Pemilu Israel Berakhir Buntu, Ini 4 Jalan Keluarnya

TEL AVIV - Tidak satu pun dari dua blok utama—satu dipimpin oleh partai sayap kanan Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan yang lainnya dipimpin oleh partai sentris Yashar pimpinan rival utamanya, Gadi Eisenkot—berhasil meraih mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan di parlemen Israel yang beranggotakan 120 kursi.

Lantas, bagaimana pemerintahan baru bisa dibentuk?

Tentu saja, hal ini tidak terlihat mudah. Melansir CNN, perpecahan politik dan ideologis yang mengakar kuat membuat pembentukan koalisi—yang sekilas tampak sederhana—menjadi hampir mustahil.

Meski demikian, hal itu tetap bisa dilakukan, walaupun mungkin hanya menghasilkan aliansi yang rapuh dan hanya mampu bertahan sekitar satu tahun. Jika para pemimpin partai tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu 12 minggu yang tersedia, maka rakyat Israel harus kembali ke tempat pemungutan suara.

Pemilu Israel Berakhir Buntu, Ini 4 Jalan Keluarnya

Skenario 1: Pemerintahan oposisi

Secara teoretis, jalan paling pasti bagi pihak oposisi untuk melengserkan Netanyahu adalah melalui kerja sama antara kelompok Yahudi dan Arab. Namun, justru inilah hambatan terbesarnya.

Dua pemimpin partai sayap kanan dalam blok oposisi—mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan mantan Menteri Pertahanan Avigdor Liberman—menentang pemerintahan apa pun yang bergantung pada dua partai Arab di parlemen, yakni Joint List dan Raam. Penolakan ini berlaku baik jika partai-partai tersebut menjadi bagian dari koalisi maupun sekadar menjadi pendukung dari luar bagi pemerintahan minoritas. Sikap kedua pemimpin ini semakin keras sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sepanjang sejarah Israel, hanya ada satu pemerintahan yang melibatkan partisipasi penuh dari sebuah partai Arab. Raam merupakan bagian dari koalisi delapan partai yang berhasil menggulingkan Netanyahu pada tahun 2021, namun koalisi tersebut runtuh setelah hanya satu tahun berkuasa.

Meski tidak membentuk pemerintahan, partai-partai oposisi tetap dapat bekerja sama dan memanfaatkan mayoritas parlemen mereka untuk mengganti Ketua Knesset serta menduduki posisi-posisi kunci lainnya. Dengan demikian, mereka dapat membatasi ruang gerak pemerintahan sementara Netanyahu selama ia masih berkuasa. Akan tetapi, upaya untuk membentuk koalisi guna menggantikan posisinya sebagai pemimpin Israel tetap sangat rumit dan sarat dengan kepentingan politik.

Skenario 2: Pemerintahan persatuan nasional

Opsi lainnya adalah bubarnya dua blok yang ada saat ini demi membentuk pemerintahan persatuan. Partai Likud pimpinan Netanyahu tentu akan terlibat, bersama dengan beberapa mitra koalisi yang ada saat ini, serta—yang terpenting—setidaknya satu partai dari blok oposisi.

Dalam skenario ini, Netanyahu diyakini bersedia melepas Menteri Keamanan Nasional dari kelompok sayap kanan ekstrem, Ben-Gvir, namun tidak dengan Menteri Keuangan dari kelompok sayap kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, maupun partai-partai ultra-Ortodoks.

Namun, Eisenkot telah menegaskan tidak akan bergabung dengan Netanyahu. Bagi banyak warga Israel yang sangat ingin melihat Netanyahu—yang akrab disapa 'Bibi'—lengser, jika Eisenkot mengubah pendiriannya, hal itu akan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan.

Skenario 3: Pemerintahan blok Netanyahu dengan anggota yang membelot

Skenario lainnya adalah Netanyahu mendorong anggota dari partai oposisi atau legislator perorangan untuk membelot ke pihaknya.

Akan tetapi, keempat pemimpin partai di blok oposisi—Eisenkot, Bennett, Liberman, dan Yair Golan—telah menyatakan tidak akan bergabung dengannya. Mengingat blok Netanyahu masih kekurangan delapan kursi, membujuk delapan orang untuk membelot merupakan tantangan yang sangat berat.

Skenario 4: Pemilihan umum kembali

Di tengah pembahasan berbagai kemungkinan tersebut, Presiden Israel Isaac Herzog akan mengadakan serangkaian konsultasi terbuka dengan para pemimpin partai yang berhasil masuk ke parlemen.

Setelah mendengarkan pendapat mereka, Presiden akan menugaskan salah satu pemimpin partai tersebut untuk mencoba membentuk pemerintahan. Partai-partai Arab diperkirakan akan menyatakan dukungan mereka kepada Eisenkot, sehingga pemimpin partai tersebut mungkin akan menjadi pihak pertama yang diberi mandat untuk mencoba membentuk pemerintahan. Siapa pun yang terpilih akan memiliki waktu 28 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari jika diperlukan.

Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, presiden akan meminta pemimpin lain untuk mencoba. Mereka hanya diberi waktu 28 hari untuk menuntaskannya.

Setelah itu, mayoritas anggota Knesset dapat meminta presiden untuk menugaskan kandidat ketiga, yang kemudian memiliki waktu 14 hari untuk membentuk koalisi.

Jika tidak ada satu pun dari langkah ini yang menghasilkan terobosan, maka pemilihan umum lainnya akan digelar.

Sosok yang tampak berada dalam posisi paling menguntungkan untuk menghadapi jadwal ini adalah Netanyahu. Sebagai perdana menteri sementara, ia bisa bersabar: jika rival utamanya, Eisenkot, mendapatkan kesempatan pertama—namun gagal—mandat tersebut kemungkinan besar akan beralih kepadanya. Dan jika ia pun gagal, kebuntuan politik hampir pasti akan membawa Israel ke putaran pemilihan umum berikutnya—dengan Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara selama berbulan-bulan, sampai pemerintahan baru terbentuk.

Pemilihan umum ulang—yang paling cepat baru akan terjadi pada musim semi mendatang—merupakan kemungkinan nyata, mengingat hasil ini tampaknya akan membawa Israel kembali ke dalam kelumpuhan politik, yang akan menjadi pemilihan umum ketujuh dalam kurun waktu delapan tahun.