Gagal Menang Telak, Partainya Netanyahu Tuduh Partai Arab Curangi Pemilu Israel

TEL AVIV - Partai Likud pimpinan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menuduh partai-partai politik Arab mengorganisasi kecurangan pemilu Israel yang digelar hari Selasa. Tuduhan ini muncul setelah Likud dan aliansinya gagal menang telak dalam perebutan kursi Parlemen atau Knesset.

Mengutip dari laporan BBC, Kamis (29/10/2026), dari 85% surat suara yang telah dihitung, Partai Likud bersama sekutu-sekutunya dari kelompok sayap kanan ekstrem dan Yahudi ultra-Ortodoks diproyeksikan meraih 53 dari 120 kursi di Knesset.

Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Gadi Eisenkot Eisenkot dan tiga partai oposisi Yahudi lainnya dalam bloknya diperkirakan memperoleh 48 kursi.

Sedangkan partai-partai yang dipimpin warga Arab diproyeksikan meraih total 19 kursi, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.

Baik blok Netanyahu maupun kubu oposisi belum berhasil mengamankan mayoritas mutlak sebanyak 61 kursi Knesset untuk membentuk pemerintahan.

Partai Likud mengeklaim partai-partai Arab melakukan pelanggaran secara terkoordinasi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di komunitas Arab untuk memanipulasi hasil pemilu.

"Pemilu di Negara Israel telah dicuri oleh partai-partai Arab yang mendukung terorisme dan penghancuran negara Yahudi melalui tindak pidana serius, termasuk penyuapan, ancaman, kekerasan, pemalsuan, serta penggunaan perangkat lunak terlarang untuk memobilisasi pemilih," demikian pernyataan Likud, seperti dikutip dari Roya News.

Partainya Netanyahu tersebut menyatakan sedang mengumpulkan ratusan kesaksian dan bukti untuk diserahkan kepada Kepolisian Israel, badan keamanan dalam negeri Shin Bet, serta Komite Pemilihan Umum Pusat (CEC). Bukti-bukti itu dimaksudkan untuk mendukung klaim mereka mengenai dugaan pelanggaran di tempat pemungutan suara.

Partai-partai Arab dan para pemimpin oposisi dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menilai tudingan itu sebagai retorika politik yang bertujuan merusak kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi dan mengurangi keterwakilan politik kelompok minoritas.

Partai Daftar Arab Bersatu (United Arab List/Ra'am) menolak tuduhan pelanggaran pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa klaim itu merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari perubahan peta kekuatan koalisi.

Sementara itu, pejabat pengawas pemilu menyatakan tetap percaya terhadap sistem penyelenggaraan pemungutan suara. CEC menyatakan bahwa meskipun pengaduan dan insiden di sejumlah lokasi ditangani ketika muncul, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya manipulasi surat suara secara sistematis atau kecurangan pemilih yang terkoordinasi.