Kata Trump, Zelensky Tak Mau Akhiri Perang Ukraina vs Rusia

KYIV - Presiden Amerika Serikat (AS) mengeklaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak mau mengakhiri perang dengan Rusia dan mungkin memang tidak pernah menginginkannya meski telah menerima bantuan miliaran dolar dari Barat. Klaim Trump ini selaras dengan narasi Moskow.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada hari Minggu, Trump menegaskan kembali klaimnya bahwa serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia telah berkontribusi pada kenaikan harga energi, yang merugikan konsumen serta pelaku bisnis di Amerika.

"Zelensky tidak peduli. Terus terang, dengan semua uang yang diberikan Eropa kepadanya—seperti yang juga pernah diberikan oleh Joe Biden yang curang di masa lalu—dia tidak ingin mengakhiri perang ini, dan mungkin memang tidak pernah menginginkannya. Dia bisa saja mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dua tahun lalu dibandingkan sekarang," tulis Trump.

Dia menambahkan, "Ukraina kini dalam kondisi hancur lebur." Trump menggambarkan populasi laki-laki di Ukraina dalam keadaan berkurang jumlahnya, terluka, atau tewas.

Trump telah mencabut sanksi terhadap ekspor solar Rusia awal bulan ini sebagai upaya untuk menekan kenaikan harga energi menjelang pemilu sela AS. Pada hari Jumat pekan lalu, dia menangguhkan tarif besar-besaran yang menyasar pembeli utama minyak dan gas Rusia.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa dia fokus untuk menengahi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. "Tak ingin melakukan apa pun yang secara bodoh justru menjauhkan Rusia dari meja perundingan," katanya.

Ukraina telah mengabaikan tuntutan Trump untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Rusia, dengan melancarkan serangan drone ke sebuah terminal minyak di St Petersburg pada Minggu malam, yang menyebabkan terminal tersebut terbakar.

Zelensky mengaku merasa dikhianati oleh Trump, sementara media AS melaporkan bahwa para pejabat Ukraina terkejut dengan kesepakatan bahan bakar diesel yang dibuat Trump dengan Moskow.

"Saya berharap dia akan mengubah keputusannya, karena menurut saya itu semua adalah kesalahan; hal itu tidak akan membantu kami, dan juga tidak akan membantu Amerika Serikat," ujarnya kepada program "Meet the Press" di NBC News pada hari Minggu (18/10/2026).

Senada dengan Trump, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan bahwa Zelensky tidak memiliki keinginan untuk mencapai penyelesaian, karena pemerintahannya akan runtuh jika Ukraina menandatangani kesepakatan yang dapat diterima oleh AS maupun Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Ukraina tidak dapat mengubah jalannya sejarah dengan meningkatkan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia."

Rusia telah lama menuduh pihak-pihak Barat yang mendukung Ukraina—termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson—telah menyabotase perundingan damai tahun 2022 di Istanbul. Johnson telah membantah tuduhan tersebut.

Zelensky, yang masa jabatan lima tahun kepresidenannya berakhir pada 2024, menolak untuk mengadakan pemilihan umum baru dengan alasan diberlakukannya darurat militer tak lama setelah konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022.

Zelensky berpendapat bahwa pemilu baru bisa dilaksanakan setelah gencatan senjata yang berlangsung selama beberapa bulan. Rusia memperingatkan bahwa Ukraina dapat memanfaatkan gencatan senjata yang berkepanjangan untuk memulihkan kekuatan militernya, dan Rusia hanya menawarkan penghentian serangan pada hari pemilihan saja.

Sejak 2025, Ukraina diguncang oleh serangkaian skandal korupsi besar, termasuk dugaan skema suap senilai USD100 juta di sektor energi yang sedang dilanda krisis, yang menyeret nama mantan mitra bisnis dekat Zelensky, Timur Mindich.

Pemerintahan Zelensky juga menghadapi berbagai kontroversi politik, termasuk upaya untuk membatasi wewenang lembaga antikorupsi yang didukung Barat, serta pemecatan mendadak terhadap Menteri Pertahanan yang populer, Mykhailo Fedorov, pada bulan Juli—sebuah langkah yang memicu aksi protes di Kyiv.