Netanyahu secara Pribadi Berupaya Usir Warga Palestina dari Gaza, Cari Negara-negara yang Mau Menampung

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa ia secara pribadi berupaya memfasilitasi kepergian warga Palestina dari Jalur Gaza dan tengah melakukan diskusi dengan negara-negara yang berpotensi menerima mereka. Pada saat yang sama, ia menegaskan kembali niat Israel untuk tetap mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah tersebut.

Dalam wawancara dengan media sayap kanan Israel, Channel 7, menjelang pemilihan umum Knesset pada 27 Oktober, Netanyahu menyatakan pemerintahnya sedang aktif menjajaki pengaturan agar warga Palestina dapat meninggalkan Gaza.

"Setiap warga Palestina di Gaza harus memiliki kebebasan untuk pergi," ujar Netanyahu, seraya menyebutkan hambatan utamanya adalah menemukan negara yang bersedia menerima mereka.

"Kami sedang mengupayakan hal ini; saya sendiri mengerjakannya dengan cukup sungguh-sungguh. Sudah ada beberapa perkembangan awal, meskipun saya tidak ingin merinci detailnya," tambahnya.

Netanyahu tidak menyebutkan negara mana saja yang terlibat dalam diskusi tersebut ataupun memberikan informasi mengenai kemajuan negosiasi. Ia juga tidak mengindikasikan apakah sudah ada negara yang setuju untuk menerima warga Palestina dari Gaza.

Perdana Menteri Israel itu mengeklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Gaza selama perang berlangsung, dan menyatakan setidaknya 60 persen dari populasi di wilayah tersebut akan pergi jika diberi kesempatan.

Namun, ia tidak memberikan data pendukung apa pun untuk estimasi tersebut.

Netanyahu juga menegaskan kembali bahwa Israel berniat untuk tetap memegang kendali militer atas lebih dari 60 persen Jalur Gaza, yang mengisyaratkan pemerintahnya tidak berencana untuk menarik diri dari wilayah-wilayah yang saat ini dikuasai oleh pasukan Israel.

Pernyataan ini menyusul usulan-usulan sebelumnya dari sejumlah anggota pemerintah Israel untuk merelokasi warga Palestina ke luar Gaza—rencana yang menuai penentangan keras dari para pemimpin Palestina maupun pemerintah negara-negara Arab.

Para kritikus memperingatkan inisiatif semacam itu dapat berujung pada pengungsian permanen warga Palestina, terutama mengingat kehancuran luas yang menimpa rumah, infrastruktur, dan layanan-layanan penting selama serangan militer Israel sejak Oktober 2023.

Usulan-usulan tersebut juga memicu kekhawatiran bahwa kondisi kemanusiaan yang sangat parah di Gaza dapat melemahkan kemampuan warga Palestina untuk mengambil keputusan secara benar-benar sukarela terkait kepergian mereka dari wilayah tersebut.