Iran Sangkal akan Segera Runtuh, AS Klaim IRGC Kehabisan Uang

TEHERAN - Otoritas Iran menepis klaim bahwa Iran tidak lagi mampu mendukung sekutu-sekutunya di kawasan. Meski demikian, Teheran mengakui sanksi Amerika Serikat dan perang telah menciptakan tantangan finansial.

Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, pekan lalu menyatakan kombinasi serangan militer dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan di wilayah selatan Iran telah "memberikan pukulan telak" bagi negara tersebut.

Laksamana tersebut mengatakan AS telah mencegah ekspor minyak mentah Iran senilai setidaknya USD25 miliar dan membantu membekukan aset mata uang kripto senilai sekitar USD350 juta.

Hal ini berarti Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kini tidak mampu membayar tentara mereka, sementara kelompok-kelompok regional yang berafiliasi dengan Iran juga mengalami kekurangan dana.

"Tekanan finansial terhadap militer Iran telah menjadi begitu signifikan, hingga muncul laporan kelompok-kelompok milisi yang berpihak pada Iran di berbagai wilayah menahan pembayaran bagi tentara mereka sendiri demi menyalurkan dana kembali ke IRGC—yang saat ini juga tidak mampu membayar pasukannya," ujar Cooper.

Situasi ini digambarkan sebagai kemenangan bagi AS dalam perseteruannya dengan Iran—konflik yang sejauh ini hanya membuahkan sedikit kemenangan nyata bagi Washington.

Michael Knights, kepala riset kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di firma penasihat risiko geopolitik dan intelijen Horizon Engage yang berbasis di AS, mengatakan kelompok Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman telah mengalami kesulitan keuangan selama beberapa tahun terakhir.

"Ekonomi nasional yang menopang pergerakan Hizbullah dan Houthi telah rusak parah; oleh karena itu, mereka terus menerima tunjangan serta bantuan dalam bentuk lain—seperti produk bahan bakar—dari Iran," ungkap Knights kepada Al Jazeera.

Mendanai Poros Perlawanan

Selama beberapa dekade, Pasukan Quds IRGC telah memasok dana, persenjataan, komponen, pelatihan, serta keahlian manufaktur kepada kelompok-kelompok sekutu di kawasan tersebut.

Menurut para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pejabat AS, dukungan ini memungkinkan mitra-mitra mereka—yang berseteru dengan AS dan Israel—untuk merakit atau memproduksi berbagai jenis senjata secara lokal.

Kelompok-kelompok dalam poros ini juga mengandalkan kegiatan bisnis, termasuk ekspor minyak, serta sumbangan dan sumber daya lokal untuk membiayai operasi mereka.

Beberapa faksi di Irak bahkan telah diintegrasikan ke dalam pasukan keamanan resmi dan menerima pendanaan pemerintah melalui kelompok Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilisation Forces).

Departemen Keuangan AS menyatakan jaringan-jaringan yang berafiliasi di Irak menjual komoditas asal Iran dan menyalurkan hasilnya melalui perantara serta rumah penukaran uang.

Menurut Knights, hal ini menempatkan mereka dalam posisi keuangan yang lebih baik dibandingkan "rekan-rekan mereka yang lebih miskin" di kelompok Hizbullah dan Houthi, dengan sebagian dana diduga mengalir dari Irak ke Iran dalam beberapa tahun terakhir.

"Beberapa anggota milisi dan pegawai negeri sipil Irak memang sering terlambat menerima gaji, sementara di saat yang sama, milisi-milisi Irak justru mengirimkan dana ke luar negeri untuk membantu Iran, kelompok Houthi, dan Hizbullah Lebanon," ujarnya kepada Al Jazeera.

Pada bulan September, Departemen Keuangan AS menuding Kataib Hizbullah—kelompok bersenjata Muslim Syiah yang didukung Teheran di negara tetangga, Irak—telah mengalihkan sumber daya Irak untuk mendukung Iran.

Departemen Keuangan AS juga memaparkan adanya transfer dana dalam jumlah besar sebelumnya dari Pasukan Quds (Quds Force) kepada Hizbullah, yang menunjukkan adanya aliran dana dua arah.

Laporan dari kantor berita Reuters awal bulan ini, yang mengutip sumber anonim, menyebutkan Hizbullah menerima dana sebesar USD200 juta dari Iran pada bulan September.

Saat itu, Departemen Luar Negeri AS menepis laporan tersebut, dengan menyatakan Hizbullah "berupaya menyelamatkan muka dengan cerita palsu mengenai masuknya uang tunai dari Iran".

Iran Tegaskan Tidak Ada Keruntuhan yang akan Segera Terjadi

Ekonomi Iran terus terpukul dalam beberapa tahun terakhir akibat perang, salah urus di dalam negeri, dan sanksi.

Kondisi ini memicu inflasi yang tak terkendali, minimnya lapangan kerja dengan upah layak, pelemahan mata uang nasional, serta isolasi dari komunitas global bagi 90 juta penduduk Iran.

Hampir tidak ada tanda-tanda perbaikan; Bank Dunia melaporkan awal bulan ini bahwa ekonomi Iran diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 7,7 persen pada tahun fiskal 2026-2027.

Pihak berwenang menegaskan hal tersebut tidak menggoyahkan tekad mereka. Mereka juga menepis penilaian Departemen Keuangan AS yang menyebutkan tekanan ekonomi dapat menyebabkan hilangnya kendali dalam hitungan bulan.

"Terlepas dari semua tekanan ini, ekonomi Iran telah menunjukkan ketahanan yang sangat baik. Klaim bahwa ekonomi Iran sedang runtuh hanyalah sebuah ilusi," ujar Kepala Bank Sentral, Abdolnaser Hemmati, awal bulan ini.

Masalah Keuangan

Presiden Masoud Pezeshkian mengakui pada hari Minggu bahwa serangan militer dan blokade maritim telah menimbulkan masalah besar bagi negara tersebut. Namun, ia mengatakan pemerintahnya mengandalkan kapasitas dalam negeri untuk menahan tekanan tersebut.

Ia mengeklaim pengelolaan konsumsi kini telah menghilangkan kebutuhan akan impor bensin—yang seandainya impor diizinkan oleh AS, akan menelan biaya sebesar USD12 miliar.

Sang presiden berjanji mengembalikan pendapatan dari kenaikan harga bahan bakar baru-baru ini kepada rumah tangga, melalui penambahan nilai pada voucer pangan elektronik mereka.

Knights mengatakan pihak berwenang Iran "terjebak dalam siklus eskalasi yang agresif dengan pemerintah AS, terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi Iran saat ini".

"Trump bertaruh bahwa dengan menjadi lebih miskin akan membuat rezim Iran lebih fleksibel, namun itu bukanlah taruhan yang bisa diandalkan," ujarnya.

Negar Mortazavi, seorang peneliti senior di Center for International Policy yang berbasis di Washington, DC, mengatakan bahwa ia memperkirakan Teheran akan terus memprioritaskan kelompok-kelompok sekutu regionalnya, terlepas dari tekanan finansial yang ditimbulkannya.

"Tekanan ekonomi memang membatasi sumber daya militer Iran, tetapi hal itu tidak berarti akan mengubah perhitungan strategis IRGC secara mendasar atau memaksa Teheran untuk menyerah," katanya kepada Al Jazeera.