6 Alasan Suara Rakyat Arab Palestina Sangat Berpengaruh pada Pemilu Israel

TEL AVIV - Partai-partai Arab di Israel diproyeksikan akan meraih 19 kursi di parlemen Israel, menurut hasil jajak pendapat setelah pemungutan suara di kalangan warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel melonjak ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade.

Data jajak pendapat dari pemungutan suara hari Selasa menunjukkan bahwa partai-partai utama yang dipimpin oleh kelompok Arab—yaitu Joint List (Daftar Bersama) dan Ra'am—berpotensi mengamankan total 19 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang, sebuah rekor tersendiri.

Dengan lebih dari sepertiga suara yang telah dihitung, Joint List memperoleh lebih dari 9 persen suara. Blok oposisi yang dipimpin oleh partai Yashar—yang digagas mantan kepala staf militer Israel, Gadi Eisenkot—tertinggal di belakang koalisi yang dipimpin oleh partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun angka-angka ini masih bersifat sementara.

Saluran televisi Israel, Channel 12, melaporkan pada hari Selasa bahwa tingkat partisipasi pemilih di kalangan warga Palestina berkewarganegaraan Israel diperkirakan mencapai sekitar 80 persen—sebuah angka historis yang melampaui rekor tahun 1999.

Pemimpin Ra'am (United Arab List), Mansour Abbas, menyatakan harapannya agar hasil akhir pemilihan memungkinkan blok anti-Netanyahu—termasuk partainya—untuk meraih 61 kursi yang diperlukan guna membentuk pemerintahan.

"Dengan perolehan suara saat ini, belum ada pemerintahan yang bisa dibentuk," ujar Abbas kepada Channel 12 Israel sebelum hasil awal mulai masuk.

Abbas, yang partainya (Ra'am) saat ini memegang lima kursi di Knesset dan sempat bergabung dengan koalisi yang memerintah Israel dari tahun 2021 hingga 2022, menambahkan bahwa kedua blok utama sempat menjalin komunikasi dengan partainya, baik sebelum maupun sesudah pemilihan berlangsung.

6 Alasan Suara Rakyat Arab Palestina Sangat Berpengaruh pada Pemilu Israel

1. Warga Palestina di Israel Menyadari Kekuatan Mereka

Aida Touma-Suleiman, mantan anggota Knesset dari partai kiri Arab-Yahudi, Hadash, mengatakan bahwa hasil awal "mencerminkan krisis mendalam yang terjadi di Israel, serta menunjukkan betapa kuatnya akar kelompok sayap kanan dalam masyarakat".

"Sungguh mencengangkan melihat bagaimana setelah… tiga tahun genosida, dan setelah Netanyahu meluncurkan apa yang disebut sebagai reformasi peradilan, partainya tetap bisa menjadi yang terdepan di Israel," ujarnya kepada Al Jazeera.

"Menurut saya, fakta yang jauh lebih menarik adalah bagaimana warga Palestina di Israel, kali ini, memahami kekuatan yang mereka miliki di tangan mereka."

Setelah empat tahun mengalami "penindasan masif", ia menekankan pentingnya bagi warga Palestina di Israel untuk menyadari "kekuatan mereka dan memahami bahwa tidak ada pihak yang bisa mengesampingkan mereka dalam perhitungan politik ini".

"Hasil ini menunjukkan kepada seluruh penduduk Israel bahwa siapa pun yang ingin melakukan perubahan nyata harus menyertakan warga Palestina dalam perhitungan tersebut. Jika tidak, perubahan yang sesungguhnya tidak akan pernah terjadi di Israel," kata Touma-Suleiman.

2. Israel Mengalami Krisis Identitas

Dengan hasil jajak pendapat awal yang tidak menunjukkan pemenang yang jelas, partai-partai Arab berpotensi menjadi penentu dalam pemilu Israel yang memiliki "dimensi eksistensial", ungkap Simon Mabon, profesor hubungan internasional di Lancaster University.

Meskipun Netanyahu dan Eisenkot telah menyatakan tidak akan membentuk koalisi dengan partai-partai Arab, Mabon mempertanyakan apakah hasil pemilu ini dapat membuka jalan bagi pengaturan politik yang berbeda.

"Mungkinkah ada peluang terbentuknya jenis koalisi lain yang menyertakan partai-partai Arab?" tanyanya.

3. Bersatu Melengserkan Netanyahu

Yair Golan, ketua partai Demokrat—partai sayap kiri utama di Israel—telah menyerukan kepada sekutu oposisinya untuk bekerja sama dengan partai-partai Arab demi melengserkan Netanyahu, seiring dengan terus masuknya hasil pemilihan umum.

Partai-partai lain dalam blok oposisi selama ini enggan bekerja sama dengan partai-partai Arab, yang diproyeksikan meraih antara 15 hingga 19 kursi di Knesset (parlemen Israel).

"Kita tidak boleh lagi menerima pemisahan rasis ala Netanyahu antara suara Yahudi dan suara Arab," tulis Golan di platform X.

"Kita memiliki tanggung jawab, sekaligus peluang, untuk membentuk pemerintahan yang membawa perubahan melalui kemitraan dengan warga negara Israel keturunan Arab."

4. Melawan Narasi Anti-Arab Masih Melekat di Politik Israel

Analis Dov Waxman mengatakan bahwa strategi Netanyahu adalah "mengulur waktu" jika blok sayap kanannya gagal mengamankan mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk memerintah Israel.

"Ia tidak memiliki mandat rakyat jika kita memperhitungkan preferensi seluruh warga negara Israel—termasuk warga Israel keturunan Arab. Jadi, menurut saya, akan sangat sulit bagi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan, bahkan jika bloknya menjadi yang terbesar," ujarnya kepada Al Jazeera.

Menurut Waxman, rencananya adalah dengan terus "menekankan narasi" kepada publik Israel bahwa koalisi pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab adalah sesuatu yang "tidak sah".

"Strategi yang paling mungkin ia tempuh adalah mengulur waktu dan membuat Eisenkot mustahil membentuk pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab. Setelah itu, akan ada pemilihan umum lagi, dan selama masa jeda tersebut, Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara."

"Jelas, itulah langkah terbaik bagi Netanyahu."

5. Warga Arab Tidak Bisa Disingkirkan

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Alon Pinkas, mantan duta besar Israel, mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan mungkin akan sulit bagi partai-partai seperti partai Eisenkot—yang dalam jajak pendapat awal sempat unggul tipis—karena selama masa kampanye mereka telah berjanji untuk tidak membentuk koalisi dengan partai-partai Arab.

"Ada harga yang harus dibayar," ujar Pinkas, karena "warga Arab tidak bisa terus disingkirkan dan hanya dilibatkan atau dirangkul saat suara mereka dibutuhkan".

Ia menambahkan bahwa daftar kandidat yang dipimpin oleh pihak Arab akan mengajukan tuntutan yang mungkin tidak didukung oleh pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh pihak Yahudi.

Pada hari Selasa, Netanyahu dan koalisi sayap kanannya melakukan upaya terakhir untuk mengerahkan pendukung mereka ke tempat pemungutan suara. Mereka memperingatkan tentang tingginya tingkat partisipasi pemilih dari kalangan warga Palestina di Israel—sebuah taktik yang dikecam oleh para politisi Arab sebagai tindakan rasis dan provokatif.

Menurut para saksi mata, sejumlah mobil yang mengibarkan bendera partai Likud milik Netanyahu berkeliling Yerusalem sambil menyiarkan suara azan (panggilan salat umat Islam) dan mendesak para pendukung untuk memberikan suara mereka dengan alasan bahwa "warga Arab sedang memberikan suara".

Dalam unggahan di media sosial, perdana menteri yang tengah terdesak itu menyoroti antrean panjang di tempat pemungutan suara di komunitas Arab. Ia juga menampilkan sebuah gambar yang menurutnya memperlihatkan para pemilih Arab—termasuk perempuan yang mengenakan niqab, yakni kerudung yang menutupi bagian bawah wajah—sedang menunggu untuk memberikan suara.

"Jika kita tidak segera sadar sekarang, kita akan mendapati diri kita dipimpin oleh pemerintahan Mansour Abbas dan Ahmad Tibi," ujarnya, merujuk pada dua tokoh Palestina yang duduk di Knesset (parlemen Israel).

Komite Pemilihan Umum Pusat melaporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi sejak 1999, dengan 77,7 persen pemilih menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan hari Selasa. Warga Palestina di Israel mencakup sekitar 21 persen dari total 10 juta penduduk negara tersebut, dan secara historis memiliki tingkat partisipasi pemilu yang lebih rendah dibandingkan warga Israel keturunan Yahudi.

6. Memanfaatkan MMomen Eksistensial

Nour Odeh, koresponden Al Jazeera yang melaporkan dari Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, menyebut pemilihan ini sebagai "momen eksistensial bagi warga Palestina di Israel".

Ia mencatat rekor partisipasi di kalangan kelompok yang kini muncul sebagai blok pemilih kunci—bahkan mencakup mereka yang biasanya memboikot pemilu karena tidak yakin suara mereka akan memberikan pengaruh, mengubah realitas kehidupan mereka, atau mengakhiri diskriminasi sistemik yang mereka hadapi.

Odeh menambahkan, Knesset telah mengesahkan lebih dari 100 undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina di Israel. Kelompok ini juga menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap dana negara.