Politisi Malaysia Kesal pada Indonesia soal Kabut Asap: Nyawa Manusia Tak Bisa Dianggap Remeh!

KUALA LUMPUR - Seorang politisi Malaysia menyampaikan sikap kesal pada pemerintah Indonesia yang dia nilai telah meremehkan masalah kabut asap lintas batas. Dia mendesak tindakan cepat dan berhenti melontarkan pernyataan yang tidak konstruktif.

Ketua Pakatan Harapan (PH) Johor, Andrew Chen Kah Eng, menuntut Indonesia bertanggung jawab penuh atas krisis lingkungan lintas batas tersebut. Dia juga mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdampak kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan.

"Membiarkan kabut asap yang mengandung partikel halus PM2.5 mencemari udara negara lain tidak dapat diterima, terlebih karena situasi ini mengancam kesehatan masyarakat," katanya.

"Rakyat Malaysia menderita akibat polusi ini, tetapi para pejabat Anda tampaknya mengabaikan persoalan kesehatan kami," ujarnya, seperti dikutip dari MalayMail, Selasa (13/10/2026).

"Sikap seperti itu tidak dapat diterima. Kesehatan dan nyawa manusia bukanlah persoalan yang boleh dianggap remeh," imbuh dia.

Anggota Dewan Undangan Negeri (DUN) Stulang sekaligus pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) itu mengatakan, masalah polusi yang terus berulang harus ditangani dengan penuh tanggung jawab dan segera demi melindungi kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Dia menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN secara resmi telah menyatakan bahwa akses terhadap lingkungan yang bersih, aman, dan sehat merupakan hak asasi manusia universal yang tidak dapat dicabut.

Pernyataan Chen muncul setelah pernyataan kontroversial yang disampaikan pada Sabtu oleh Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia. Syahganda meminta Malaysia dan Singapura menerima kebakaran hutan sebagai fenomena alam. Dia juga menyatakan bahwa hutan Indonesia memasok oksigen bagi kedua negara tersebut ketika tidak terjadi kabut asap.

Chen mengecam pernyataan itu sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. Dia memperingatkan bahwa menganggap kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai semata-mata fenomena alam berarti mengabaikan praktik-praktik yang dilakukan manusia dan turut memicu polusi lintas batas.

Perselisihan diplomatik tersebut terjadi ketika Johor sedang menghadapi kabut asap parah yang memaksa pemerintah negara bagian di Malaysia itu menutup sekolah-sekolah pada pekan lalu.