Jenderal Tertinggi Israel dan Netanyahu Berselisih soal Penggulingan Rezim Iran

TEL AVIV - Sejumlah laporan media Israel mengungkap perselisihan antara Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu soal rencana menggulingkan rezim Iran. Zamir dan sejumlah pejabat senior keamanan Zionis meyakini penggulingan rezim di Teheran tidak bisa dilakukan melalui aksi militer secara langsung.

Salah satu media Israel, Channel 12, pada Senin (26/10/2026),melaporkan adanya konfrontasi yang disebut "belum pernah terjadi sebelumnya" antara Zamir dan Netanyahu. Ketegangan tersebut meningkat dalam beberapa jam terakhir terkait perbedaan posisi mereka mengenai Iran dan perkembangan yang berkaitan dengan negara tersebut.

Menurut laporan itu, Zamir—sang jenderal tertinggi militer Zionis—dan sejumlah pejabat senior keamanan tidak sejalan dengan cara para pemimpin politik Israel dalam menghadapi rezim Iran.

Kekhawatiran di kalangan militer semakin meningkat bahwa isu Iran dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik Israel.

Sementara itu, lembaga penyiaran publik Israel, Kan 11, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Netanyahu serta para pejabat senior keamanan yang mengatakan bahwa pergantian rezim di Iran tidak dapat diwujudkan melalui serangan militer.

Mereka menyatakan bahwa operasi semacam itu mungkin dapat melemahkan rezim Iran, tetapi tidak akan menyebabkan keruntuhannya.

Penilaian tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Netanyahu dalam beberapa hari terakhir. Dia menyerukan agar misi tersebut "dituntaskan" dan rezim Iran digulingkan selama sisa masa jabatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Namun, sekitar enam bulan lalu, Netanyahu mengatakan bahwa keputusan untuk menggulingkan rezim Iran berada di tangan rakyat Iran sendiri.

Sementara itu, Roman Gofman, kepala badan intelijen Israel; Mossad, mendukung operasi militer cepat terhadap Iran yang diusulkan oleh Netanyahu.

Surat kabar Israel Hayom mengutip seorang sumber yang mengetahui diskusi tersebut, yang menyatakan bahwa operasi militer dapat memicu perang kembali dengan Iran, meskipun bukan berarti dimulainya kembali serangan militer skala besar.

Selama sepekan terakhir, tokoh-tokoh oposisi Israel menuduh Netanyahu berupaya menyerang Iran demi memengaruhi hasil pemilu. Namun, seorang pejabat militer Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa operasi yang diusulkan tidak mencakup peluncuran serangan skala besar.

Pejabat tersebut menambahkan, serangan dalam skala sebesar itu hanya akan dilakukan melalui koordinasi penuh antara Israel dan Amerika Serikat, serta bergantung pada keputusan Presiden Trump, bukan sekadar keputusan sepihak dari Israel.

Lebih lanjut, menurut laporan surat kabar tersebut, para pejabat Israel maupun pihak asing meyakini bahwa serangan skala besar terhadap Iran tidak terelakkan. Hal ini didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai kemajuan Teheran dalam upaya memperoleh bom nuklir. Kini, persoalannya hanyalah kapan serangan itu akan dilakukan.

Laporan itu menyebutkan bahwa penentuan waktu akan sangat bergantung pada pertimbangan operasional dan intelijen, yang bertujuan mencegah Iran mencapai titik di mana pengembangan senjata nuklir tidak dapat lagi dihentikan.

Sumber-sumber diplomatik mengungkapkan kepada surat kabar tersebut bahwa Trump lebih memilih menunggu hingga pemilu sela AS pada 3 November berlalu, dengan keyakinan bahwa serangan tersebut tetap dapat dilaksanakan secara efektif setelahnya.

Mereka juga menyoroti kekhawatiran bahwa serangan semacam itu dapat memicu kenaikan harga minyak dan berdampak buruk terhadap hasil pemilu sela.