Xi Jinping Perketat Cengkeraman Kekuasaan China, Korupsi atau Ketidakloyalan yang Diburu?

BEIJING - Ketika Presiden China Xi Jinping berkuasa pada 2012, dia berjanji memberantas korupsi di seluruh tingkatan Partai Komunis China (CCP). Lebih dari satu dekade kemudian, laju penyelidikan korupsi belum melambat.

Tahun lalu, otoritas disiplin China membuka penyelidikan terhadap lebih dari 1 juta orang, termasuk lebih dari 100 pejabat setingkat menteri atau gubernur provinsi maupun di atasnya.

Saat para pejabat CCP memulai pertemuan penting pekan ini, disiplin—dan loyalitas terhadap partai—menjadi salah satu agenda utama. Bagi mereka yang mencoba membaca arah politik elite China, kekhawatiran mengenai lemahnya disiplin tampak mendominasi pembahasan di internal CCP.

"Pleno kelima" dimulai pada Senin (26/10/2026) dan diperkirakan berfokus pada "persoalan-persoalan utama dalam memajukan tata kelola mandiri partai secara menyeluruh dan ketat", menurut media pemerintah China.

Dalam istilah politik internal partai, "tata kelola" merupakan istilah yang merujuk pada disiplin, loyalitas, dan pemberantasan korupsi.

Ketika Xi terus memperketat pemberantasan korupsi, fakta bahwa penyelidikan hampir selalu berujung pada vonis bersalah memunculkan pertanyaan: apakah orang-orang yang menjadi sasaran memang benar-benar bersalah melakukan korupsi, atau justru merupakan lawan politik pihak yang berkuasa?

Kerry Brown, direktur Lau China Institute di King's College London, menjelaskan bahwa dalam pandangan dunia Xi yang sangat menekankan disiplin dan loyalitas, kedua persoalan tersebut mungkin tidak memiliki perbedaan yang berarti.

"Jika Anda korup, berarti Anda tidak loyal secara politik. Jika Anda loyal secara politik, berarti Anda tidak korup," kata Brown, sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Dia menambahkan bahwa dalam sistem CCP, "korupsi bukan hanya menyangkut hal-hal material", tetapi juga mencakup "korupsi spiritual", yang di antaranya berarti ketidakloyalan politik.

Sejumlah analis berpendapat bahwa alasan kampanye antikorupsi terus berlangsung adalah karena korupsi merupakan bagian dari sistem politik otoriter yang tersentralisasi dan hierarkis, bukan sekadar penyimpangan dari sistem tersebut. Sistem itu memiliki birokrasi luas yang mengatur 1,4 miliar penduduk.

Neil Thomas, peneliti senior di lembaga kajian Asia Society, mengatakan, "Xi telah membuat partai menjadi kurang korup sekaligus memperkuat kendalinya. Namun, dia mengetahui bahwa hukuman yang lebih berat tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan pejabat yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan partai."

"Jawaban Xi adalah terus memperketat disiplin, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai metode pemerintahan permanen tanpa titik akhir yang jelas ketika ia dapat menyatakan bahwa tugas tersebut telah selesai," kata Thomas.

Pemberantasan korupsi mungkin tidak akan pernah berakhir. Namun, pleno ini menjadi kesempatan untuk kembali memusatkan energi partai pada persoalan disiplin.

"Pleno kelima" merupakan satu dari tujuh pertemuan yang biasanya digelar dalam setiap siklus lima tahunan di antara kongres-kongres CCP. Pertemuan pleno mempertemukan lebih dari 300 anggota Komite Sentral CCP, yang terdiri atas para pejabat paling senior dalam hierarki partai.

Pertemuan kali ini sangat penting karena kemungkinan menjadi pertemuan substantif terakhir sebelum Kongres Partai ke-21 tahun depan. Dalam kongres tersebut, Komite Sentral yang baru akan dipilih dan Xi diperkirakan kembali ditetapkan untuk masa jabatan keempat sebagai pemimpin CCP.

Menyingkirkan siapa pun yang dianggap mengancam kekuasaannya atau kredibilitas partai menjadi prioritas utama Xi. Potensi ancaman, menurut pandangan tersebut, dapat muncul dari berbagai arah.

Hampir 15 tahun setelah Xi menjabat, berdasarkan pernyataan resmi CCP dan serangkaian penyelidikan terbaru, persoalan korupsi dinilai masih belum berhasil diberantas hingga tuntas.

"Ini merupakan bagian yang mengakar kuat dalam pandangan dunia Xi," kata Brown. "Semua orang lainnya korup."

Sebelumnya, Xi pernah memperingatkan bahwa partai dapat "kehilangan kedudukan sebagai penguasa dan pada akhirnya disingkirkan oleh sejarah" jika gagal membenahi dirinya sendiri.

"Ini sama sekali bukan pernyataan yang berlebihan," ujarnya.

Fokus terhadap tata kelola partai saat ini berlangsung di tengah serangkaian penyelidikan besar yang menyasar para pejabat senior partai dan militer.

Pada Januari, Zhang Youxia, jenderal tertinggi China yang menempati posisi kedua setelah Xi dalam hierarki militer, mulai diselidiki. Dia kemudian dikeluarkan dari partai pada bulan lalu, setelah sebelumnya dicopot dari badan pengambil keputusan tertinggi militer, Komisi Militer Pusat (CMC).

Serangkaian pencopotan pejabat lainnya membuat CMC, yang biasanya memiliki tujuh anggota, kini menyusut menjadi hanya dua orang: Xi dan Zhang Shengmin, kepala bidang disiplin CMC.

Pejabat senior lain yang turut tersingkir dalam gelombang pembersihan terbaru adalah Ma Xingrui, mantan sekretaris partai di Xinjiang, dan Huang Qifan, mantan wali kota Chongqing.

Huang selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang mampu bertahan dalam berbagai pergolakan politik China. Reputasi tersebut tidak terlepas dari keterkaitannya dengan skandal pada awal 2010-an yang melibatkan Bo Xilai, rival politik Xi sekaligus mantan pemimpin partai di Chongqing. Skandal itu berkaitan dengan kematian pengusaha Inggris Neil Heywood.

Bo akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus penyuapan dan penggelapan, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, Huang berhasil bertahan melewati skandal tersebut. Kini, dia juga tersingkir.

Sejumlah analis China mempertanyakan apakah gelombang pencopotan pejabat terbaru, yang telah menjangkau jajaran tertinggi partai dan militer, menandakan ketidakstabilan rezim.

Namun, Xi kemungkinan memandang situasi tersebut secara berbeda. Penyelidikan korupsi menunjukkan siapa yang memegang kendali kekuasaan.

Selain itu, Brown menambahkan, penyelidikan semacam itu merupakan "alat yang paling mudah dan alami untuk menegakkan persatuan serta disiplin".