Eks Bos Intelijen Bongkar Doktrin Baru Israel: AS Melemah, Perang Jadi Permanen

TEL AVIV - Seorang mantan kepala intelijen militer Israel mengatakan bahwa sejak 7 Oktober 2023, Israel dijalankan berdasarkan doktrin keamanan tidak tertulis yang menganggap Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan yang sedang melemah. Doktrin itu menolak perdamaian sebagai tujuan strategis, dan menjadikan perang sebagai bagian permanen dari kehidupan nasional.

Mayor Jenderal (Purnawirawan) Tamir Hayman, yang kini memimpin Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv, menguraikan doktrin tersebut dalam sebuah makalah yang diterbitkan lembaga think tank tersebut pekan ini.

Hayman mengatakan doktrin baru tersebut tidak pernah dituangkan secara tertulis ataupun disampaikan kepada publik. "Meski demikian, doktrin itu kini memengaruhi pengambilan keputusan dan menentukan pendekatan Israel terhadap keamanan," tulis Hayman.

Menurutnya, perubahan tersebut melampaui perencanaan militer dan menunjukkan adanya perubahan dalam identitas nasional Israel.

Prinsip yang paling mencolok adalah pandangan doktrin tersebut terhadap Washington. Hayman mengatakan doktrin itu memperlakukan AS sebagai "kekuatan yang sedang melemah". "Dan beranggapan bahwa terlalu patuh terhadap pembatasan yang diberlakukan pemerintah AS terhadap Israel merupakan tindakan berbahaya," paparnya.

"Menurut pemikiran tersebut, AS, dengan perubahan sosial dan politik yang terus berlangsung, pada akhirnya akan segera meninggalkan Israel."

Ketergantungan kepada Washington juga dipandang membuat Israel terpapar pengaruh sistem nilai progresif Amerika yang tidak sesuai dengan karakter Yahudi Israel.

"Karena itu, memutus hubungan dengan AS dianggap bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga penting bagi kemerdekaan Israel dan ketahanan identitas nasional Yahudinya," lanjut Hayman, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (15/10/2026).

Hayman menolak pandangan tersebut. Dia menunjukkan bahwa Israel merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas dan sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara lain di dunia.

Atas alasan itu, kata dia, para petinggi keamanan Israel selama ini selalu meyakini bahwa negara tersebut membutuhkan dukungan kekuatan besar. "Sebab, Israel tidak dapat mempertahankan ekonomi pertahanan yang mandiri dan terisolasi dari dunia," paparnya.

Dengan kata lain, Israel tidak mampu memproduksi sendiri seluruh kebutuhan pertahanannya.

Hayman mempertanyakan apakah hubungan dengan Washington yang hanya didasarkan pada kepentingan bersama akan cukup untuk melindungi Israel.

Dia juga mempertanyakan apakah memutus industri sains dan persenjataan Israel dari kemitraan internasional, seperti program penelitian Horizon milik Uni Eropa, akan membuat Israel menghadapi "stagnasi teknologi dan isolasi diplomatik".

Sepanjang berlangsungnya genosida di Gaza, Israel bergantung pada persenjataan Amerika dan perlindungan diplomatik AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hayman mengidentifikasi empat prinsip utama lainnya yang mendasari doktrin baru Israel tersebut. Jika digabungkan, prinsip-prinsip itu menggambarkan sebuah negara yang menempatkan identitas etnis di atas demokrasi, memandang perdamaian sebagai jebakan, dan menganggap perang sebagai sesuatu yang normal.

Prinsip pertama adalah bahwa identitas Yahudi Israel lebih diutamakan daripada demokrasinya.

Berdasarkan doktrin tersebut, negara harus tetap mempertahankan karakter Yahudinya bahkan dengan mengorbankan terkikisnya nilai-nilai demokrasi.

Hayman mempertanyakan apakah Israel masih dapat menyebut dirinya sebagai negara "Yahudi dan demokratis" jika menjalankan kebijakan yang membatasi hak-hak sipil warga Palestina di Israel, yang mencakup sekitar seperlima dari total populasi negara tersebut.

Prinsip kedua adalah penolakan terhadap perdamaian secara menyeluruh.

Doktrin itu berpandangan bahwa perjanjian perdamaian yang bermakna tidak mungkin dicapai di Timur Tengah dan berasumsi bahwa setiap kesepakatan dengan pihak-pihak Arab bersifat sementara dan menipu.

Doktrin tersebut memperlakukan perjanjian perdamaian sebagai sekadar pengaturan teknis dan sementara. Perdamaian tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri dan hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan lainnya.

Perdamaian bahkan dicap sebagai "konsep naif" yang dianut kelompok sayap kiri dalam "kubu perdamaian", lalu dipertentangkan dengan "keamanan", yang diasosiasikan dengan kelompok sayap kanan.

Prinsip ketiga adalah sikap meremehkan negara-negara tetangga Arab Israel.

Doktrin tersebut memandang sebagian besar negara Arab sebagai "bukan negara-bangsa yang sesungguhnya, melainkan kumpulan suku dan kelompok etnis yang tidak memiliki sejarah bersama".

Karena itu, keruntuhan negara-negara tersebut dianggap sebagai "proses alami" yang dapat dikelola Israel dan bahkan "patut didorong".

Prinsip keempat menyatakan bahwa perang merupakan kondisi normal Israel, bukan pengecualian. Doktrin tersebut lebih mengutamakan perang preventif dan menganggap keberadaan perang secara terus-menerus sebagai "aset bagi keamanan nasional".

Makalah Hayman mengutip slogan "Diam adalah kotoran" untuk merangkum pandangan bahwa upaya mencari perdamaian merupakan tanda kelemahan.

Doktrin tersebut bahkan melangkah lebih jauh dalam persoalan wilayah.

Doktrin itu menyerukan pembentukan zona "pertahanan ke depan" serta pembangunan permukiman sipil di Tepi Barat yang diduduki dan di zona keamanan di dalam wilayah Suriah, Lebanon, serta Jalur Gaza.

Doktrin itu juga menutup kemungkinan pembentukan negara Palestina dan menganggap gerakan nasional Palestina sebagai "narasi Barat yang tidak autentik".

Hayman mengatakan kekuatan doktrin tersebut justru berasal dari kenyataan bahwa doktrin itu tidak pernah dinyatakan secara terbuka.

Dia menyatakan, "Doktrin tersebut bekerja sebagai konsep tidak tertulis yang terungkap melalui praktik, bukan sebagai kebijakan pemerintah yang diumumkan secara resmi."

Dia menyerukan debat publik untuk menentukan apakah doktrin tersebut merupakan "adaptasi yang diperlukan" terhadap situasi keamanan Israel atau justru "cerminan perubahan mendasar yang tidak terkendali dalam identitas negara".