Rusia: Bahaya Senjata Nuklir Saat Ini Sangat Ekstrem

MOSKOW - Rusia dan AS perlu segera melanjutkan dialog mengenai stabilitas strategis dan pengendalian senjata. Itu diungkapkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menambahkan bahwa ketiadaan kerangka kerja berbasis perjanjian di bidang ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya.

Perjanjian New START—satu-satunya kesepakatan bilateral yang tersisa untuk membatasi persenjataan nuklir strategis AS dan Rusia—telah berakhir pada bulan Februari tanpa perpanjangan maupun pengganti.

Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 dan diperpanjang pada tahun 2021 ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan oleh masing-masing pihak sebanyak 1.550 unit, serta 700 sistem peluncur yang dikerahkan, sekaligus menyediakan mekanisme transparansi dan verifikasi di lokasi.

Menurut Moskow, setelah perjanjian tersebut berakhir, Rusia sempat mengusulkan untuk tetap mempertahankan batasan jumlah hulu ledak selama satu tahun lagi dengan syarat Washington melakukan hal yang sama, namun inisiatif tersebut tidak mendapat tanggapan.

Rusia yakin bahwa pembicaraan harus segera dilanjutkan, ujar Peskov kepada para wartawan pada hari Selasa. "Ini adalah masalah yang sangat penting," katanya. "Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia tidak lagi memiliki kerangka hukum berbasis perjanjian seperti ini." Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai "sangat berbahaya."

Peskov mendesak agar negosiasi segera dimulai, seraya memperingatkan bahwa proses tersebut nantinya pasti akan berlangsung rumit dan memakan waktu lama.

Pemerintahan Trump sejak lama bersikeras bahwa setiap perjanjian pengendalian senjata nuklir di masa depan harus mencakup Tiongkok. Pada bulan Februari, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa Washington akan mendorong diadakannya pembicaraan trilateral yang melibatkan Beijing dan Moskow.

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump menyatakan keterbukaannya untuk membahas pelucutan senjata nuklir dalam pertemuan potensial dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di China bulan depan.

"Kami akan membahas senjata nuklir dan denuklirisasi," ujarnya kepada para wartawan, dilansir RT. "Jika Presiden Xi bersedia, saya pun bersedia. Saya yakin kami juga akan membicarakan hal-hal lain, seperti perdagangan."

Peskov menyatakan bahwa Rusia tidak dapat mengabaikan persenjataan nuklir negara-negara Eropa anggota NATO—khususnya Inggris dan Prancis—dalam pembicaraan mengenai stabilitas strategis dengan AS di masa mendatang.

Awal tahun ini, Presiden Emmanuel Macron mengumumkan inisiatif "pencegahan ke depan" yang memungkinkan pengerahan senjata nuklir Prancis ke negara-negara Eropa lainnya. Pada bulan Maret, ia menyatakan bahwa Prancis tidak akan lagi mengungkapkan jumlah persenjataannya, dengan alasan bahwa "agar tetap bebas, kita harus ditakuti." Ia juga memaparkan rencana untuk menambah jumlah senjata nuklirnya, yang menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), saat ini berjumlah sedikit di bawah 300 hulu ledak.

Moskow telah memperingatkan bahwa strategi tersebut bisa menjadi bumerang, seraya menegaskan bahwa mereka tidak dapat "mengabaikan peningkatan nyata pada komponen nuklir dalam potensi gabungan NATO."

Pada bulan Agustus, NBC melaporkan bahwa Pentagon tengah menyusun strategi nuklir yang akan memberikan lebih banyak opsi nuklir bagi presiden AS dalam potensi konflik dengan Rusia atau Tiongkok. Pendekatan ini dilaporkan akan lebih berfokus pada senjata nuklir taktis jarak pendek, alih-alih hanya mengandalkan senjata nuklir strategis jarak jauh.

Rusia memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa agresi oleh negara non-nuklir yang didukung oleh kekuatan nuklir akan dianggap sebagai serangan bersama. Doktrin tersebut juga menyebutkan bahwa senjata nuklir dapat digunakan jika agresi konvensional menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan atau integritas wilayah Rusia maupun sekutunya, Belarus. Selain itu, Moskow juga mengkritik pengerahan senjata nuklir AS ke Eropa sebagai bagian dari pengaturan pembagian nuklir dalam NATO.