Mungkinkah Zionis Mendobrak Tabu untuk Bermitra dengan Partai-partai Arab?

TEL AVIV - Mengingat kubu pemerintah maupun oposisi di Israel gagal mengamankan mayoritas dalam pemilihan umum, dan tidak ada pihak yang tampak siap untuk bersekutu dengan partai-partai Arab—yang sebenarnya dapat memungkinkan mereka membentuk koalisi—spekulasi pun berkembang mengenai akan seperti apa bentuk pemerintahan mendatang.

Pemungutan suara pada hari Selasa, yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terpenting dalam sejarah Israel, mencatat tingkat partisipasi sebesar 77,7 persen dari jumlah pemilih yang memenuhi syarat—angka tertinggi sejak tahun 1999.

Hingga Rabu sore, dengan hampir 80 persen suara telah dihitung, koalisi petahana yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—dengan partai Likud sebagai porosnya—telah mengamankan 54 kursi. Jumlah ini masih kurang dari 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk koalisi pemerintahan.

Sementara itu, kubu oposisi yang mengusung paham Zionis—yang dipelopori oleh mantan kepala staf militer Gadi Eisenkot dan mencakup partai-partai dengan spektrum politik beragam, mulai dari kelompok yang relatif berhaluan kiri seperti partai Demokrat pimpinan Yair Golan hingga kelompok sayap kanan garis keras seperti partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman—memperoleh 49 kursi. Jumlah ini juga belum mencapai mayoritas yang dibutuhkan untuk memerintah di Knesset yang beranggotakan 120 orang.

Mungkinkah Zionis Mendobrak Tabu untuk Bermitra dengan Partai-partai Arab?

1. Partai-partai Arab Jadi Penentu

Secara teoretis, partai Ra'am dan aliansi Joint List—yang didominasi oleh warga Arab—memegang posisi penentu (penyeimbang kekuatan) dengan perolehan 17 kursi. Jumlah ini lebih dari cukup untuk memberikan mayoritas bagi salah satu kubu guna menunjuk ketua parlemen, mengesahkan undang-undang, serta membentuk pemerintahan yang efektif.

Namun, angka-angka tersebut belum bersifat final. Penghitungan akhir diperkirakan rampung pada hari Jumat, dan hasil resmi akan diumumkan secara formal pada tanggal 4 November.

Apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung pada prosedur sekaligus dinamika politik.

Presiden Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai mengenai siapa yang mereka kehendaki untuk menjadi perdana menteri, sebelum menugaskan kandidat yang menurutnya memiliki peluang terbesar untuk membentuk pemerintahan. Kandidat tersebut kemudian diberi waktu 28 hari untuk membangun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari. Jika mereka gagal, mandat tersebut dapat beralih kepada anggota parlemen lain. Jika upaya itu pun gagal, Knesset akan dibubarkan dan rakyat Israel harus kembali ke tempat pemungutan suara, sementara kabinet yang sedang menjabat akan tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara.

Menurut beberapa perkiraan, tingkat partisipasi di kalangan warga Palestina di Israel—yang mencakup seperlima dari total populasi—mencapai sekitar 80 persen, angka yang juga melampaui data tahun 1999.

Para analis menyatakan bahwa lonjakan ini didorong oleh perlakuan keras terhadap kelompok minoritas Palestina di Israel oleh pemerintahan yang dipimpin partai Likud. Perlakuan tersebut meningkat secara signifikan setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Pemerintahan Netanyahu yang akan segera berakhir ini merupakan pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel, dengan tokoh-tokoh ekstrem kanan seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Kebijakan serta retorika mereka terhadap warga Palestina secara efektif justru menjadi sarana untuk menarik dukungan bagi partai-partai pro-Arab.

2. Komunitas Palestina di Israel Lebih Terorganisir

Para analis juga mengaitkan capaian kuat ini dengan kampanye yang terorganisasi dengan baik, yang berfokus pada tuntutan komunitas Palestina di Israel serta peluang untuk mendapatkan suara yang lebih besar di Knesset.

"Kehadiran dua daftar (koalisi) yang terorganisasi dengan baik secara signifikan meningkatkan perolehan suara mereka."

"Efisiensi dan mobilisasi di tingkat akar rumput—terutama bagi Ra'am, partai Islamis yang menjalankan kampanye jauh lebih efisien daripada biasanya," ujar Roi Zur, dosen di Universitas Essex sekaligus pakar perilaku pemilih dan strategi pemilu di Israel, kepada Al Jazeera.

"Namun, pergeseran yang lebih luas sebenarnya bergantung pada bagaimana para pemilih memandang posisi mereka dalam politik Israel," tambahnya, "terutama setelah peristiwa 7 Oktober dan perang yang menyusul kemudian."

"Di satu sisi, banyak pemilih merasa lebih terintegrasi ke dalam masyarakat Israel. Hal ini didorong oleh perubahan cara publik dalam menyikapi serangan 7 Oktober serta kebijakan-kebijakan pemerintah setelahnya, yang membuat mereka merasa lebih terlibat dalam sistem politik."

3. Israel Masih Sangat Rasis

Namun, kedua kubu menjalankan kampanye yang oleh para kritikus disebut sangat rasis. Selama masa pemilihan, Likud melontarkan klaim tak berdasar bahwa pihak oposisi berencana membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab setelah pemungutan suara, sembari berupaya melalui jalur hukum agar "Joint List" (Daftar Bersama) dilarang ikut serta dalam pemilihan.

Di pihak oposisi, Lieberman menutup kemungkinan koalisi dengan partai-partai Arab maupun partai ultra-Ortodoks (Haredi). Sementara itu, Naftali Bennett dari kubu "Together"—yang koalisinya pada periode 2021–2022 mencakup partai Ra'am—menyatakan dalam sebuah konferensi aktivis bahwa tidak ada "mandat" untuk membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab pascaserangan 7 Oktober.

"Kubu 'oposisi' terus beranggapan bahwa cara mengalahkan Bibi adalah dengan menjadi 'Bibi versi ringan', tanpa menawarkan alternatif substantif ataupun harapan," ujar Daniel Levy, mantan penasihat pemerintah, merujuk pada nama panggilan umum untuk perdana menteri Israel tersebut. "Sejujurnya, oposisi memang pantas mendapatkan hasil ini," tambahnya. Ia berpendapat bahwa oposisi bisa saja memenangkan pemilihan seandainya komitmen mereka untuk menyingkirkan Netanyahu lebih besar daripada "komitmen mereka terhadap versi Zionisme yang rasis dan etnosentris".

4. Koalisi Pemerintahan Persatuan Jadi Alternatif

Levy melihat empat skenario yang mungkin terjadi bagi kedua kubu (tanpa urutan tertentu): kemungkinan diadakannya pemilihan umum baru; Likud berhasil menarik cukup banyak pihak dari sayap kanan oposisi untuk membentuk pemerintahan; terbentuknya apa yang disebut sebagai "pemerintahan persatuan" yang dipimpin oleh Netanyahu dengan merangkul kelompok sayap kanan di Knesset; atau "Eisenkot dan rekan-rekannya mengambil langkah berani dengan memanfaatkan mayoritas anti-Netanyahu untuk membentuk pemerintahan minoritas yang didukung oleh partai-partai Arab," ujarnya.

"Bahkan jika mereka menyatakan bahwa pemerintahan tersebut hanya bersifat sementara sebelum pemilihan umum berikutnya, tuntutan dari partai-partai Arab tidak akan terlalu tinggi," katanya, seraya menambahkan catatan bahwa... ...menganggap koalisi semacam itu tidak mungkin terjadi.

Kemungkinan adanya pembelotan di tengah masyarakat yang sangat terpolarisasi ini masih belum jelas.

Sebagian besar kampanye blok Eisenkot—dan dengan demikian perolehan suaranya—bertumpu pada penentangan terhadap pengecualian wajib militer secara de facto yang diberikan oleh pemerintahan pimpinan Likud kepada partai-partai Haredi, sebagai imbalan atas dukungan mereka di Knesset. Selain desakan untuk memperluas wajib militer hingga mencakup kalangan ultra-Ortodoks di Israel, terdapat pula tuntutan untuk melakukan penyelidikan independen terkait dugaan kegagalan keamanan pemerintah sebelum serangan 7 Oktober. Tuntutan ini menjadi semakin mendesak menyusul laporan mengenai adanya peringatan dini yang konon disampaikan oleh Uni Emirat Arab dan Mesir.

"Menurut saya, sangat sulit membayangkan Eisenkot bekerja sama dengan pihak mana pun di kubu Netanyahu, mengingat isu wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks serta peristiwa 7 Oktober," ujar Mairav Zonszein, seorang analis di Crisis Group. "Tuntutan utamanya adalah pembentukan komisi penyelidikan negara dan penerapan wajib militer bagi semua warga negara. Oleh karena itu, ia tidak mungkin bisa bekerja sama dengan banyak mitra di kubu tersebut, termasuk Netanyahu," tambahnya.

"Namun, kasus Bennett dan Lieberman berbeda. Bennett pernah mengubah haluan sebelumnya," ujarnya, merujuk pada tindakan Bennett yang mengingkari janji pemilu dan justru bekerja sama dengan partai Ra'am pada tahun 2021.

"Meskipun Lieberman sangat membenci Netanyahu, ia tetaplah seorang politisi sayap kanan garis keras," katanya, saat menanggapi kemungkinan partai Yisrael Beiteinu bersekutu dengan Likud demi mencegah kebijakan apa pun yang condong ke arah liberal.

Untuk saat ini, spekulasi terus berkembang. Bagi sebagian pihak, termasuk Levy, muncul kekhawatiran bahwa pemerintahan Netanyahu mungkin sengaja memicu eskalasi militer—bisa jadi terhadap Iran—sebagai dalih untuk membentuk pemerintahan darurat.

Bagi pihak lain, seperti seorang pakar psikologi politik Israel, Daniel Bar Tal dari Universitas Tel Aviv, masa depan bergantung pada perhitungan yang lebih sederhana, yaitu koalisi pemerintahan.

"Ini adalah momen yang sangat menantang dalam sejarah Israel," katanya, merenungkan banyak peluang untuk meraih kekuasaan yang dilewatkan oleh pihak oposisi.

"Sulit untuk mengetahui [apa yang akan terjadi] karena mayoritas warga Israel adalah kaum kanan, rasis, religius, dan nasionalis," katanya, sebelum menyinggung inti dilema yang dihadapi banyak orang di Israel sehari setelah pemilihan: "Mereka menginginkan perubahan tetapi tidak ingin bekerja sama dengan partai-partai Arab."