Presiden Prancis Emmanuel Macron akui gagal tangani kerusuhan di Prancis. Foto/X/PleasantWayne
PARIS - Presiden Emmanuel Macron, yang berada di bawah tekanan menyusul protes kekerasan diPrancis, pada hari Senin mengakui adanya "kegagalan dalam antisipasi dan intelijen", namun menolak pengunduran diri menteri dalam negerinya, demikian pernyataan Istana Kepresidenan Elysee.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengakui pada hari Senin bahwa pihak kepolisian "kehilangan kendali" di beberapa kota setelah demonstrasi terkait biaya hidup berujung pada salah satu kekerasan perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengatakan bahwa terdapat "kurangnya antisipasi" dalam persiapan dan bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri "karena saya merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi".
Macron menyatakan bahwa Nunez harus tetap menjabat mengingat perlunya menjaga rantai komando di dalam kepolisian dan pasukan keamanan. Selain itu, menurut pihak Elysee, Macron juga meminta Nunez untuk segera menyusun pendekatan baru guna menangani para penjarah.
Beberapa politisi oposisi telah menyerukan pemecatan Nunez.
Menurut kementerian dalam negeri, hampir 2.400 orang ditangkap pada hari Sabtu, sementara sekitar 1.000 polisi dan petugas keamanan terluka. Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa, penjarahan massal, serta kebakaran terjadi di seluruh negeri.
Bentrokan lebih lanjut juga pecah di Paris dan Marseille pada hari Minggu, di mana polisi antihuru-hara turun tangan untuk mencegah upaya penjarahan tempat usaha.
"Menteri dalam negeri telah mengajukan pengunduran dirinya kepada presiden pada hari Minggu," demikian pernyataan dari Istana Elysee.
"Mengingat perlunya kepemimpinan yang berkelanjutan dalam penegakan hukum saat ini, presiden menolak pengunduran diri tersebut."
Pernyataan itu menyebutkan bahwa Macron telah meminta Nunez untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan transparansi terkait kegagalan dalam perencanaan dan intelijen yang berujung pada kekerasan tersebut."
Presiden juga menginstruksikannya untuk "menerapkan metode operasional baru bagi pasukan keamanan" dalam menangani krisis ini.
(ahm)