-undang, maupun menetapkan anggaran mereka sendiri. Oleh karena itu, langkah tegas harus diambil agar Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi kembali."

Nawrocki membatalkan kunjungannya ke Senegal saat masih dalam perjalanan. Ia menulis di X, "Di saat seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan perjalanan saya ke Senegal. Saya akan kembali."

Sebuah video yang dibagikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, Maciej Berek, di platform X memperlihatkan Presiden Polandia, Karol Nawrocki, menerobos masuk dengan mendorong para hakim yang berkumpul di pintu masuk mahkamah. Hal ini memicu klarifikasi dari Berek, yang menyebut kejadian tersebut sebagai "situasi yang keterlaluan dan memalukan".

Berek mengatakan bahwa para hakim sebenarnya sedang menunggu untuk menyambut Nawrocki dan mengundangnya masuk ke ruangan yang telah disiapkan untuk pertemuan tersebut. Ia menuding bahwa sang presiden "menabrak Hakim A. Korwin-Piotrowska dengan keras" sebelum menerobos kerumunan hakim tersebut. "Saya tegaskan—tidak ada seorang pun yang mencengkeram Presiden, ataupun bergumul dengan Presiden," tulisnya, seraya menambahkan bahwa klip yang dipublikasikan tidak memperlihatkan keseluruhan kejadian tersebut.

Sementara itu, video-video lain yang beredar di X memperlihatkan Nawrocki tengah mengonfrontasi Anna Korwin-Piotrowska. Ia berkata, "Anda bukan hakim Mahkamah Konstitusi!"

Pemimpin partai PiS, Jarosław Kaczyński, menuduh pemerintah bersikap otoriter dengan mengatakan, "Mulai hari ini, Polandia menjadi negara polisi, dan dari titik itu sudah ada jalan langsung menuju otoritarianisme, lalu berlanjut ke totalitarianisme."