Trump Kembali Singgung Kerusuhan Prancis: 'Paris Akan Segera Jadi Kota Muslim'

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyalahkan imigrasi sebagai penyebab protes dan kekerasan yang melanda Prancis dalam beberapa hari terakhir. Dia mendesak Eropa dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperketat perbatasan.

"Apa yang terjadi di Prancis berkaitan dengan imigrasi, bukan soal sekolah atau hal lainnya," ujar Trump kepada para wartawan di Washington pada hari Senin, mengulangi pernyataannya dari hari sebelumnya.

"Ini masalah imigrasi, dan saya sudah katakan kepada Presiden Emmanuel Macron, tutuplah perbatasan Anda," katanya lagi, seperti dikutip dari AFP, Selasa (20/10/2026).

Demonstrasi akhir pekan yang dipicu oleh lonjakan harga terjadi di Paris dan kota-kota lain, yang kemudian berujung pada kekerasan jalanan terburuk yang pernah disaksikan Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menceritakan percakapannya dengan Macron, di mana dia mengatakan, "Sudah sejak lama saya katakan, Anda membuat kesalahan besar di Prancis. Anda membiarkan siapa pun dari seluruh dunia masuk. Seluruh dunia berdatangan masuk."

"Paris akan segera menjadi kota Muslim," imbuh Presiden AS dari Partai Republik tersebut. "Jika Eropa tidak menutup perbatasannya dan menyingkirkan para pelaku kriminal—seperti orang-orang yang sedang berunjuk rasa itu—maka habislah Eropa."

Trump menjadikan upaya memerangi imigrasi ilegal sebagai janji utama dalam kampanye pemilunya tahun 2024, yang terkadang didasarkan pada klaim keliru yang mengeksploitasi ketakutan terkait rasial.

Sementara itu, Kepolisian Paris telah memberlakukan jam malam pada Senin malam di dua wilayah ibu kota Prancis. Pernyataan kepolisian Paris menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi "masyarakat dan properti dari kekerasan serta penjarahan."

Jam malam tersebut melarang siapa pun untuk memasuki atau berada di kawasan Place de la République—lokasi terjadinya kerusuhan pada hari Sabtu—serta kawasan perbelanjaan Les Halles yang sempat menjadi sasaran penjarahan.

Jam malam berlaku mulai pukul 23.00 hari Senin hingga pukul 06.00 hari Selasa. Selain itu, kepolisian Paris menyatakan bahwa kegiatan berkumpul dan demonstrasi dilarang mulai pukul 20.00.

Sebelumnya pada hari Senin, Perdana Menteri Sébastien Lecornu telah menyerukan penerapan jam malam yang "sangat terbatas" dan "bersifat lokal".

Di wilayah Prancis bagian utara, otoritas setempat memberlakukan jam malam bagi anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun di beberapa kota, termasuk Lille. Aturan ini berlaku mulai hari Senin selama dua hari ke depan, dari pukul 20.00 hingga 06.00. Kota Nice, yang terletak di wilayah French Riviera, juga menerapkan jam malam bagi anak di bawah umur mulai pukul 21.00.

Lecornu membela cara kepolisian menangani kerusuhan tersebut. Dia mengatakan, "Meskipun terjadi kekerasan hebat dan kerusakan properti yang luas, tidak ada korban jiwa, dan itu adalah sebuah keajaiban."

Dia menambahkan bahwa perincian lebih lanjut mengenai jam malam tersebut akan diumumkan pada hari Senin, setelah dilakukan konsultasi dengan para wali kota.

Aksi protes massal di Prancis sering kali diwarnai oleh kekerasan di sela-sela demonstrasi yang sebenarnya berlangsung damai, yang kemudian memicu bentrokan dengan pihak kepolisian.

Kerusuhan yang dimulai Sabtu pekan lalu mengingatkan kembali pada peristiwa kerusuhan yang terjadi setelah penembakan fatal oleh polisi terhadap seorang remaja pada tahun 2023—di mana pihak berwenang juga sempat memberlakukan jam malam lokal—serta kekerasan selama gerakan "rompi kuning (yellow vest)" yang dimulai pada tahun 2018 akibat kenaikan harga bahan bakar dan berbagai keluhan ekonomi lainnya.