Qatar Sangkal Ikut Campur dalam Pemilu Israel

DOHA - Qatar membantah tuduhan bahwa mereka ikut campur dalam pemilihan umum Israel atau mendanai kegiatan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilihan tersebut. Tuduhan itu dilontarkan para politisi Israel.

"Kami dengan tegas membantah tuduhan bahwa Qatar telah ikut campur dalam pemilihan umum Israel atau mendanai kegiatan apa pun yang dimaksudkan untuk memengaruhi hasilnya," ujar Majed al-Ansari, penasihat perdana menteri sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataan.

Ansari menuding sejumlah politisi dan tokoh media Israel menjadikan Qatar sebagai "kambing hitam" atas kegagalan politik mereka, seraya menyebut tuduhan tersebut "konyol dan berbahaya."

Bantahan ini muncul menyusul tuduhan dari para politisi Israel yang mengaitkan Qatar dengan dugaan campur tangan asing dalam pemilihan umum tersebut.

Sebelumnya, ketua komite pemilihan umum, Noam Sohlberg, telah meminta badan keamanan Shin Bet untuk menyelidiki kecurigaan adanya "campur tangan asing yang bermusuhan" yang menguntungkan partai-partai Arab.

Ansari juga menyatakan pemerintahan mana pun yang terbentuk dari pemilihan ini harus menjunjung hukum internasional dan resolusi PBB, menangani masalah Palestina, serta menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Ia menambahkan tuduhan-tuduhan tersebut tidak akan menghalangi Qatar untuk terus menjalankan upaya mediasi, diplomasi, dan kemanusiaan, maupun dukungannya terhadap rakyat Palestina dan stabilitas kawasan.

Setelah seluruh surat suara reguler dihitung, blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berhasil mengamankan 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi, dan partai-partai Arab meraih total 19 kursi.

Tidak satu pun dari blok utama tersebut mencapai 61 kursi yang diperlukan untuk meraih mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang, sehingga posisi para legislator Arab menjadi berpotensi krusial dalam upaya pembentukan pemerintahan.