6 Negara yang Terancam Punah karena Tingkat Kelahiran yang Rendah

SEOUL - Sebuah populasi membutuhkan tingkat kesuburan total sekitar 2,1 kelahiran per wanita untuk mempertahankan jumlah penduduknya tanpa bergantung pada migrasi. Negara-negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia jauh dari angka tersebut.

Melansir Quartz, beberapa di antaranya bahkan memiliki angka kurang dari setengahnya. Korea Selatan merupakan kasus ekstrem, dan sejumlah negara ekonomi Asia Timur kini rata-rata mencatat satu anak per wanita atau kurang. Ini bukan penurunan jangka pendek yang terkait dengan satu masa resesi atau tahun pandemi saja. Ini adalah penurunan selama beberapa dekade yang terus berlanjut melewati masa pertumbuhan ekonomi, masa kemerosotan, serta berbagai upaya insentif pemerintah yang dilakukan berulang kali.

Penyebabnya saling tumpang tindih namun berbeda-beda di setiap tempat. Urbanisasi memusatkan kaum dewasa muda di kota-kota dengan biaya perumahan tertinggi. Meningkatnya tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menunda waktu kelahiran anak pertama.

Jam kerja yang panjang, biaya penitipan anak yang mahal, sistem sekolah yang kompetitif, serta biaya bimbingan belajar swasta meningkatkan biaya riil untuk setiap tambahan anak. Pernikahan terjadi di usia yang lebih tua atau bahkan tidak terjadi sama sekali; hal ini sangat berpengaruh di negara-negara di mana kelahiran di luar nikah masih jarang terjadi. Di Eropa selatan dan timur, emigrasi penduduk usia kerja mengurangi jumlah orang yang secara demografis paling mungkin memiliki anak.

Dampaknya muncul secara perlahan, lalu terakumulasi dan membesar. Sekolah dasar digabungkan. Jurusan universitas digabung atau ditutup. Sistem pensiun yang awalnya ditopang oleh basis pekerja yang luas untuk mendukung kelompok pensiunan yang lebih kecil mulai mengalami pembalikan struktur.

Angkatan bersenjata yang mengandalkan wajib militer menghadapi jumlah pemuda berusia 18 tahun yang semakin sedikit. Pemerintah merespons dengan memberikan bantuan tunai untuk bayi baru lahir, memperpanjang cuti orang tua, mensubsidi perawatan kesuburan, memberikan prioritas perumahan bagi keluarga, dan dalam beberapa kasus, melonggarkan aturan imigrasi.

6 Negara yang Terancam Punah karena Tingkat Kelahiran yang Rendah

1. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia; jumlah kelahiran per wanita bahkan turun di bawah angka 0,8 dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini hanya sekitar sepertiga dari tingkat 2,1 kelahiran yang diperlukan untuk menjaga kestabilan populasi tanpa bergantung pada migrasi. Penurunan di bawah tingkat penggantian populasi ini bermula pada awal tahun 1980-an dan semakin cepat dalam satu dekade terakhir.

Faktor biaya menjadi inti persoalan. Keluarga mengeluarkan dana besar untuk lembaga bimbingan belajar swasta yang dikenal sebagai *hagwon*; tempat ini beroperasi hingga larut malam dan berfungsi layaknya sistem pendidikan paralel. Karena penerimaan di segelintir universitas elite sangat menentukan prospek karier jangka panjang, rumah tangga menganggap biaya bimbingan belajar sebagai pengeluaran wajib, bukan sekadar kemewahan. Biaya ini pun meningkat seiring bertambahnya jumlah anak.

Masalah perumahan turut memperparah tekanan tersebut. Sekitar separuh populasi tinggal di Seoul dan sekitarnya, wilayah di mana harga apartemen telah melampaui kenaikan pendapatan pekerja muda. Pasangan cenderung menunda pernikahan demi mengumpulkan uang muka rumah. Penundaan ini berdampak langsung pada penundaan kelahiran anak, mengingat memiliki anak di luar ikatan pernikahan masih jarang terjadi jika dibandingkan dengan standar Eropa Barat. Tren penurunan angka pernikahan dan kelahiran pun bergerak seirama.

Budaya kerja menjadi faktor ketiga yang memperumit situasi. Jam kerja yang panjang dan persaingan kerja yang ketat menyisakan sedikit waktu untuk pengasuhan, sementara beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak masih lebih banyak dipikul oleh perempuan. Risiko terhambatnya karier pasca-melahirkan menjadi alasan yang kerap dikemukakan perempuan saat memutuskan untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak.

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini melalui pemberian uang tunai saat kelahiran, perpanjangan cuti orang tua, serta prioritas perumahan bagi keluarga muda, namun langkah-langkah tersebut belum mampu menghentikan penurunan angka kelahiran. Saat ini, sebuah komite kepresidenan yang menangani isu rendahnya tingkat kesuburan dan penuaan populasi bertugas mengoordinasikan langkah penanganan lintas kementerian.

Dampaknya sudah mulai terlihat nyata. Ruang kelas sekolah dasar mulai kosong, dan sejumlah sekolah terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Universitas di luar ibu kota kesulitan memenuhi kuota penerimaan mahasiswa. Pihak perencana militer pun telah menyoroti kekhawatiran terkait jumlah wajib militer di masa depan. Korea Selatan mempertahankan kewajiban wajib militer bagi pria, sementara jumlah pemuda berusia 18 tahun terus menyusut setiap tahunnya; hal ini mengubah tren demografis menjadi persoalan keamanan.

2. Hong Kong

Hong Kong mencatat tingkat kesuburan yang sangat rendah, bahkan pada tahun-tahun tertentu angkanya berada di bawah Korea Selatan. Rata-rata jumlah anak per perempuan di wilayah ini jauh di bawah satu orang—tingkat yang hampir tidak ditemukan di tempat lain.

Perumahan menjadi faktor utama dalam penjelasannya. Apartemen di Hong Kong termasuk yang terkecil dibandingkan kota besar lainnya, sementara harga hunian—jika dibandingkan dengan pendapatan lokal—tergolong yang tertinggi di dunia. Bagi pasangan, mempertimbangkan biaya untuk kamar tidur kedua sering kali berarti harus menabung ekstra selama bertahun-tahun. Banyak penduduk yang tetap tinggal bersama orang tua mereka hingga usia dewasa, sehingga menunda waktu yang tepat untuk mulai berkeluarga.

Emigrasi memperparah penurunan ini. Angka kepergian penduduk meningkat setelah tahun 2019, dengan banyaknya kaum profesional dan keluarga muda yang pindah ke Inggris, Kanada, dan Australia. Mereka yang paling mungkin pergi juga merupakan kelompok usia yang paling mungkin memiliki anak. Arus keluar ini memberikan dampak ganda: pengurangan jumlah penduduk secara langsung, serta hilangnya potensi kelahiran anak di masa depan.

Pemerintah telah merespons dengan memberikan bonus tunai bagi bayi yang baru lahir, subsidi untuk program reproduksi berbantu, serta akses prioritas perumahan umum bagi keluarga yang baru memiliki bayi. Langkah-langkah tersebut memang mengatasi biaya awal kelahiran, namun kurang menyentuh biaya-biaya berkelanjutan: persaingan ketat masuk sekolah, biaya bimbingan belajar tambahan, serta kurangnya layanan penitipan anak seharian yang terjangkau di kota di mana jam kerja panjang masih menjadi hal yang lumrah.

Dampak demografis ini sudah terlihat pada layanan publik. Populasi Hong Kong menua dengan cepat, dan rasio antara penduduk usia kerja dengan penduduk berusia di atas 65 tahun terus menyusut. Rumah sakit dan penyedia layanan perawatan lansia harus merekrut tenaga kerja dari jumlah staf lokal yang kian terbatas. Taman kanak-kanak dan sekolah dasar menghadapi risiko penutupan dan penggabungan karena jumlah siswa baru yang masuk terus berkurang dari tahun ke tahun.

Status sebagai Daerah Administratif Khusus Tiongkok menambah dimensi kebijakan tersendiri. Pergerakan melintasi perbatasan dengan wilayah daratan utama (*mainland*) dikelola secara terpisah dari imigrasi internasional; hal ini memberikan instrumen kebijakan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain dengan tingkat kesuburan rendah. Kebijakan ini lebih memengaruhi komposisi penduduk daripada jumlah bayi yang lahir di wilayah tersebut.

3. Taiwan

Total tingkat kesuburan Taiwan telah turun hingga di bawah satu kelahiran per wanita, menempatkan pulau ini dalam kategori tingkat kesuburan sangat rendah yang sama dengan Korea Selatan dan Hong Kong. Penurunan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa fluktuasi naik-turun yang berarti, dan belum ada program pemerintah yang berhasil membalikkannya.

Perumahan adalah hambatan yang paling sering disebut-sebut. Harga properti di Taipei jauh melampaui tingkat upah lokal. Uang muka untuk apartemen yang cukup besar bagi keluarga dapat menghabiskan tabungan bertahun-tahun bagi seorang profesional muda. Hal ini menunda pernikahan, dan karena kelahiran di luar nikah masih jarang terjadi di Taiwan, pernikahan di usia yang lebih tua biasanya berarti memiliki lebih sedikit anak atau bahkan tidak sama sekali.

Budaya kerja turut memperparah tekanan ini. Jam kerja yang panjang merupakan hal lumrah di sektor teknologi dan manufaktur. Tingkat pengambilan cuti orang tua bagi ayah jauh lebih rendah dibandingkan ibu, sehingga perempuanlah yang memikul sebagian besar beban pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga di samping pekerjaan purnawaktu mereka. Ketimpangan serupa juga terlihat di berbagai negara ekonomi Asia Timur yang memiliki tingkat kesuburan sangat rendah.

Biaya pendidikan menjadi faktor penghambat lainnya. Tempat bimbingan belajar swasta—yang di Taiwan setara dengan hagwon di Korea Selatan—dianggap sebagai pengeluaran rumah tangga rutin, bukan sekadar tambahan opsional. Orang tua mempertimbangkan biaya tersebut saat mereka berpikir untuk memiliki anak kedua atau ketiga.

Pemerintah telah merespons dengan memberikan subsidi untuk perawatan kesuburan, memperpanjang masa cuti orang tua, memberikan santunan tunai untuk setiap kelahiran, serta menambah tempat penitipan anak umum. Beberapa pemerintah kota bahkan memberikan insentif tambahan di luar program nasional tersebut. Namun, angka kelahiran tetap saja terus menurun.

Dampaknya merambah ke bidang-bidang yang dianggap strategis oleh Taiwan. Jumlah pemuda yang lebih sedikit mempersempit basis rekrutmen dan wajib militer—sebuah masalah sensitif mengingat adanya ketegangan dengan Tiongkok. Universitas-universitas terpaksa menggabungkan jurusan dan menutup program studi seiring menyusutnya jumlah mahasiswa baru, dengan institusi swasta berskala kecil menanggung tekanan paling berat.

Perusahaan semikonduktor dan manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi ekspor. Mereka menghadapi kenyataan bahwa populasi usia kerja akan menyusut dalam beberapa dekade mendatang. Prospek ini mendorong perusahaan untuk beralih ke otomatisasi dan mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri.

4. China

China mengakhiri kebijakan satu anak pada tahun 2016 dan menaikkan batas menjadi tiga anak pada tahun 2021, namun tingkat kesuburannya tetap berada di kisaran satu kelahiran per perempuan. Angka ini jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 dan termasuk yang terendah di antara negara-negara besar. Jumlah penduduknya terus menyusut secara absolut setiap tahun sejak 2022.

Pembatasan di masa lalu meninggalkan dampak struktural yang bertahan lama. Kebijakan keluarga satu anak yang diberlakukan selama beberapa dekade menjadikan keluarga kecil sebagai norma di wilayah perkotaan. Generasi yang tumbuh sebagai anak tunggal kini menghadapi kenyataan harus menanggung beban hidup dua orang tua sekaligus empat kakek-nenek secara bersamaan. Praktik pemilihan jenis kelamin pada masa yang sama telah menyebabkan ketimpangan rasio antara laki-laki dan perempuan di banyak wilayah, sehingga jumlah perempuan usia subur menjadi lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Faktor biaya turut memperparah keadaan. Urbanisasi yang pesat menarik kaum muda untuk pindah ke kota, tempat harga apartemen melonjak lebih cepat daripada kenaikan upah. Selain itu, biaya bimbingan belajar privat, kegiatan ekstrakurikuler, serta persaingan ketat dalam ujian masuk perguruan tinggi mengubah setiap anak menjadi komitmen finansial jangka panjang. Lebih banyak perempuan memasuki dunia kerja dan menikah lebih lambat, yang menyebabkan kelahiran pertama tertunda beberapa tahun.

Beijing telah beralih dari membatasi kelahiran menjadi mendorongnya. Sebagian besar provinsi telah memperpanjang cuti melahirkan. Keluarga dapat mengklaim pengurangan pajak untuk membesarkan anak, dan kota serta provinsi memberikan subsidi tunai. Beberapa tempat telah melonggarkan aturan yang terkait dengan sistem pendaftaran rumah tangga hukou, sehingga keluarga dapat menggunakan sekolah dan rumah sakit di tempat tinggal mereka daripada di tempat mereka terdaftar.

Namun, semua itu tidak membalikkan tren, dan angka kelahiran terus menurun sejak batasan tiga anak diberlakukan. Sistem pensiun menyerap tekanan paling tajam, karena bergantung pada populasi usia kerja yang menyusut untuk mendukung populasi pensiunan yang tumbuh pesat. Tiongkok mulai menaikkan usia pensiun wajib pada tahun 2025, kenaikan pertama sejak batasan tersebut ditetapkan pada tahun 1950-an.

Angkatan kerja yang menjadi tulang punggung manufaktur global selama tiga dekade mencapai puncaknya lebih dari satu dekade lalu dan terus menyusut. Hal itu mendorong perusahaan menuju otomatisasi dan para pembuat kebijakan untuk mempertahankan pekerja yang lebih tua dalam pekerjaan mereka lebih lama.

5. Singapura

Angka kesuburan total Singapura berada di dekat satu kelahiran per wanita, termasuk yang terendah di mana pun, meskipun pemerintah telah aktif mencoba untuk meningkatkannya sejak akhir tahun 1980-an. Negara kota ini merupakan ujian paling jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh insentif tunai setelah angka kesuburan rendah terjadi.

Kebijakan pernah mendorong ke arah yang berlawanan. Sepanjang tahun 1970-an, kampanye "Berhenti di Dua Anak" mencegah keluarga besar dengan menggunakan pesan publik dan serangkaian disinsentif administratif. Para pejabat membalikkan arah pada tahun 1987, di mana pada saat itu angka kelahiran telah turun di bawah tingkat penggantian.

Skema Bonus Bayi sekarang memberikan hadiah uang tunai untuk setiap anak, dipasangkan dengan rekening tabungan yang didukung pemerintah yang dapat digunakan orang tua untuk biaya perawatan anak dan perawatan kesehatan. Pasangan menikah menerima akses prioritas ke perumahan umum bersubsidi, tempat sebagian besar warga Singapura tinggal. Pengurangan pajak sebanding dengan jumlah anak dalam rumah tangga. Subsidi perawatan bayi dan prasekolah telah diperluas selama dua dekade terakhir, dan cuti orang tua telah diperpanjang lebih dari sekali.

Namun, semua itu belum mampu meningkatkan angka kelahiran hingga mendekati angka penggantian.

Biaya menjelaskan sebagian besar kesenjangan antara kebijakan dan hasil. Singapura termasuk di antara kota-kota termahal di dunia untuk perumahan dan kehidupan sehari-hari. Perumahan publik disubsidi besar-besaran, tetapi pasangan muda masih menabung selama bertahun-tahun sebelum mereka memenuhi syarat dan pindah, yang menunda waktu untuk memiliki anak pertama. Bimbingan belajar privat tersebar luas, menambah biaya rutin setelah anak-anak mencapai usia sekolah.

Budaya kerja memperparah masalah. Singapura memiliki jam kerja yang panjang menurut standar internasional, dan kantor-kantor yang kompetitif menyisakan sedikit ruang untuk logistik harian membesarkan anak-anak kecil. Tingkat pernikahan telah menurun secara paralel, dengan lebih banyak penduduk yang menikah lebih lambat atau tidak menikah sama sekali.

Yang membedakan Singapura dari negara-negara tetangganya adalah mekanisme cadangan. Negara ini menggunakan tenaga kerja asing dan jalur izin tinggal permanen untuk mempertahankan angkatan kerjanya — sebuah mekanisme yang jauh lebih mudah diterapkan di negara kota dengan sekitar enam juta penduduk daripada di Jepang atau Tiongkok.

6. Jepang

Tingkat kesuburan Jepang berada di angka sekitar 1,2 kelahiran per wanita, dan negara ini tetap berada di bawah tingkat penggantian sejak pertengahan tahun 1970-an — lebih lama daripada negara-negara Asia Timur lainnya yang sekarang melaporkan angka yang bahkan lebih rendah. Kelahiran tahunan telah turun ke total terendah sejak pencatatan nasional dimulai.

Keunggulan setengah abad itu menjadikan Jepang sebagai kasus acuan bagi wilayah lainnya. Penurunan ini terjadi seiring dengan meningkatnya pencapaian pendidikan dan partisipasi angkatan kerja perempuan serta meningkatnya usia pernikahan. Membesarkan anak di Tokyo dan kota-kota padat lainnya juga mulai membutuhkan biaya lebih dari yang mampu ditanggung oleh rumah tangga dengan satu sumber pendapatan. Pola yang kemudian muncul di Seoul, Taipei, dan Singapura muncul pertama kali di Jepang.

Kebijakan telah berjalan seiring dengan penurunan tersebut selama bertahun-tahun tanpa membalikkannya. Prasekolah dan taman kanak-kanak gratis untuk anak-anak berusia tiga hingga lima tahun. Cuti orang tua telah diperpanjang untuk ibu dan ayah. Pembayaran tunjangan anak telah diperluas untuk menjangkau rumah tangga dengan skala pendapatan yang lebih tinggi. Prefektur dan kotamadya telah menerapkan berbagai langkah mereka sendiri, termasuk layanan perjodohan dan subsidi relokasi yang bertujuan untuk menarik keluarga muda keluar dari ibu kota. Namun, angka kelahiran terus menurun meskipun telah dilakukan berbagai upaya.

Jepang kini memiliki salah satu populasi tertua di dunia, dengan sebagian besar penduduk berusia 65 tahun ke atas. Dampaknya terlihat di pasar tenaga kerja, di mana sektor perawatan, konstruksi, dan logistik menghadapi kekurangan pekerja kronis. Depopulasi pedesaan telah lebih parah daripada di sebagian besar negara kaya. Desa-desa menjadi kosong karena penduduk muda pindah ke kota dan tidak ada generasi baru yang datang menggantikan mereka.