8 Negara Sekutu AS Tolak Rencana Trump Serang Iran pada Akhir Pekan Ini

TEHERAN - Amerika Serikat bisa saja menyerang Iran paling cepat akhir pekan ini. Itu dijelaskan seorang utusan AS Tom Barrack. Itu menyusul meningkatnya ancaman baik dari Washington maupun Israel. Tapi, delapan negara sekutu AS justru menolak rencana tersebut.

"Apakah mungkin ada serangan akhir pekan ini? Tentu saja," kata Tom Barrack, duta besar AS untuk Turki sekaligus pejabat yang menangani masalah Suriah—meskipun ia tidak memiliki peran langsung terkait Iran—kepada pembawa acara siniar Mario Nawfal.

Presiden Donald Trump "sangat jelas. Ia terbuka dan bersedia untuk mencapai kesepakatan; kami sudah duduk di meja perundingan selama berbulan-bulan," ujar Barrack dalam sebuah wawancara saat ia berkunjung ke wilayah Teluk.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilihan umum pada hari Selasa, dalam beberapa hari terakhir berulang kali bersumpah untuk menggulingkan negara teokrasi Iran, menyusul dua kampanye pengeboman besar terhadap negara tersebut sejak tahun lalu.

Trump juga telah mengisyaratkan keterbukaan untuk kembali melancarkan serangan setelah kebuntuan diplomasi yang berkepanjangan, meskipun sebelumnya ia sempat mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi sebelum pemilihan umum Kongres AS pada 3 November.

Dalam pernyataan yang bertolak belakang dengan pandangan Netanyahu, Barrack mengatakan bahwa AS tidak berniat menggulingkan Republik Islam Iran—negara yang telah menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat dan Israel sejak revolusi tahun 1979 yang menggulingkan syah pro-Barat.

"Jika Anda terus mengancam dunia, sekutu-sekutu kami, dan wilayah Teluk, maka akan ada konsekuensinya. Namun, konsekuensi tersebut bukanlah pergantian rezim," tegas Barrack.

"Amerika Serikat—melalui presidennya—telah menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada pergantian rezim," tambahnya. "Masalah dalam pergantian rezim selalu berkisar pada pertanyaan: bagaimana skenario untuk hari kedua setelahnya?"

Kemudian, Para menteri luar negeri dari delapan negara memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Iran, menyusul pertemuan di Turki untuk membahas Selat Hormuz dan perkembangan regional lainnya.

Para menteri dari Inggris, Prancis, dan Jerman—yang dikenal sebagai kelompok E3—bertemu dengan rekan-rekan mereka dari kelompok R4 (Turki, Arab Saudi, Pakistan, dan Mesir) pada hari Jumat, bersama dengan perwakilan dari Italia.

Berbicara setelah pertemuan di Istanbul, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa tidak ada satu pun negara yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut yang menyetujui intervensi militer atau serangan lain terhadap Iran.

Langkah semacam itu hanya akan memperburuk ketegangan dan semakin memperluas konflik, ujarnya, seraya menambahkan bahwa diplomasi dan dialog adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang.

Eskalasi lebih lanjut antara Iran dan AS "hanya akan menciptakan pihak yang kalah dan tidak diragukan lagi akan membawa konsekuensi yang sangat serius bagi harga hidrokarbon," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot kepada para wartawan.

"Oleh karena itu, hal pertama yang akan dilakukan oleh kelompok delapan negara ini… adalah menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, karena kita tidak mampu menghadapi eskalasi lain di kawasan ini," tambahnya.

Antonio Tajani dari Italia mengatakan tujuannya adalah mengupayakan "de-eskalasi guna menjamin kebebasan navigasi".

"Saya tidak yakin masalah ini dapat diselesaikan semata-mata dari sudut pandang militer," katanya, seraya menambahkan bahwa "kita harus mendorong dialog" agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali.

Kedelapan menteri tersebut membahas perang genosida Israel di Gaza, eskalasi pertempuran di Yaman, serta prospek untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Melaporkan dari Istanbul, Sinem Koseoglu dari Al Jazeera mengatakan bahwa pertemuan puncak delapan negara ini merupakan upaya "yang pertama dari jenisnya" untuk membahas parameter konflik regional dan kemungkinan solusinya.

Meskipun negara-negara yang berpartisipasi "semuanya memiliki kepentingan nasional yang berbeda, terutama terkait krisis di Teluk", menteri luar negeri Turki "menekankan bahwa apa yang terjadi di Teluk… berdampak pada bagian dunia lainnya", tambah Koseoglu.

Para menteri luar negeri dari kelompok R4 mengeluarkan pernyataan bersama setelah pertemuan kelompok terpisah pada hari Jumat, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel "merupakan sumber utama ketidakstabilan di kawasan tersebut dan di luar wilayah itu".

Kelompok tersebut mendesak Israel untuk "mengakhiri kehancuran lebih lanjut dan tragedi kemanusiaan di Palestina".

Para menteri juga "mengutuk keras eskalasi yang tidak dapat diterima oleh milisi Houthi", seraya menyatakan solidaritas penuh terhadap Arab Saudi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Mereka juga meminta kelompok Houthi untuk menghentikan semua tindakan militer dan kembali ke proses politik.

Para menteri menekankan perlunya dialog dan diplomasi yang mendesak terkait perang AS-Israel terhadap Iran. Mereka menolak langkah apa pun yang membatasi navigasi yang sah dan menyerukan pemulihan penuh jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.

Pertemuan di sebuah hotel di Istanbul ini berlangsung di tengah upaya Turki untuk memperkuat perannya di kawasan tersebut, termasuk melalui Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah (Mecca Joint Defence Agreement), sebuah pakta trilateral yang diluncurkan bersama Pakistan dan Arab Saudi pada bulan Agustus.

Turki menyatakan bahwa pakta tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu dan tetap terbuka bagi negara lain untuk bergabung, termasuk Mesir.

Merujuk pada platform diplomatik tersebut, Fidan mengatakan bahwa platform ini memiliki "beberapa keunggulan, terutama karena sifatnya yang informal dan fleksibel, serta berfokus secara khusus pada masalah-masalah yang kita hadapi". "Kami tidak mengetahui adanya platform lain yang mempertemukan negara-negara dengan latar belakang geografis dan politik yang begitu berbeda," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Ankara "berada dalam posisi yang tepat untuk memainkan peran konstruktif dalam proses ini".

Kairo belum memutuskan apakah akan bergabung dengan kesepakatan tersebut. Presiden Abdel Fattah el-Sisi baru-baru ini menyatakan bahwa Mesir akan "melakukan langkah apa pun untuk melindungi" Arab Saudi.

Kelompok Houthi yang didukung Iran tengah bertempur melawan pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional—yang didukung oleh Arab Saudi—dan telah melancarkan serangkaian serangan mematikan terhadap kerajaan tersebut.