Prancis Hancur dan Membara, Trump Salahkan Imigran

PARIS - Massa telah membakar gedung-gedung, menjarah toko-toko mewah, dan menghancurkan berbagai fasilitas umum di jalan-jalan berbagai kota saat demo anarkistis melanda Prancis sejak akhir pekan lalu. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyalahkan imigran atas kekacauan di negara Eropa tersebut.

Trump juga mendesak Prancis untuk memperketat aturan migrasinya. "Prancis sedang terbakar! Imigrasi orang-orang dari dunia yang sama sekali berbeda, orang-orang dengan kebencian di dalam hati mereka, telah menghancurkan negara yang dulunya hebat itu," tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya.

"Tutup perbatasan kalian dan ambil kendali, sebelum terlambat!" lanjut unggahan Trump.

Kerusuhan ini terjadi menyusul demonstrasi selama berminggu-minggu yang dimulai pada akhir September, ketika para pelajar memprotes kondisi sekolah yang buruk, kekurangan guru, dan fasilitas sekolah yang semakin rusak.

Gerakan tersebut kemudian meluas mencakup keluhan yang lebih luas mengenai ketimpangan, pemotongan belanja publik, dan meningkatnya biaya hidup.

Pada hari Sabtu, ratusan ribu orang ikut serta dalam demonstrasi di seluruh Prancis. Meskipun banyak yang berunjuk rasa secara damai, kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan terlibat bentrok dengan polisi, menjarah toko, dan melakukan pembakaran, dengan bangunan publik turut menjadi sasaran.

Otoritas Prancis melaporkan hampir 1.800 penangkapan hingga hari Minggu, sementara lebih dari 500 petugas polisi dan personel darurat lainnya mengalami luka-luka.

Sebuah balai kota bersejarah di Limoges juga mengalami kerusakan parah akibat kebakaran.

Komentar Trump menempatkan kerusuhan ini dalam konteks kritik yang lebih luas terhadap kebijakan imigrasi di Eropa.

Pada 6 Oktober lalu, dia juga mengaitkan protes pelajar di Prancis dengan migrasi dan Islam, dengan mengeklaim bahwa protes tersebut bukan terutama mengenai kondisi sekolah.

Saat itu, AFP melaporkan bahwa tidak ditemukan kaitan antara gerakan pelajar tersebut dengan tuntutan yang berbasis agama atau identitas.

Sebaliknya, para pejabat Prancis menunjuk peran kelompok politik radikal dan pelaku kriminal dalam tindak kekerasan tersebut.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyalahkan kelompok ekstremis sayap kiri dan pelaku tindak kriminal, sementara Presiden Emmanuel Macron berjanji untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kerusuhan ini terjadi beberapa bulan menjelang pemilihan presiden Prancis tahun 2027, sehingga menambah ketegangan politik terkait pengeluaran publik, standar hidup, keamanan, dan imigrasi.

"Kepada mereka yang jelas-jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai 'pemanasan' menjelang pemilihan presiden, saya tegaskan: Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak seorang pun boleh memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan," tulis Lecornu dalam unggahan di platform X.