Kapal-kapal komersial terlihat berlabuh di antara Pulau Qeshm dan Pulau Larak, Iran, di tengah gangguan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, Iran, pada 11 September 2026. Foto/Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency
TEHERAN - Iran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz ataupun kembali ke meja perundingan sebelum tujuh syarat baru—yang disampaikan melalui pihak perantara—dipenuhi. Hal ini disampaikan Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
"Kami tidak akan kembali pada diplomasi masa lalu, namun kami juga tidak sepenuhnya meninggalkan diplomasi," ujar Rezaei dalam pernyataan yang dikutip kantor berita ISNA.
Ia menambahkan Teheran "tidak lagi tertarik pada perjanjian yang satu-satunya jaminannya hanyalah iktikad baik secara politik."
Ia menyatakan Iran lebih memilih "penurunan ketegangan" (de-eskalasi), namun menegaskan "semakin lama AS memperpanjang perang, Iran justru akan semakin kuat—meskipun bukan ini yang diinginkan oleh Teheran."
Rezaei juga memperingatkan jika perang kembali berkecamuk, Iran akan mengerahkan kemampuan baru untuk menyasar aset-aset AS di kawasan tersebut, termasuk kabel-kabel dan fasilitas kecerdasan buatan (AI).
Ia mengakui Iran akan menderita akibat blokade yang berkepanjangan, seraya menyatakan "siapa pun yang berpendapat sebaliknya adalah pihak yang tidak realistis."
Ia menambahkan, selama dua hingga tiga bulan terakhir, Iran telah menargetkan "lima kapal milik penyelundup setiap malamnya."
AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu respons dari Teheran berupa serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) di kawasan tersebut, sekaligus menutup Selat Hormuz—jalur vital bagi pasokan energi global.
Satu nota kesepahaman yang ditandatangani pada bulan Juni, yang ditujukan sebagai langkah awal menuju kesepakatan damai final antara AS dan Iran, akhirnya gagal akibat ketidaksepakatan mengenai navigasi di selat tersebut.
(sya)