Trump Gunakan Undang-undang Era Perang Dingin untuk Atasi Krisis Bahan Bakar Minyak

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan undang-undang keamanan nasional dari era Perang Dingin guna meningkatkan produksi dan penyulingan minyak dalam negeri. Langkah ini diambil di tengah kenaikan harga bahan bakar yang mengancam peluang Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu bulan November mendatang.

Berbicara pada hari Kamis dalam kampanye Partai Republik di Iowa—negara bagian agraris yang para petaninya sangat terdampak oleh krisis minyak—Trump mengumumkan pemerintahannya akan menggunakan Defense Production Act (DPA) atau Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk menyediakan dana hingga USD150 juta. Dana ini ditujukan untuk memperluas kapasitas penyulingan Amerika serta memproduksi solar dan bensin "pada tingkat rekor tertinggi."

Ia juga memprediksi konflik di Iran dan Ukraina akan segera berakhir, yang nantinya akan membuat harga bensin dan minyak "anjlok."

DPA, yang disahkan pada tahun 1950, memungkinkan pemerintah AS untuk memberikan dukungan finansial kepada industri-industri yang dianggap penting bagi pertahanan nasional.

Dalam satu memorandum presiden, Trump menetapkan produksi minyak dalam negeri, kilang minyak, jaringan pipa, dan fasilitas penyimpanan sebagai sektor krusial bagi keamanan nasional. Ia berargumen perusahaan swasta tidak mampu memperluas kapasitas dengan cukup cepat tanpa adanya intervensi dari pemerintah federal.

Menteri Energi Chris Wright berjanji dana tersebut akan disalurkan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Sementara itu, Departemen Energi memperkirakan inisiatif ini akan meningkatkan hasil penyulingan hingga jutaan galon bensin, solar, bahan bakar jet, dan produk lainnya per hari.

Wakil Presiden J.D. Vance sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk menggunakan undang-undang tersebut guna memperluas kilang minyak yang dioperasikan oleh Delek di Tyler, Texas—meskipun proyek semacam itu biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk diselesaikan.

Pengumuman Trump ini muncul di saat tingkat kepuasan publik terhadap dirinya merosot ke rekor terendah, yakni 31%—dibandingkan dengan 47% saat ia memulai masa jabatan keduanya—menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis hari Senin.

Survei tersebut juga menunjukkan 68% masyarakat Amerika tidak puas dengan cara ia menangani perekonomian.

Harga bahan bakar di Amerika melonjak tajam setelah AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran pada akhir Februari, yang mengganggu pasokan energi global.

Menurut Badan Informasi Energi AS (US Energy Information Administration), harga rata-rata bensin telah naik dari USD2,94 per galon tepat sebelum konflik terjadi menjadi USD4,28 pada minggu yang berakhir tanggal 19 Oktober, sementara harga solar melonjak dari USD3,81 menjadi USD6,28 dalam periode yang sama.

Pemerintahan Trump berupaya mengatasi krisis bahan bakar melalui beberapa langkah darurat, termasuk melepas 172 juta barel dari cadangan minyak strategis, melonggarkan persyaratan pencampuran bensin, meringankan regulasi solar untuk sementara waktu, serta mengumumkan subsidi tambahan bagi para petani yang sedang kesulitan.

Pada awal Oktober, Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melepas lebih dari 300.000 ton solar Rusia ke pasar global, dengan tambahan pasokan yang diharapkan menyusul kemudian.

Ia juga berulang kali mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak Rusia, yang menurutnya menjadi penyebab kenaikan harga bahan bakar.

Tekanan dari presiden tersebut memicu penolakan dari Zelensky, yang menyebut kesepakatan solar antara Trump dan Moskow sebagai "keputusan yang lemah" serta "tidak adil dan tidak jujur," sembari menolak untuk mematuhi ultimatum terkait kilang minyak tersebut.

Sebagai tanggapan, Trump menyarankan agar Ukraina "mendapatkan presiden baru" untuk menggantikan Zelensky—yang masa jabatannya telah berakhir lebih dari dua tahun lalu—seraya menyebut serangan berkelanjutan yang dilakukan Ukraina sebagai sebuah "aib."