Terungkap! China Pasok Komponen Rudal ke Houthi Yaman, Ini Imbalannya

SANAA - China, melaui sejumlah perusahaannya, muncul sebagai sumber utama komponen rudal dan barang ilegal yang ditujukan ke wilayah Yaman yang dikuasai kelompok Houthi. Hal itu terungkap dari hasil investigasi organisasi Conflict Armament Research yang berbasis di Inggris dan juga dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan investigasi tersebut menyebut Beijing memasok barang-barang penting yang memiliki kegunaan ganda kepada Houthi—kelompok pemberontak Yaman yang didukung Iran—untuk memberikan tekanan strategis tidak langsung terhadap Amerika Serikat.

Salah satu perkembangan penting adalah upaya besar Houthi untuk memproduksi komponen rudal balistik seri Khaibar Shekan rancangan Iran secara lokal. Sistem rudal tersebut mampu menyerang sasaran pada jarak lebih dari 1.000 kilometer atau sekitar 620 mil.

Para penyelidik mengeklaim telah mengidentifikasi komponen rudal yang dibuat khusus, bahan mentah, perangkat pengujian, dan peralatan khusus dalam sejumlah pengiriman yang baru-baru ini dicegat. Pengiriman itu disertai dokumen yang mencantumkan pemasok dari China.

Transfer teknologi ini dinilai menjadi lompatan signifikan dalam kemampuan produksi dalam negeri Houthi. Kemampuan manufaktur tingkat lanjut seperti itu hanya dimiliki oleh segelintir negara. Perkembangan tersebut juga mengindikasikan meningkatnya kemandirian operasional Houthi dari Iran.

Meskipun menyerukan stabilitas kawasan dan meminta Teheran turun tangan terkait serangan terhadap pelayaran di Laut Merah, China disebut memasok Houthi dengan peralatan berkegunaan ganda, yakni material yang dapat digunakan untuk keperluan sipil maupun militer.

Praktik ini mencerminkan strategi Beijing dalam mendukung sektor pertahanan Rusia. Dengan cara tersebut, pejabat China dapat berdalih bahwa pengiriman barang itu merupakan transaksi komersial biasa.

Selain melalui jalur pasokan langsung, Beijing juga menopang fondasi ekonomi Iran dengan membeli minyak yang dikenai sanksi serta menyediakan komponen drone dan bahan prekursor untuk bahan bakar roket bagi Teheran. Langkah ini secara tidak langsung turut mempertahankan jaringan kelompok proksi Iran.

"Dukungan China kepada Houthi paling tepat dipahami sebagai kombinasi perlindungan diplomatik, penerapan aturan secara selektif, dan oportunisme strategis," kata Mohammad al-Basha, pendiri kelompok penasihat yang berbasis di Amerika Serikat, Basha Report.

Al-Basha mencatat bahwa Beijing menoleransi penggunaan kecerdasan buatan (AI) komersial buatan China oleh Houthi, layanan satelit yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan negara, serta pengiriman barang-barang penting berkegunaan ganda.

Barang-barang tersebut mencakup peralatan presisi, pupuk untuk bahan pendorong rudal, material metalurgi khusus, dan komponen elektronik untuk drone.

Mengalihkan Kekuatan Angkatan Laut AS

Houthi secara aktif membangun hubungan yang lebih erat dengan Beijing. Mereka memanfaatkan jaringan perdagangan Yaman yang telah lama terbentuk di China dan memilih sejumlah anggota untuk mempelajari bahasa Mandarin guna memperlancar komunikasi.

Sebagai imbalannya, China memperoleh jaminan dari Houthi bahwa kapal-kapal dagang China dapat melintasi Laut Merah tanpa hambatan. Jalur tersebut merupakan koridor penting bagi negara yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi ekspor terbesar di dunia itu.

Di luar kepentingan keamanan perdagangan, para analis menekankan bahwa Beijing memandang Houthi sebagai aset strategis dalam persaingan antarkekuatan besar.

Jika China bergerak untuk menginvasi Taiwan, Houthi berpotensi mengancam sejumlah titik sempit strategis jalur pelayaran dunia. Ancaman tersebut dapat memaksa Angkatan Laut AS mengalihkan aset militernya dari kawasan Indo-Pasifik.

"Bagi Beijing, Houthi dapat menjadi sarana yang relatif murah untuk memberikan tekanan tidak langsung kepada AS dan mitra-mitra regionalnya, tanpa harus mengerahkan pasukan militer China atau secara terbuka berkonfrontasi dengan Washington," kata Al-Basha, seperti dikutip dari Roya News, Senin (19/10/2026).

Pemerintah China belum berkomentar atas laporan investigasi tersebut.