Lawan China, AS dan Jepang Sepakat Bikin Rudal Canggih untuk Jet Tempur Siluman F-35

MANILA - Amerika Serikat (AS) dan Jepang sepakat membangun fasilitas di Jepang untuk memproduksi bersama rudal udara-ke-udara jarak menengah canggih. Tokyo mengisyaratkan kesepakatan ini sebagai langkah terbaru untuk melawan ancaman China di Asia.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengumumkan kesepakatan itu dalam konferensi pers pada Rabu malam di Provinsi Cebu, Filipina bagian tengah. Di lokasi tersebut, dia bertemu Menteri Perang AS Pete Hegseth di sela-sela pertemuan tahunan para kepala pertahanan Asia Tenggara bersama mitra utama mereka dari Asia dan negara-negara Barat.

Pertemuan tahunan tersebut bertujuan mencegah konflik regional berskala besar sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan. Namun, di sela-sela pertemuan, Amerika Serikat, China, dan sekutu masing-masing kerap saling melontarkan kritik.

Rudal yang akan diproduksi melalui kerja sama bertajuk "Operation Supercharge". Menurut Koizumi, itu merupakan perlengkapan yang penting bagi jet tempur siluman F-35.

Koizumi tidak menjelaskan lebih lanjut ataupun memberikan rincian lain mengenai kesepakatan tersebut.

Jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat merupakan salah satu pesawat militer paling canggih di dunia dan juga digunakan oleh militer Jepang.

Dalam pertemuan singkatnya dengan Hegseth di Cebu, Koizumi mengatakan dirinya dan pejabat pertahanan AS itu berbagi rasa krisis terkait situasi regional yang semakin memburuk. Keduanya sepakat memperkuat kemampuan pencegahan dan respons aliansi Jepang-AS dengan kecepatan dan intensitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

"Kami menegaskan kembali pentingnya tatanan internasional yang bebas dan terbuka, berdasarkan supremasi hukum, yang menolak segala upaya untuk mengubah status quo secara sepihak melalui penggunaan kekuatan, pemaksaan, atau cara lainnya," kata Koizumi, seperti dikutip AP, Kamis (29/10/2026).

Dia menambahkan dengan hati-hati bahwa pembicaraan mereka tidak ditujukan kepada negara tertentu.

Dalam pertemuan terpisah pada Rabu dengan para menteri pertahanan ASEAN, Hegseth kembali menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membantu mencegah agresi di kawasan tersebut. Pertemuan itu dipimpin oleh tuan rumah, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr.

Seperti Koizumi, Hegseth tidak menyebut China secara langsung ketika menyampaikan kekhawatiran mengenai situasi keamanan regional.

"Pendekatan yang kami ambil kami gambarkan sebagai kuat, tenang, dan jelas," kata Hegseth kepada para kepala pertahanan ASEAN.

"Cukup kuat untuk mencegah pemaksaan dan agresi, cukup tenang untuk menghindari eskalasi yang tidak perlu atau pertunjukan politik di depan publik, sehingga tindakan kami dapat berbicara dengan sendirinya," paparnya.

Hegseth mengatakan, "Pesan Amerika Serikat juga cukup jelas sehingga teman-teman, mitra, dan calon lawan kami memahami dengan tepat posisi Amerika Serikat, serta bahwa kami akan mempertahankan kepentingan kami dan kepentingan sekutu serta mitra kami."

Hegseth sebelumnya telah meyakinkan Filipina, sekutu perjanjian tertua Washington di Asia, bahwa pemerintahan Trump akan membangun sistem pencegahan yang kuat untuk menghadapi tindakan China yang semakin agresif di Laut China Selatan yang disengketakan.

Beijing mengeklaim hampir seluruh kawasan perairan strategis tersebut, yang merupakan salah satu jalur perdagangan global utama.

Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei—yang semuanya merupakan anggota ASEAN—serta Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di Laut China Selatan. Konfrontasi terutama meningkat antara kapal penjaga pantai dan kapal angkatan laut China dengan kapal Filipina di beting-beting yang disengketakan serta perairan sekitarnya.

Washington telah memperingatkan bahwa pihaknya berkewajiban membela Filipina apabila pasukan, kapal, atau pesawat negara itu menjadi sasaran serangan bersenjata, termasuk di Laut China Selatan.

Beijing dan Tokyo juga terlibat dalam sengketa terpisah mengenai sejumlah pulau kecil yang dikuasai Jepang di Laut China Timur. Kedua pihak kerap saling menuduh melanggar wilayah maritim masing-masing.