Biaya Iklan Politik Capai Rp210 Triliun di Pemilu Paruh Waktu AS, Siapa Donatur Terbesar?

WASHINGTON - Pemilihan paruh waktu AS tahun 2026 diperkirakan akan menjadi yang termahal dalam sejarah negara tersebut. Menurut firma pelacak iklan AdImpact, belanja untuk iklan politik saja diproyeksikan mencapai USD11,6 miliar atau Rp210 triliun —angka yang melampaui siklus pemilihan mana pun sebelumnya, termasuk pemilihan presiden tahun 2024.

Sebagian besar dana tersebut berasal dari donatur kaya, organisasi nirlaba politik, dan perusahaan yang berupaya memengaruhi prioritas di Washington. Beberapa di antaranya bahkan mengalir melalui jaringan berbagai organisasi sebelum akhirnya dibelanjakan.

Biaya Iklan Politik Capai Rp210 Triliun di Pemilu Paruh Waktu AS, Siapa Donatur Terbesar?

1. 50 donatur terbesar menyumbangkan USD2,77 miliar

Sejauh ini, 50 donatur dan organisasi terbesar telah menyumbangkan total USD2,77 miliar selama siklus pemilihan paruh waktu AS 2026.

Kontributor yang berafiliasi dengan Partai Republik menyumbang USD1,67 miliar, atau sekitar 60 persen dari total donasi—dua kali lipat dari jumlah USD832 juta (30 persen) yang berasal dari pihak yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Sebanyak USD264 juta sisanya, atau sekitar 10 persen, berasal dari penyumbang yang dikategorikan sebagai pihak bipartisan atau kelompok kepentingan khusus, termasuk kelompok yang mendukung taruhan olahraga dan mata uang kripto.

Perorangan dapat menyumbangkan hingga USD3.500 per pemilihan untuk kampanye kandidat federal AS dalam siklus pemilu 2025–2026. Namun, beberapa orang dalam daftar ini telah memberikan dana hingga ratusan juta dolar.

Hal tersebut legal karena sebagian besar dana tidak disalurkan langsung kepada kandidat, melainkan kepada super political action committee (super PAC)—komite aksi politik khusus yang dapat menerima sumbangan dalam jumlah berapa pun.

2. Super PAC Ikut Bermain

Super PAC adalah kelompok yang dapat menggalang dan membelanjakan dana dalam jumlah tak terbatas untuk mendukung atau menentang kandidat, terutama melalui iklan. Syarat utamanya adalah kelompok ini tidak boleh mengoordinasikan pengeluarannya dengan kandidat atau tim kampanye mereka.

Super PAC muncul pada tahun 2010 setelah dua putusan pengadilan membuka jalan bagi pengeluaran dana tak terbatas dalam pemilu oleh kelompok-kelompok yang independen dari kandidat.

Super PAC diwajibkan melaporkan daftar donaturnya kepada Federal Election Commission (FEC), lembaga AS yang mengawasi pemilihan federal. Akan tetapi, beberapa penyumbang besar—seperti One Nation dan Majority Forward—merupakan organisasi nirlaba yang tidak diwajibkan untuk mengungkapkan siapa donatur mereka sendiri.

Praktik ini dapat menyembunyikan asal-usul dana politik, yang dikenal sebagai "dana gelap".

Namun, Lawrence Lessig—seorang profesor hukum dan kepemimpinan di Harvard Law School sekaligus pendukung reformasi pendanaan kampanye—berpendapat bahwa dana tersebut sebenarnya hanya disembunyikan dari para pemilih.

"Bagi para politisi, dana ini tidaklah 'gelap'. Dana ini hanya 'gelap' bagi kita," ujarnya kepada Josh Rushing dalam program Let's Focus di Al Jazeera. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah debat mengenai peran uang dalam pemilu AS bersama Bradley Smith, mantan ketua Federal Election Commission. "Di pihak politisi, tidak ada kebingungan mengenai dari mana asal dana ini, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan."

3. Elon Musk Juaranya

Menurut data Komisi Pemilihan Umum Federal (Federal Election Commission), Elon Musk—orang terkaya di dunia sekaligus pimpinan Tesla dan SpaceX—merupakan penyumbang perorangan terbesar dalam siklus ini, dengan nilai USD446 juta.

Di belakangnya terdapat Elizabeth dan Richard Uihlein, pendiri perusahaan perlengkapan pengiriman Uline, serta Jeff dan Janine Yass. Jeff Yass merupakan salah satu pendiri firma perdagangan Susquehanna International Group.

Ketiga pihak tersebut telah memberikan dana kepada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Partai Republik.

Donatur terbesar yang berafiliasi dengan Partai Demokrat antara lain George Soros, seorang investor miliarder dan pendiri Open Society Foundations; Mike Bloomberg, mantan wali kota New York City sekaligus pendiri perusahaan data keuangan Bloomberg; serta salah satu pendiri LinkedIn, Reid Hoffman, bersama istrinya, Michelle Yee.

Empat donatur perorangan masing-masing telah menyumbangkan lebih dari USD100 juta. Bagi Lessig, pemusatan dana inilah—bukan total biaya pemilihan umum secara keseluruhan—yang menjadi kekhawatiran sesungguhnya.

"Masalahnya bukan pada pengeluarannya, melainkan pada pemusatan donatur," ujarnya. "Jika Anda tidak memiliki USD100 juta untuk disumbangkan, maka suara Anda tidak akan dianggap berarti—setidaknya tidak dengan cara yang seharusnya dalam sebuah negara demokrasi."

4. Kripto Jadi Alternatif

Organisasi nirlaba politik menempati peringkat teratas, bersanding dengan perusahaan mata uang kripto (kripto) dan sebuah konglomerat industri.

Di kubu Partai Republik, kontributor terbesar adalah One Nation—sebuah organisasi nirlaba yang berafiliasi dengan pimpinan Partai Republik di Senat—diikuti oleh American Action Network, yang memiliki keterkaitan dengan pimpinan Partai Republik di DPR. Di kubu Partai Demokrat, Majority Forward dan House Majority Forward—organisasi nirlaba yang bersekutu dengan pimpinan Partai Demokrat di Senat dan DPR—menjadi penyumbang terbesar.

Perusahaan mata uang kripto juga tercatat memberikan kontribusi yang signifikan. Coinbase, bursa kripto terbesar di AS, menyumbangkan USD57,8 juta; diikuti oleh Ripple, perusahaan pembayaran berbasis blockchain, dengan USD49,6 juta; serta Foris DAX—perusahaan di balik Crypto.com—dengan USD39 juta.

Konglomerat industri Koch memberikan USD46,8 juta, sementara perusahaan taruhan olahraga DraftKings menyumbangkan USD40,4 juta.