4 Fakta Negara Muslim Ini Larang Penggunaan Hijab di Sekolah, Mempertahankan Sekuler dan Gaya Hidup

BAKU - Keputusan pemerintah Azerbaijan untuk secara tidak langsung melarang siswa dan staf mengenakan hijab di sekolah memicu protes.

Amandemen yang disetujui bulan lalu tersebut tidak secara eksplisit melarang penutup kepala Muslim itu, namun melarang penggunaan pakaian di sekolah yang menurut pemerintah melanggar "prinsip sekularisme".

Keputusan tersebut memicu protes karena sejumlah sekolah mulai melarang siswa dan guru mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

Seorang guru bernama Zahra Hasanova mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia diberitahu bahwa ia tidak boleh lagi mengenakan hijab di sekolah. "Sejujurnya, saya merasa agak emosional. Saya merasa terluka," ujarnya. "[Hijab] adalah pilihan pribadi, dan jika suatu hari nanti saya ingin melepasnya, itu pun seharusnya menjadi pilihan saya sendiri."

4 Fakta Negara Muslim Ini Larang Penggunaan Hijab di Sekolah, Mempertahankan Sekuler dan Gaya Hidup

1. Menegakkan Prinsip Sekuler

Kantor berita negara Azerbaijan, Azerbaijani Press Agency (APA), menyatakan bahwa amandemen terhadap aturan seragam bagi siswa di institusi pendidikan umum negeri tersebut bertujuan untuk memastikan adanya standar berpakaian yang seragam yang mencerminkan "prinsip sekuler" negara itu.

Sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan adalah Muslim. Konstitusi negara tersebut menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler sekaligus menjamin kebebasan beragama. APA menambahkan bahwa pakaian yang mencerminkan "sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan" boleh dikenakan dalam acara perayaan, dengan syarat mendapat persetujuan dari Dewan Pedagogis yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Sains dan Pendidikan.

Pakaian semacam itu memastikan para guru mencerminkan "standar profesional" dan akan berdampak positif terhadap "reputasi publik sekolah", demikian pernyataan tersebut.

2. Memicu Protes Massal

Kebijakan ini telah memicu protes dan kampanye media sosial di Azerbaijan. Beredar video yang memperlihatkan para siswa memeluk guru mereka sambil menangis saat mereka ditolak masuk ke sekolah.

Media setempat melaporkan bahwa siswa di setidaknya dua sekolah di Azerbaijan melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes terhadap pembatasan tersebut.

Wartawan yang dipenjara, Polad Aslanov—yang sedang menjalani hukuman penjara 113 tahun setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada tahun 2020—melakukan aksi mogok makan sebagai protes terhadap aturan baru tersebut.

"Meski berada di penjara, saya menyuarakan penolakan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya cara perjuangan yang tersedia bagi saya, yaitu mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan yang diunggah di Facebook oleh istrinya, Gulmira Aslanova.

Laporan mengenai pemadaman internet belum dikonfirmasi oleh data dari lembaga pemantau, termasuk Open Observatory of Network Interference dan NetBlocks.

3. Turki Ikut Bersuara

Apakah negara lain telah memberikan tanggapan? Kampanye media sosial yang diikuti dengan aksi protes juga merambah ke Turki. Sebagian pihak melihat adanya kemiripan antara situasi di Azerbaijan saat ini dengan peristiwa "kudeta pascamodern" di Turki pada tahun 1997, ketika perempuan berhijab dilarang mengikuti perkuliahan di universitas serta diberhentikan dari pekerjaan mereka sebagai pegawai negeri atau dipaksa untuk mengundurkan diri.

Pekan lalu, para pengunjuk rasa berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk memprotes pembatasan yang berdampak pada perempuan Muslim, sembari mendesak pihak berwenang di Baku untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

4. Mempertahankan Gaya Hidup

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev melontarkan kritik terselubung terhadap Turki—sekutu dekat Azerbaijan—terkait aksi protes tersebut. Dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru, Aliyev memperingatkan agar tidak ada pihak yang "mencampuri gaya hidup kami," tanpa menyebut Turki secara langsung.

Pihak berwenang di Ankara tidak memberikan tanggapan resmi atas komentar Aliyev tersebut. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat menyinggung dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September bahwa perempuan Muslim menghadapi diskriminasi yang kian meningkat.