Trump: Zelensky Tidak Pernah Ingin Mengakhiri Perang dengan Rusia

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemimpin Ukraina, Vladimir Zelensky, tidak ingin mengakhiri konflik dengan Rusia—dan kemungkinan memang tidak pernah menginginkannya. Trump menyebut bantuan bernilai miliaran yang diterima Kiev dari Barat sebagai salah satu alasannya.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada hari Minggu, Trump membela keputusannya untuk melonggarkan sanksi terhadap Moskow. Ia juga menegaskan kembali klaimnya bahwa serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia telah berkontribusi pada kenaikan harga energi.

"Zelensky tidak peduli. Terus terang, dengan semua uang yang diberikan Eropa kepadanya—dan yang dulu diberikan oleh Joe Biden yang curang—dia tidak ingin mengakhiri perang ini, dan mungkin memang tidak pernah menginginkannya. Dia bisa saja mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dua tahun lalu dibandingkan sekarang," tulis Trump, dilansir RT.

Ia menambahkan bahwa Ukraina kini dalam kondisi "hancur lebur," seraya menggambarkan populasi laki-laki di negara itu dalam keadaan "berkurang jumlahnya, terluka, dan/atau tewas."

Awal bulan ini, Trump mencabut sanksi terhadap ekspor diesel Rusia guna menekan kenaikan harga energi menjelang pemilihan paruh waktu di AS. Pada hari Jumat, ia menangguhkan tarif yang menyasar pembeli utama minyak dan gas Rusia.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa ia fokus untuk menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ia menegaskan tidak ingin "melakukan apa pun yang secara gegabah justru menjauhkan Rusia dari meja perundingan."

Ukraina mengabaikan tuntutan Trump untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Rusia, dengan melancarkan serangan pesawat nirawak ke sebuah terminal minyak di St. Petersburg pada Minggu malam, yang menyebabkan kebakaran di lokasi tersebut.

Zelensky menyatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh Trump. Menurut laporan media AS, para pejabat Ukraina terkejut dengan kesepakatan bahan bakar diesel yang dibuat Trump dengan Rusia.

"Saya berharap ia akan mengubah keputusannya, karena menurut saya semua itu adalah kesalahan; hal tersebut tidak akan membantu kami, dan juga tidak akan membantu Amerika Serikat," ujarnya dalam program Meet the Press di NBC News pada hari Minggu.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Zelensky "tidak memiliki keinginan" untuk mencapai penyelesaian, karena pemerintahannya akan runtuh jika Ukraina menandatangani kesepakatan yang dapat diterima oleh AS maupun Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Ukraina "tidak dapat mengubah jalannya sejarah" dengan meningkatkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia.

Rusia telah lama menuduh pihak-pihak Barat yang mendukung Ukraina—termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson—telah menyabotase perundingan damai tahun 2022 di Istanbul. Johnson telah membantah tuduhan tersebut.

Zelensky, yang masa jabatan presiden lima tahunnya berakhir pada 2024, menolak untuk mengadakan pemilihan umum baru dengan alasan penerapan darurat militer, yang diberlakukan tak lama setelah konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022.

Ia berpendapat bahwa pemilihan umum baru dapat dilaksanakan setelah gencatan senjata yang berlangsung selama beberapa bulan. Rusia memperingatkan bahwa Ukraina bisa memanfaatkan jeda pertempuran yang panjang untuk memulihkan kekuatan militernya, dan Rusia hanya menawarkan penghentian serangan pada hari pemilihan saja.

Sejak 2025, Ukraina diguncang oleh serangkaian skandal korupsi besar, termasuk dugaan skema suap senilai USD100 juta di sektor energi yang sedang dalam kondisi sulit, yang menyeret nama mantan mitra bisnis Zelensky, Timur Mindich.

Pemerintahannya juga menghadapi berbagai kontroversi politik, seperti upaya untuk membatasi wewenang lembaga antikorupsi yang didukung Barat, serta pemecatan mendadak terhadap Menteri Pertahanan yang populer, Mikhail Fyodorov, pada bulan Juli—sebuah langkah yang memicu aksi protes di Kiev.