Jenderal Rezaei Klaim Iran Belum Kerahkan Seluruh Kemampuan, Siap Perang Lagi

TEHERAN - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, mengeklaim bahwa negaranya belum mengerahkan seluruh kemampuan militernya. Untuk itu, Teheran siap jika harus berperang lagi melawan para agresor.

Jenderal Rezaei, yang dianggap sebagai tangan kanana Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan tersebut dalam wawancara dengan media investigasi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Drop Site News, yang diterbitkan pada Kamis (22/10/2026).

Dia mengatakan Republik Islam Iran memiliki kemampuan militer baru yang dapat digunakan untuk merespons tindakan agresi berikutnya.

"Kami belum mengerahkan seluruh kemampuan kami pada tahap-tahap sebelumnya. Kami mengoperasikan lebih banyak kemampuan seiring dengan meningkatnya intensitas perang, dan kami juga siap menghadapi tahap berikutnya," katanya.

Rezaei juga menyebut Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mempersiapkan diri menghadapi perang yang lebih luas dengan AS. Persiapan tersebut berfokus pada sistem produksi yang tersebar, fasilitas bawah tanah, berbagai sistem peluncuran, serta kemampuan memperbaiki kerusakan dan mengganti peralatan yang hilang.

Dia lebih lanjut menekankan bahwa kekuatan militer suatu negara tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah rudal yang tersisa di gudang penyimpanan.

"Dalam perang berkepanjangan, pertanyaan utamanya adalah apakah suatu negara mampu mempertahankan siklus produksi, pengerahan, dan respons secara berkelanjutan. Kami telah menunjukkan bahwa bahkan berbulan-bulan setelah perang dimulai, kami masih mampu membebankan biaya kepada pihak lawan," ujarnya.

"Tujuan kami bukan sekadar bertahan hingga 2029. Tujuan kami adalah mengakhiri perang dengan persyaratan yang mengurangi kemungkinan terjadinya perang lain."

Sementara itu, Rezaei memperingatkan bahwa pemerintah negara lain tidak boleh berasumsi dapat ikut serta dalam perang ekonomi terhadap Iran tanpa menghadapi risiko bagi diri mereka sendiri.

"Tidak boleh ada pengaturan yang memungkinkan jalur kehidupan ekonomi Iran diserang, sementara sistem ekonomi yang memungkinkan serangan tersebut justru dianggap tidak tersentuh dan kebal," tegasnya.

Sekadar diketahui, AS dan Israel melancarkan perang gabungan pertama mereka terhadap Iran pada Juni 2025. Konflik tersebut berlangsung selama 12 hari.

Agresi kedua dimulai pada 28 Februari 2026 dan berhenti pada awal April setelah berlangsung selama 40 hari.

Dalam kedua perang tersebut, menurut laporan Press TV, perlawanan Iran dan operasi balasan yang dinilai berhasil memaksa pihak-pihak yang menyerangnya menerima gencatan senjata.

Pada Juli, AS melancarkan serangkaian serangan udara mematikan terhadap Iran dan memberlakukan blokade laut terhadap negara tersebut. Langkah itu disebut melanggar Nota Kesepahaman (MoU) Islamabad dengan Iran yang ditandatangani pada 17 Juni untuk mengakhiri perang.

Sebagai respons, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan serangan dahsyat terhadap sasaran-sasaran strategis Amerika di berbagai wilayah Asia Barat. Teheran juga menyatakan Selat Hormuz ditutup bagi seluruh lalu lintas pelayaran, sehingga memicu lonjakan harga energi di seluruh dunia.

Rezaei mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang gagal karena komitmen-komitmen yang tercantum di dalamnya dilaksanakan dalam urutan yang keliru.

"Kami membuka Selat Hormuz dan lalu lintas maritim kembali berjalan. Namun, komitmen politik dan ekonomi pihak lawan tidak dilaksanakan dengan cara yang dapat mempertahankan kesepakatan tersebut," lanjutnya.

Dia juga mengatakan Iran akan terus mengelola Selat Hormuz demi menjaga perdamaian dan keamanan kawasan serta tidak akan mundur dari posisinya.

Menurut Rezaei, Iran tidak akan membuka kembali jalur perairan strategis tersebut ataupun kembali ke meja perundingan sebelum tujuh persyaratan baru yang disampaikan kepada AS melalui perantara dipenuhi.

Selain itu, pejabat keamanan tertinggi Iran tersebut menegaskan bahwa Teheran tidak akan kembali ke pendekatan diplomasi sebelumnya, tetapi juga tidak akan meninggalkan jalur diplomatik.