Setelah Berlakukan Jam Malam, PM Prancis: Status Darurat Dapat Diberlakukan

PARIS - Perdana Menteri (PM) Prancis Sebastien Lecornu mengatakan pada hari Senin bahwa status darurat dapat diberlakukan "jika diperlukan". Dia menambahkan bahwa penerapan jam malam merupakan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi krisis akibat aksi protes yang diwarnai kekerasan.

Menjelang pemilihan pengganti Presiden Emmanuel Macron enam bulan lagi, Prancis diguncang oleh salah satu aksi kekerasan jalanan terburuk dalam beberapa tahun terakhir selama akhir pekan lalu. Kerusuhan ini terjadi setelah berminggu-minggu aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi di sekolah-sekolah.

"Saya bertekad penuh untuk memulihkan ketertiban," ujar Lecornu usai rapat krisis, seraya menambahkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan status darurat.

"Jika diperlukan, saya akan melakukannya," tegasnya.

"Namun, untuk saat ini, penerapan jam malam tampaknya lebih sesuai dengan situasi yang mungkin kita hadapi."

Di Prancis, status darurat memberikan wewenang sementara kepada pihak berwenang—yang melampaui kewenangan kepolisian pada umumnya—untuk merespons ancaman serius terhadap ketertiban umum atau keamanan nasional.

Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup pemberlakuan jam malam, pembatasan pergerakan, serta pelarangan demonstrasi publik.

Lecornu mengatakan telah meminta otoritas daerah untuk menerapkan jam malam yang bersifat "lokal" pada Senin malam, terutama untuk melindungi tempat usaha.

Peta zona pemberlakuan jam malam akan dirilis pada hari Senin ini setelah melalui konsultasi dengan para wali kota.

"Saat menonton televisi, masyarakat Prancis mungkin mendapat kesan bahwa kekacauan terjadi di mana-mana. Untungnya, kenyataannya tidak demikian," ujar Lecornu. "Gangguan tersebut sangat terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan."

Menurut Menteri Perdagangan dan Usaha Kecil Serge Papin, setidaknya 3.000 tempat usaha terdampak oleh kerusuhan ini.

Mereka akan mendapatkan manfaat dari "dana dukungan khusus" serta berbagai langkah lainnya, ujar Lecornu.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengajukan pengunduran dirinya pada Senin pagi, dengan menyatakan bahwa pihak kepolisian telah "kehilangan kendali" di beberapa kota selama akhir pekan. Macron tidak menerima pengunduran dirinya.

Berdiri di samping Lecornu, Nunez mengatakan bahwa "sejumlah langkah" yang ditujukan untuk membendung serta mencegah para penjarah dan pelaku vandalisme akan diterapkan "mulai malam ini".

"Kami akan terus menambah jumlah petugas kepolisian dan gendarmerie (aparat keamanan) yang dikerahkan di lapangan," tambahnya.

Lecornu juga menuding "kelompok ultra-kiri" berupaya untuk "mendalangi kerusuhan besar di seluruh negeri" menjelang pemilihan umum musim semi mendatang.

"Terdapat suatu jaringan yang dapat dimobilisasi, bahkan hingga mempertanyakan jadwal pemilihan presiden serta pelaksanaan pemilihan presiden itu sendiri," ujarnya.