Hasil Pemilu Israel: Blok Netanyahu 53 Kursi Parlemen, Eisenkot 48, Partai Arab 19

TEL AVIV - Hasil sementara pemilihan umum (pemilu) Israel menunjukkan bahwa blok Perdana Menteri (PM) petahana Benjamin Netanyahu unggul atas rivalnya, mantan kepala militer Gadi Eisenkot. Namun, Netanyahu masih belum memperoleh mayoritas kursi di Parlemen atau Knesset.

Dengan 85% surat suara telah dihitung, Partai Likud pimpinan Netanyahu bersama sekutu-sekutunya dari kelompok sayap kanan ekstrem dan Yahudi ultra-Ortodoks diproyeksikan meraih 53 dari 120 kursi di Knesset.

Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Eisenkot dan tiga partai oposisi Yahudi lainnya dalam bloknya diperkirakan memperoleh 48 kursi.

Mengutip laporan BBC, Kamis (29/10/2026), Netanyahu dan Eisenkot telah menyatakan akan berupaya membentuk koalisi pemerintahan.

Partai-partai yang dipimpin warga Arab, yang diproyeksikan meraih total 19 kursi—jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya—berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Namun, hampir seluruh partai Yahudi, kecuali satu, telah berjanji tidak akan bekerja sama dengan mereka.

Dengan masih ada sekitar 430.000 hingga 480.000 surat suara pemilih yang tidak hadir di tempat pemungutan suara, termasuk tentara, diplomat, dan pasien rumah sakit, yang belum dihitung, hasil akhir pemilu kemungkinan baru akan diketahui dalam satu atau dua hari.

Setelah hasil resmi dikonfirmasi, Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan seluruh faksi politik dan mengundang pemimpin yang dinilainya memiliki peluang terbesar untuk membentuk pemerintahan. Proses tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan.

Jika upaya itu gagal, Israel pada akhirnya harus menggelar pemilu lagi.

Dalam pertemuan di kediamannya di Yerusalem, Herzog memuji tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu Selasa yang mencapai 77,7%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Israel dalam lebih dari dua dekade.

"Ini merupakan lencana kehormatan bagi masyarakat Israel. Sungguh luar biasa melihat betapa kuatnya keinginan terhadap demokrasi di Israel," kata Herzog.

Dia menambahkan bahwa dirinya memperkirakan akan menerima hasil resmi pekan depan. Setelah itu, dia akan memulai pembicaraan dengan setiap faksi.

"Kita harus melakukan segala yang kita bisa, terutama setelah kemarin, untuk menghindari putaran pemilu lainnya. Karena itu, saya berharap setiap orang yang datang ke sini bersikap terbuka," ujarnya.

PM Netanyahu dan rival utamanya sama-sama bersikeras bahwa mereka seharusnya diberi mandat untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Netanyahu Serukan Pemerintahan Nasional Sayap Kanan yang Kuat

Netanyahu telah menyerukan pembentukan "pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat". Sementara itu, Eisenkot menyatakan bahwa masyarakat telah "menyuarakan dukungan terhadap perubahan".

Pernyataan tersebut disampaikan setelah hasil hitung cepat awal yang dirilis tiga lembaga penyiaran Israel memproyeksikan bahwa "Blok Perubahan" yang dipimpin Eisenkot akan memperoleh 52 hingga 53 kursi di Knesset.

"Koalisi yang gagal telah kehilangan kepercayaan rakyat," kata Eisenkot kepada para pendukungnya di markas kampanye Partai Yashar di Tel Aviv.

"Saya akan bekerja sama dengan mitra-mitra saya untuk memastikan keputusan rakyat diterjemahkan menjadi pemerintahan Zionis," lanjutnya.

Belakangan, ketiga lembaga penyiaran tersebut memperbarui hasil hitung cepat mereka. Dua di antaranya memproyeksikan kedua blok akan sama-sama memperoleh 51 kursi, sedangkan satu lembaga memperkirakan blok Netanyahu unggul tipis dengan selisih tiga kursi.

Netanyahu kemudian tampil di markas Partai Likud di Yerusalem dan menyatakan bahwa blok sayap kanannya telah meraih "mayoritas besar".

"Kita harus membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat," katanya.

"Tidak boleh, benar-benar tidak boleh, membahayakan Israel dengan membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab anti-Zionis," tegasnya.

Ketika penghitungan suara berlanjut pada Rabu, muncul indikasi bahwa blok Netanyahu memperoleh hasil lebih baik dibandingkan proyeksi hitung cepat. Blok tersebut diperkirakan meraih 53 kursi.

Meski demikian, jumlah itu masih 15 kursi lebih sedikit dibandingkan jumlah kursi yang pernah dikuasai bloknya di Knesset sebelumnya.

Pemilu Selasa merupakan pemilu pertama Israel sejak serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, serta perang-perang yang menyusulnya di Gaza, Lebanon, dan Iran.

Pemilu tersebut juga dipandang masyarakat Israel sebagai salah satu pemilihan paling menentukan dalam sejarah negara itu. Hasilnya bukan hanya dapat menentukan siapa yang memimpin Israel, tetapi juga apakah negara tersebut akan terus mengikuti arah politik garis keras yang berlandaskan nasionalisme keagamaan.

Isu utama dalam kampanye mencakup pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan 7 Oktober terjadi, penanganan perang regional, kewajiban militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks, reformasi peradilan, serta posisi Israel di mata internasional.

Avigail Levine, warga Kfar Saba yang memilih Partai Beyachad pimpinan mantan PM Naftali Bennett, yang berada di kubu oposisi, mengatakan kepada BBC bahwa dirinya kecewa dengan hasil pemilu.

"Saya berharap muncul kepemimpinan baru. Saya merasa kita membutuhkannya sebagai sebuah bangsa," katanya. "Orang-orang yang berkuasa pada 7 Oktober seharusnya tidak lagi berkuasa sekarang."

Dia mengatakan masyarakat frustrasi karena Netanyahu belum mengambil tanggung jawab atas peristiwa tiga tahun lalu, ketika sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Nenek dari suaminya termasuk di antara korban yang tewas di Kibbutz Be'eri.

Sebaliknya, Gal, warga Ramat Gan, mengatakan dirinya memilih Netanyahu karena masyarakat Israel "tidak bisa bersantai dan hidup damai dengan para tetangga ketika mereka semua hanya ingin menghapus kita dari peta".

Dia juga mengaku "khawatir dengan menguatnya partai-partai politik Arab".

Pada Rabu, Partai Likud mengeluhkan bahwa pihak-pihak tertentu telah "mencuri" pemilu. Partai tersebut menuduh adanya praktik "penyuapan, ancaman, kekerasan, kecurangan, dan penggunaan perangkat lunak terlarang untuk memengaruhi pemilih", tanpa memberikan bukti atas tuduhan tersebut.

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel menyatakan akan memeriksa klaim itu sebagai bagian dari evaluasi setelah pemilu.

Partai-Partai Arab Berpotensi Jadi Penentu Koalisi

Dua partai Arab, yakni Daftar Arab Bersatu (United Arab List) dan Daftar Bersama (Joint List), diproyeksikan hampir menggandakan jumlah keterwakilan mereka di Parlemen. Peningkatan itu terjadi seiring melonjaknya partisipasi pemilih Arab Israel, yang mencakup sekitar seperlima populasi negara tersebut dan kerap menyebut diri mereka sebagai warga Palestina berkewarganegaraan Israel.

Mahdi Kabaha, warga sebuah desa dekat Haifa yang berkampanye untuk meningkatkan partisipasi pemilih Arab, menyebut hasil tersebut sebagai sesuatu yang "bersejarah".

"Warga Arab datang ke tempat pemungutan suara dan menyatakan dengan jelas: kami ingin memiliki suara yang nyata di negara ini," katanya.

Pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan kepada BBC bahwa salah satu faktor yang mendorong pemilih Arab adalah kesempatan untuk menyingkirkan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, dari jabatannya. Jabareen menuduh Ben-Gvir melakukan rasisme dan "provokasi terhadap komunitas kami".

Ben-Gvir, pemimpin Partai Jewish Power, telah menyerukan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, pembangunan permukiman Yahudi di Gaza, serta "emigrasi sukarela" warga Palestina.

Sejumlah negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadapnya karena pernyataan yang dinilai menghasut permusuhan terhadap warga Palestina.

Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, yang pernah bergabung dalam koalisi pemerintahan berumur pendek setelah pemilu 2021, mengatakan pada Selasa malam bahwa dirinya berharap perolehan kursi memungkinkan terbentuknya pemerintahan alternatif.

"Saya berharap perhitungan kursinya sesuai harapan sehingga kami, bersama Blok Perubahan dan United Arab List, dapat memastikan adanya 61 kursi di Knesset," katanya.

Pemimpin Partai Demokrat yang berhaluan kiri, Yair Golan, mengatakan kepada mitra-mitranya di blok Eisenkot bahwa terdapat "peluang untuk membentuk pemerintahan perubahan melalui kemitraan" dengan partai-partai Arab guna menggantikan koalisi Netanyahu.

"Kita tidak memiliki masa depan di sini jika tidak berhenti merasa takut. Dan jika kita tidak mengakhiri rasisme," tulisnya di X.

Sebelumnya, Eisenkot pernah menyampaikan keberatan atau menetapkan sejumlah persyaratan terhadap aliansi semacam itu. Persyaratan tersebut mencakup pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, serta pengakuan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris yang harus dihancurkan.

Sementara itu, partai-partai sayap kanan dalam blok Eisenkot secara tegas menolak kerja sama dengan partai-partai Arab.

"Partai-partai oposisi tidak bisa mendikte persyaratan apa pun," kata Jabareen.

"Jika oposisi di Israel benar-benar bersedia menghadirkan perubahan yang nyata dan mendasar, serta menawarkan alternatif terhadap pemerintahan sayap kanan ekstrem yang berbahaya, mereka harus berunding dengan kami."