Iran Masih Bisa Impor Bahan Rudal Rp41,7 Triliun, Sanksi dan Blokade AS Tak Mempan

TEHERAN - Iran menggunakan jaringan rahasia yang melibatkan lebih dari 5.000 lembaga terkait militer untuk mengimpor peralatan, bahan peledak, dan komponen rudal senilai USD2,3 miliar atau lebih dari Rp41.7 triliun (kurs Rp18.139/USD). Jaringan tersebut tetap beroperasi meskipun Iran menghadapi sanksi Barat dan blokade laut Amerika Serikat (AS).

Hal itu terungkap dalam investigasi Reuters yang dipublikasikan pada Kamis (29/10/2026). Temuan tersebut muncul ketika Teheran mengeklaim kesiapan militernya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika menghadapi perang-perang sebelumnya.

Menurut catatan pengiriman barang yang diperiksa Reuters, hanya satu lembaga dalam jaringan tersebut tercatat mengimpor barang-barang terkait militer senilai USD2,3 miliar antara Januari 2025 hingga Juni 2026.

Barang-barang yang diimpor mencakup bahan baku bahan bakar roket, suku cadang pesawat, mesin industri, serta ratusan truk tugas berat yang dapat dimodifikasi untuk kepentingan militer.

Temuan tersebut muncul ketika Wakil Presiden Iran Mohammadreza Aref menyatakan bahwa Teheran mengendalikan Selat Hormuz yang memiliki nilai strategis sangat penting dan telah memperkuat kemampuan pertahanannya secara signifikan.

"Selat Hormuz telah menjadi sumber ketakutan bagi musuh, dan Iran mengelolanya dengan mudah. Selat Hormuz adalah milik kami, dan strategi negara mengenai persoalan ini akan semakin jelas," kata Aref pada Kamis.

"Kesiapan pertahanan kami saat ini jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan selama dua perang sebelumnya yang berlangsung 12 hari dan 40 hari," imbuh dia.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persiapan baru AS dan Israel untuk kemungkinan melancarkan serangan militer terhadap Iran serta upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi konflik berikutnya.

Jaringan Rahasia Libatkan 5.000 Lembaga

Investigasi Reuters mengidentifikasi lebih dari 5.000 lembaga yang namanya diawali dengan kode MOD, yang merujuk pada Kementerian Pertahanan Iran.

Entitas-entitas tersebut menggunakan alamat yang sama dengan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran di Teheran. Sebagian di antaranya memiliki keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan konglomerasi bisnis berpengaruh yang dikenal sebagai bonyad.

Meskipun catatan resmi mencantumkan 11 Februari 1979 sebagai tanggal pendirian mereka, sebagian besar lembaga tersebut sebenarnya dibentuk pada 2013, ketika Iran sudah menghadapi sanksi internasional yang berat.

Bekerja sama dengan perusahaan konsultan risiko Israel-Amerika, 240 Analytics, Reuters memeriksa catatan perbankan Iran, dokumen perusahaan, serta sekitar 19.000 catatan impor untuk menelusuri jaringan tersebut.

Investigasi itu menemukan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi melalui perantara dan perusahaan di luar negeri. Mereka menggunakan hasil penjualan minyak yang berhasil lolos dari sanksi untuk membeli peralatan bagi kepentingan militer Iran.

Sanksi terhadap Iran: Kapan Dimulai dan Apa Sasarannya?

Berikut perjalanan sanksi internasional terhadap Iran berdasarkan catatan dalam laporan Reuters.

•Tahun 1979—Sanksi AS dimulai: Washington menjatuhkan sanksi pertamanya setelah Revolusi Iran dan krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS. Pembatasan kemudian diperluas ke sektor perbankan, perdagangan, investasi, dan minyak.

•Tahun 2006—Sanksi nuklir PBB: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan pembatasan terhadap bahan dan teknologi terkait nuklir, termasuk peralatan yang dapat mendukung sistem pengiriman senjata nuklir.

•Tahun 2007–2010—Pembatasan senjata diperketat: PBB melarang ekspor senjata Iran dan kemudian membatasi penjualan senjata utama, rudal, peluncur, serta peralatan terkait kepada negara tersebut.

•Tahun 2015–2016—Kesepakatan nuklir membawa pelonggaran: Iran menyepakati pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah besar sanksi internasional. Pelonggaran mulai berlaku pada Januari 2016.

•Tahun 2018—AS kembali memberlakukan sanksi: Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir dan memberlakukan kembali pembatasan luas, termasuk sanksi yang menyasar sektor minyak dan keuangan Iran.

•Tahun 2025—Sanksi PBB kembali diberlakukan: Inggris, Prancis, dan Jerman mengaktifkan mekanisme snapback yang mengembalikan pembatasan PBB sebelumnya terhadap aktivitas nuklir, rudal, dan perdagangan senjata Iran pada September.

•Tahun 2026—Perang dan blokade laut: Konflik AS-Israel dengan Iran meningkatkan tekanan militer dan maritim terhadap Teheran. Blokade laut AS membatasi aktivitas pelayaran Iran, meskipun sejumlah pelonggaran sanksi diberlakukan melalui kesepakatan sementara.

Mengapa Hal Ini Penting?

Investigasi Reuters menemukan bahwa jaringan pengadaan barang terkait militer Iran tetap mampu mengimpor peralatan meskipun telah bertahun-tahun menghadapi pembatasan internasional. Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif sanksi dalam mengganggu rantai pasokan militer Teheran.

Dalam 97 persen pengiriman yang diperiksa, transaksi tercatat telah diselesaikan tanpa transfer mata uang. Dengan demikian, pembayaran dapat dilakukan menggunakan dana yang disimpan di luar Iran.

Reuters tidak menemukan bukti bahwa lembaga-lembaga bernomor yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut telah dikenai sanksi secara individual oleh pemerintah negara-negara Barat.

Bahan Baku Rudal dan Ratusan Truk

Salah satu lembaga yang diidentifikasi dengan kode MOD 346428 mengimpor barang senilai USD2,3 miliar selama 18 bulan hingga Juni 2026. Barang-barang tersebut mencakup berbagai material yang berpotensi digunakan untuk memproduksi rudal dan drone.

Pengiriman tersebut meliputi detonator, bahan peledak, komponen mesin pesawat, mesin presisi, serta bahan baku bahan bakar roket.

Pada Februari, tidak lama sebelum perang dimulai, Iran mengimpor 93 ton metrik titanium dari China serta ratusan ton bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan propelan roket dan bahan peledak. Hal itu terungkap berdasarkan catatan kepabeanan.

Lembaga yang sama juga mengimpor 435 truk Iveco antara Januari 2025 hingga Juni 2026.

Sebagian truk tersebut memiliki kemiripan dengan kendaraan yang digunakan sebagai peluncur rudal bergerak dengan penyamaran, menurut laporan Reuters.

Namun, laporan Reuters mengingatkan bahwa banyak bahan baku dan mesin yang diimpor memiliki kegunaan ganda, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Karena itu, tidak mungkin dipastikan bahwa setiap pengiriman ditujukan untuk produksi senjata.

Investigasi tersebut juga mengungkap bahwa Iran terus menerima material terkait militer setelah perang AS-Israel dimulai pada 28 Februari, meskipun fasilitas produksi senjatanya menjadi sasaran serangan.

Pasokan masuk ke Iran melalui sejumlah jalur. Di antaranya kapal kargo yang melintasi Laut Kaspia dari Rusia, truk yang melintasi Asia Tengah, serta pesawat kargo yang datang dari China.

Impor yang dilakukan lembaga militer tersebut turun 47 persen menjadi USD54 juta pada Maret, tidak lama setelah konflik dimulai. Namun, nilainya kembali meningkat menjadi USD77 juta pada Mei.

Investigasi Reuters juga mengidentifikasi lima pengiriman detonator dari Rusia senilai USD7,6 juta sejak Januari 2025. Salah satunya merupakan pengiriman senilai USD1,9 juta pada Juni 2026.

Investigasi tersebut menemukan bahwa sejumlah barang tercatat berasal dari negara-negara Eropa, sementara pengiriman lainnya melewati jaringan perdagangan regional.

Namun, laporan Reuters menyebut beberapa catatan kepabeanan hanya mengidentifikasi barang berdasarkan kode produk dan negara asal yang dinyatakan dalam dokumen. Informasi tersebut tidak selalu dapat diverifikasi secara independen.

Efektivitas Sanksi AS Kembali Dipertanyakan

Temuan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Iran mampu mempertahankan akses terhadap berbagai material yang relevan untuk produksi rudal dan drone, meskipun menghadapi serangan militer, sanksi ekonomi, serta pembatasan maritim.

Namun, investigasi tersebut tidak membuktikan seberapa kuat kondisi angkatan bersenjata Iran saat ini ataupun memverifikasi pernyataan Aref bahwa kesiapan pertahanan Teheran telah meningkat.

Meski demikian, laporan tersebut mendokumentasikan skala jaringan pengadaan barang militer yang tetap beroperasi selama konflik berlangsung.

Pengungkapan ini muncul ketika Washington mempertimbangkan kemungkinan tindakan militer lebih lanjut terhadap Iran, sementara negara-negara kawasan terus mengupayakan jalur diplomatik untuk mencegah gelombang serangan berikutnya.

Klaim Iran mengenai Selat Hormuz juga menegaskan pentingnya jalur perairan tersebut dalam konflik yang sedang berlangsung. Selat itu menghubungkan Teluk Arab dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu jalur utama pengiriman energi dunia.

Di tengah ketegangan militer yang masih berlanjut, investigasi Reuters kembali memunculkan pertanyaan mengenai apakah sanksi ekonomi dan pembatasan laut saja cukup untuk mencegah Iran mengisi kembali persediaan militer pentingnya.