Militer Arab Saudi Canggih dan Habiskan Rp1.484 Triliun, Mengapa Kewalahan Hadapi Houthi?

RIYADH - Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, mengalami serangan rudal kelompok Houthi Yaman pada Sabtu pekan lalu, menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Pada hari Minggu (11/10/2026), bandara yang sama kembali diserang proyektil tak dikenal, menewaskan satu orang dan melukai 11 lainnya.

Kelompok Houthi yang didukung Iran memperingatkan maskapai penerbangan dan penumpang agar tidak menggunakan bandara-bandara di Arab Saudi, kecuali untuk perjalanan ke Madinah dan Makkah. Akibatnya, Riyadh membatalkan 70% jadwal keberangkatan penerbangan, sementara Bursa Efek Saudi merosot hampir 2%.

Mengutip laporan Forbes, Senin (12/10/2026), meski menghabiskan sekitar USD83 miliar atau Rp1.484 triliun (kurs Rp17.882/USD) untuk pertahanan pada 2025, Arab Saudi masih kesulitan membendung ancaman Houthi.

Kelompok tersebut menggunakan strategi perang asimetris yang mengandalkan rudal jarak jauh dan drone. Sementara itu, efektivitas militer Arab Saudi terhambat oleh fragmentasi struktural, persaingan internal, dan buruknya komunikasi antarlembaga yang dirancang untuk mencegah kudeta.

Selain Bandara Internasional King Khalid, sebuah depot penyimpanan bahan bakar turut menjadi sasaran. Eskalasi ini terjadi ketika gencatan senjata antara Houthi—yang menguasai hingga sepertiga wilayah Yaman, tempat sekitar 70–80% penduduk negara itu tinggal—dan pemerintah Yaman runtuh pada Juli.

Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengeklaim telah melancarkan ofensif yang berhasil terhadap Houthi untuk merebut kembali Selat Bab el-Mandeb. Jalur pelayaran strategis ini merupakan salah satu titik penyempitan penting dalam perdagangan global, terletak di antara Yaman di Semenanjung Arab dan jalur yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden serta Samudra Hindia.

Namun, ofensif tersebut terjadi setelah Houthi lebih dahulu meraih sejumlah kemenangan teritorial. Kelompok itu merebut pelabuhan strategis Mokha di Yaman bagian barat dan mengambil alih Pulau Perim, yang terletak di Selat Bab el-Mandeb.

Peningkatan serangan terhadap Arab Saudi ini terjadi pada saat yang sangat sulit bagi kerajaan tersebut. Negara itu memiliki ambisi ekonomi besar melalui program Visi Saudi 2030 yang sangat bergantung pada stabilitas dan keamanan.

Pemimpin Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), berupaya menjadikan negaranya sebagai tujuan investasi dan bisnis paling aman di kawasan. Upaya ini merupakan bagian dari strategi untuk mendiversifikasi perekonomian dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak.

Namun, serangan Houthi kini membebani perekonomian Arab Saudi secara lebih luas, mengguncang pasar, mengganggu aktivitas bisnis, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap perjalanan dan pariwisata ke negara tersebut.

Puluhan acara lain di Arab Saudi sebelumnya telah dibatalkan atau ditunda akibat perang Iran. Riyadh berharap sebagian momentum yang hilang dapat dipulihkan selama bulan-bulan musim dingin.

Namun, setelah serangan terbaru ini, Riyadh terpaksa membatalkan 70% jadwal keberangkatan penerbangan pada Kamis. Sementara itu, Bursa Efek Saudi merosot hampir 2% pada hari yang sama, mencapai titik terendah sejak 5 Januari.

Arab Saudi sebagian besar berhasil melindungi diri dari dampak ekonomi terburuk perang AS-Iran. Namun, keterlibatan Houthi dalam konflik tersebut membuat infrastruktur penting Saudi berada dalam risiko langsung dan menyingkap kerentanan negara itu.

Salah satu infrastruktur yang terancam adalah jalur pipa minyak Timur-Barat sepanjang lebih dari 700 mil atau sekitar 1.126 kilometer. Jalur tersebut digunakan untuk mengangkut minyak setelah krisis di Selat Hormuz.

Militer Canggih Arab Saudi vs Perang Asimetris Houthi

Secara militer, Arab Saudi seharusnya mampu mengungguli Houthi. Namun, Riyadh justru kesulitan membendung ancaman kelompok tersebut.

Arab Saudi menghabiskan sekitar USD83 miliar untuk belanja pertahanan pada 2025, setara dengan 6,5% produk domestik bruto (PDB). Angka ini menempatkan Arab Saudi sebagai negara dengan belanja militer terbesar kedelapan di dunia.

Dana tersebut digunakan untuk membeli persenjataan militer canggih dan berprofil tinggi, seperti jet tempur F-15 dan Eurofighter Typhoon. Arab Saudi juga dilindungi sistem rudal Patriot dan THAAD, serta baru saja memperoleh persetujuan untuk mendapatkan 48 jet tempur siluman F-25.

Besaran anggaran militer Houthi tidak diketahui secara pasti. Namun, total pendapatan kelompok tersebut diperkirakan mencapai USD2,5 miliar dari pajak dan bea cukai, ditambah USD2 miliar dari penjualan minyak ilegal.

Jumlah itu cukup besar bagi kelompok bersenjata non-negara. Meski demikian, sumber daya tersebut masih jauh di bawah kemampuan finansial Arab Saudi.

Kendati demikian, Houthi terbukti mampu membebankan biaya yang sangat besar kepada Arab Saudi. Riyadh terus menggunakan persenjataan konvensional untuk mencegah serangan, tetapi langkah itu hanya sedikit mengurangi ancaman Houthi.

Dalam strategi perang asimetris, Houthi tidak harus benar-benar memenangkan perang. Mereka hanya perlu membuat konflik tersebut terus menguras sumber daya Arab Saudi dalam jangka panjang.

Salah satu masalahnya adalah Arab Saudi lebih memprioritaskan pembelian persenjataan mahal dan canggih daripada memperbaiki kelemahan struktural yang lebih mendasar di tubuh militernya.

Angkatan bersenjata Saudi sebagian diorganisasikan untuk melindungi keluarga kerajaan dan mencegah kudeta. Karena itu, terdapat institusi terpisah, termasuk Garda Nasional dan Garda Kerajaan.

Fragmentasi semacam ini merupakan strategi yang lazim digunakan untuk mencegah kudeta, yakni dengan membagi kekuatan militer ke dalam sejumlah institusi yang saling bersaing.

Pengaturan tersebut mengurangi risiko satu kekuatan militer menjadi cukup dominan untuk mengancam kekuasaan keluarga kerajaan. Namun, pada saat yang sama, sistem ini dapat merusak efektivitas militer karena mendorong persaingan antarsatuan dan menghambat pertukaran informasi intelijen serta rencana operasi.

Sebagai contoh, akibat buruknya komunikasi, pasukan Saudi baru-baru ini dilaporkan tidak mampu mendeteksi konsentrasi sekitar 100.000 petempur Houthi.

Pasukan Saudi, yang berjumlah sekitar 250.000 personel aktif, juga dinilai kurang memiliki pengalaman tempur dibandingkan Houthi, yang disebut memiliki sekitar 350.000 petempur.

Masalahnya bukan hanya efektivitas militer Saudi yang dipertanyakan. Houthi juga terus meningkatkan kekuatan militernya.

Kelompok yang dahulu hanya merupakan faksi bersenjata lokal itu kini telah berkembang menjadi organisasi militer yang tangguh. Meskipun tidak memiliki angkatan udara reguler, Houthi mampu mengoperasikan rudal jarak jauh, termasuk rudal jelajah dan rudal balistik, yang jangkauannya dapat mencapai Israel.

Houthi juga memiliki drone dengan jangkauan hingga 1.500 mil atau sekitar 2.414 kilometer. Senjata ini telah menimbulkan kerusakan besar dalam perang AS-Iran.

Arab Saudi tidak mampu menghentikan Houthi memperoleh akses ke persenjataan canggih. Upaya aktor regional maupun internasional lainnya untuk mencegah hal serupa juga terbukti tidak berhasil.

Houthi awalnya membangun persediaan senjatanya dengan menjarah gudang persenjataan militer pemerintah Yaman. Namun, kemampuan militer mereka berkembang selama aliansi singkat dengan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Houthi kemudian membunuh Saleh dalam perang saudara terbaru di Yaman.

Sejak 2009, Iran telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk menyelundupkan senjata kepada Houthi. Teheran mengirimkan komponen rudal untuk dirakit secara lokal, disertai pelatihan dan penasihat militer.

Komponen persenjataan itu dikirim menggunakan perahu-perahu nelayan kecil yang mampu menghindari pencegatan oleh pasukan AS dan mitra regionalnya.

Meskipun dukungan tersebut menimbulkan tantangan logistik bagi Iran, bantuan kepada Houthi telah memberi Teheran proksi yang tangguh untuk menggoyahkan stabilitas kawasan.

Arab Saudi Melawan, tetapi Opsi Militernya Makin Terbatas

Menghadapi ancaman Houthi, Arab Saudi tidak tinggal diam.

Pada 5 Oktober, pasukan Yaman yang didukung Arab Saudi melancarkan serangan balasan besar-besaran di sepanjang pesisir barat, dengan dukungan kampanye udara pimpinan Saudi yang melibatkan 100 pesawat.

Namun, Arab Saudi belum berhasil membangun jaringan pasukan yang efektif di Yaman untuk menghadapi Houthi.

Riyadh terus mendukung Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman yang diakui secara internasional, dipimpin Rashad al-Alimi.

Akan tetapi, keretakan hubungan Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab (UEA), disusul penarikan pasukan Abu Dhabi dari Yaman, telah menimbulkan kerugian militer yang signifikan.

UEA sebelumnya mendukung pasukan separatis Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC), yang merupakan bagian dari kubu lebih luas yang menentang Houthi.

Hilangnya kemitraan dengan UEA, salah satu sekutu utama Arab Saudi selama bertahun-tahun, telah melemahkan jaringan pasukan yang menentang Houthi.

Strategi Visi Saudi 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed bin Salman berfokus pada transformasi ekonomi, yang menjadi landasan bagi ambisi masa depan kerajaan tersebut.

Arab Saudi dapat terus menghabiskan miliaran dolar untuk membeli persenjataan canggih. Namun, perangkat keras militer semata tidak dapat menutupi kelemahan dalam koordinasi, pertukaran informasi intelijen, dan kemampuan menghadapi ancaman asimetris.

Jika Houthi terus mampu mengancam infrastruktur vital, mengganggu penerbangan, dan mengguncang kepercayaan investor, mereka tidak perlu mengalahkan militer Arab Saudi secara langsung.

Mereka hanya perlu membuat janji kerajaan tersebut untuk menghadirkan stabilitas semakin sulit diwujudkan.