Meski Kerusuhan di Paris Bukan Dipicu Masalah Agama, Trump: Islam Akan Ambil Alih Prancis

PARIS - Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa aksi protes pelajar di Prancis merupakan bukti adanya migrasi yang "tidak terkendali" dan upaya Islam untuk "mengambil alih" negara tersebut. Padahal, tuntutan para pengunjuk rasa sama sekali tidak berkaitan dengan agama maupun imigrasi, melainkan berfokus pada masalah kekurangan staf dan minimnya pendanaan.

Bahkan partai sayap kanan Prancis, National Rally (Rassemblement National) pimpinan Marine Le Pen—yang biasanya selalu menyalahkan kebijakan migrasi Prancis atas segala permasalahan yang ada—tidak mencoba mengaitkan situasi ini dengan isu tersebut.

Meski Kerusuhan di Paris Bukan Dipicu Masalah Agama, Trump: Islam Akan Ambil Alih Prancis

1. Trump: Islam Ingin Ambil Alih Negara yang Dulunya Hebat

"Apa yang terjadi di Prancis tidak lain adalah migrasi massal yang tidak terkendali," tulis Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial miliknya, Truth Social, dilansir Arab Weekly.

"Ini bukan soal sekolah, ini soal Islam yang ingin mengambil alih negara yang dulunya hebat!"

Trump tidak memberikan penjelasan lebih lanjut maupun bukti apa pun untuk mendukung klaimnya. Di Prancis sendiri, tidak ada pihak mana pun dalam spektrum politik yang mengaitkan gerakan pelajar tersebut dengan tuntutan yang berbasis agama atau identitas.

2. MAGA Memainkan Isu Prancis Jelang Pemilu Sela AS

Namun, sejumlah tokoh utama dalam gerakan Make America Great Again (MAGA) pendukung Trump telah memanfaatkan aksi protes di Prancis ini untuk mempertegas narasi mereka mengenai imigrasi menjelang pemilihan paruh waktu AS bulan depan.

Para komentator dari kubu MAGA berulang kali mengunggah video kerusuhan di Prancis tersebut dalam beberapa hari sebelum Trump membuat unggahannya.

"Kerusuhan di Prancis merupakan peringatan keras bagi negara-negara Barat lainnya," ujar Glenn Beck, sekutu Trump, melalui platform X pada hari Senin. "Apa yang terjadi di Prancis saat ini adalah bagian dari jaringan internasional kelompok sosialis yang berupaya meruntuhkan dunia Barat." "Hal ini akan terjadi di Amerika jika Partai Demokrat kembali berkuasa," tulis komentator sayap kanan Dave Rubin kepada 1,6 juta pengikutnya, seraya menyertakan rekaman video yang diambil di sebuah stasiun kereta di Prancis.

3. Migrasi Jadi Isu Utama Trump

Menjelang pemilihan paruh waktu, Trump (80 tahun) semakin gencar melontarkan retorika mengenai isu-isu utama seperti migrasi dan kelompok transgender, di tengah situasi di mana perang Iran dan tingginya biaya hidup berpotensi membuat Partai Republik kehilangan kendali atas Kongres.

Gelombang demonstrasi melanda Prancis. Para guru, orang tua, dan siswa sekolah menengah turun ke jalan dalam aksi yang disebut oleh Perdana Menteri Sebastien Lecornu sebagai demonstrasi siswa paling keras dalam beberapa dekade terakhir.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok-kelompok yang bertindak anarkis di sela-sela aksi unjuk rasa di Paris, Strasbourg, Rennes, Toulouse, dan beberapa kota lainnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri, aksi ini diikuti oleh lebih dari 250.000 orang di puluhan kota, sementara pihak penyelenggara mengklaim jumlah peserta mencapai 450.000 orang.

Protes tersebut—yang pada hari Senin mengakibatkan seorang remaja kehilangan salah satu tangannya—merupakan manifestasi terbaru dari kemarahan publik di negara yang tengah mengalami lonjakan dukungan terhadap partai-partai populis, baik dari sayap kanan maupun sayap kiri, menjelang pemilihan presiden pada musim semi mendatang.

Lecornu mengungkapkan kepada para anggota parlemen bahwa sejauh ini, setidaknya 215 remaja dan 85 staf sekolah telah terluka dalam bentrokan tersebut. Ia menyebutnya sebagai "dampak terberat yang dialami sistem pendidikan dalam beberapa dekade". Kantornya juga melaporkan bahwa lebih dari 700 petugas kepolisian turut mengalami cedera.

4. Adanya Kemunduran Budaya Barat

Pemerintahan Trump yang kedua pun tampak lebih antusias dari sebelumnya dalam memperingatkan apa yang mereka sebut sebagai kemunduran budaya Barat di seberang Atlantik.

Dalam dokumen strategi keamanan nasional AS yang dirilis pada bulan Desember, disebutkan bahwa Eropa menghadapi ancaman "penghapusan peradaban". Dengan menggunakan bahasa yang tergolong luar biasa untuk ditujukan kepada sekutu dekat, dokumen tersebut menyatakan akan "membangun perlawanan" terhadap tren politik yang tengah berlangsung saat ini.

Wakil Presiden JD Vance juga dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik Eropa terkait isu yang sama. Bahkan hubungan akrab—yang ditandai dengan seringnya berjabat tangan—antara Trump dan Presiden Prancis yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Emmanuel Macron, tidak menghalangi pemimpin AS tersebut untuk melontarkan kritik terhadap sekutu utamanya itu.

Namun, Prancis menanggapi reaksi Trump dengan membandingkannya dengan respons Iran, yang sebelumnya telah memanggil utusan Prancis terkait apa yang mereka sebut sebagai "tanggapan keras" Paris terhadap aksi protes di sekolah-sekolah.

"Anda mungkin akan mendengar versi dari pihak Iran, mungkin versi dari beberapa pihak di Israel, atau mungkin versi dari beberapa pihak di Amerika," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.

Barrot mengatakan bahwa misi diplomatik Prancis berupaya untuk menyampaikan sudut pandang Prancis "agar kita memiliki narasi sendiri untuk disebarluaskan, alih-alih sekadar mengikuti narasi pihak lain."

5. Berawal dari Gerakan Pelajar

Aksi protes para pelajar bermula pada bulan September di wilayah pinggiran Paris yang kurang mampu, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh negeri.

Para pelajar mengeluhkan kondisi sekolah mereka yang mengalami berbagai masalah pemeliharaan dasar, mulai dari kebocoran air hingga serangan tikus.

Serikat Pelajar Sekolah Menengah menyatakan bahwa lebih dari separuh sekolah di Prancisdiblokade atau ditutup untuk sementara waktu. Beberapa otoritas pendidikan setempat telah berupaya mengalihkan kegiatan belajar ke sistem daring.

Kelompok-kelompok hak asasi, pelajar, dan perwakilan orang tua menuduh pihak berwenang menggunakan kekuatan yang tidak proporsional terhadap anak di bawah umur. Pemerintah menyatakan bahwa gerakan protes tersebut telah ditunggangi oleh pihak luar dan di beberapa tempat telah berubah menjadi kekerasan di lingkungan perkotaan.

Kementerian Kehakiman pada hari Senin menyatakan bahwa lebih dari 1.800 orang sedang diproses hukum atas berbagai tindak pidana yang tidak dirinci, termasuk 1.483 orang yang masih di bawah umur.