3 Alasan MBS Tolak Tawaran Israel untuk Gabung Koalisi Melawan Houthi

MEKKAH - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengupayakan persetujuan Arab Saudi untuk bergabung dalam kampanye militer melawan kelompok Houthi Yaman. Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) menolak usulan tersebut karena kekhawatiran akan reaksi negatif di dalam negeri.

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Netanyahu telah berupaya mendapatkan persetujuan Riyadh melalui perantara AS seiring meningkatnya pertempuran antara pasukan Yaman yang didukung Saudi dan kelompok Houthi.

3 Alasan MBS Tolak Tawaran Israel untuk Gabung Koalisi Melawan Houthi

1. Takut Memicu Kemarahan Publik Saudi

Mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, surat kabar tersebut menyatakan bahwa putra mahkota Saudi menentang keterlibatan langsung Israel karena kerja sama dengan Israel dapat memicu kemarahan publik Saudi.

Sumber lain yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan Netanyahu berharap tindakan militer bersama melawan Houthi akan memperkuat hubungan antara Israel dan Arab Saudi serta berpotensi membuka jalan bagi kesepakatan normalisasi.

Pihak berwenang Saudi belum memberikan komentar secara terbuka mengenai laporan usulan tersebut.

Informasi ini muncul di tengah situasi di mana Arab Saudi menghadapi peningkatan serangan rudal dan pesawat nirawak oleh Houthi, termasuk serangan mematikan di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.

Sebuah serangan pada hari Sabtu menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 orang, sementara serangan lain pada hari Minggu menewaskan seorang warga Pakistan dan melukai 11 orang lainnya, menurut pihak berwenang Saudi.

2. Menolak Normalisasi Hubungan dengan Israel

Pemimpin Israel telah lama memandang normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sebagai tujuan diplomatik utama, yang dibangun di atas landasan Abraham Accords—kesepakatan yang memungkinkan Israel menjalin hubungan resmi dengan beberapa negara Arab.

Namun, negosiasi antara Israel dan Saudi—yang sempat menunjukkan kemajuan sebelum Oktober 2023—terhenti akibat perang dan genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

Riyadh berulang kali menegaskan bahwa normalisasi harus dikaitkan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka; sebuah sikap yang bertolak belakang dengan penolakan Netanyahu terhadap gagasan negara Palestina.

Laporan mengenai langkah pendekatan Israel ini mengisyaratkan upaya Netanyahu untuk memanfaatkan konfrontasi Saudi dengan Houthi demi menghidupkan kembali peluang pemulihan hubungan, terlepas dari hambatan politik yang terus ada terkait isu Palestina.

Israel sebelumnya telah melancarkan serangan militer sendiri terhadap target-target Houthi di Yaman; dengan demikian, usulan terbaru ini lebih berkaitan dengan partisipasi dalam operasi militer pimpinan Saudi, bukan sekadar keterlibatan awal Israel dalam konflik tersebut.

3. Sudah Memiliki Koalisi Pertahanan dengan Negara Muslim

Arab Saudi melakukan intervensi militer di Yaman pada Maret 2015 dengan memimpin koalisi—yang mencakup UEA—untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional setelah kelompok Houthi merebut Sanaa.

Gencatan senjata yang ditengahi PBB pada April 2022 secara signifikan mengurangi permusuhan berskala besar, namun pertempuran kembali pecah pada bulan Juli tahun ini.

Eskalasi terbaru ini ditandai dengan keberhasilan pasukan Houthi merebut wilayah di sepanjang pesisir Laut Merah Yaman, yang memicu serangan balik dari pemerintah yang didukung Saudi serta serangan lanjutan di sepanjang perbatasan Saudi-Yaman.

Arab Saudi telah berupaya mendapatkan bantuan lebih besar dari AS untuk menghadapi Houthi, sementara usulan Netanyahu—menurut laporan yang beredar—akan melibatkan Israel secara langsung dalam operasi militer yang selama ini telah membebani pertahanan Riyadh.

Bagi para pemimpin Saudi, prospek kerja sama secara terbuka dengan Israel tetap menjadi isu yang sensitif secara politik, terutama di tengah kemarahan yang terus berlanjut akibat genosida di Gaza dan tidak adanya kemajuan menuju pembentukan negara Palestina.