Arab Saudi Jadi Bulan-bulanan Serangan Houthi, Mana Respons Kolektif 'NATO Islam'?

RIYADH - Dalam sepekan ini, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, sudah tiga kali diserang rudal oleh kelompok Houthi Yaman dengan total korban tewas 16 orang. Serangan terbaru dan paling mematikan terjadi pada Sabtu, di mana 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka.

Jauh hari sebelum Houthi menggencarkan serangan, tepatnya pada 7 Agustus, Arab Saudi bersama Pakistan dan Turki membentuk Pakta Pertahanan Bersama Makkah atau Aliansi Makkah. Turki dan Pakistan sesumbar bahwa Aliansi Makkah mirip dengan NATO yang mengamanatkan respons kolektif jika salah satu anggota diserang. Untuk itulah, Aliansi Makkah dijuluki sebagai "NATO Islam".

Faktanya, tak ada respons militer kolektif dari Aliansi Makkah seperti yang diklaim Pakistan dan Turki. Lalu, apa fungsi sebenarnya dari Aliansi Makkah?

Selain serangan terbaru terhadap Bandara King Khalid, Houthi sebelumnya menyatakan telah menyerang kilang minyak dan pangkalan militer di Arab Saudi.

Tiga pihak dalam Aliansi telah Makkah bertemu pada hari Senin (5/10/2026), kemudian merilis pernyataan yang menegaskan: "Keamanan masing-masing pihak merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan kolektif ketiga negara, dan bahwa perwujudan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah ke dalam langkah-langkah praktis menunjukkan kredibilitas komitmen terhadap pertahanan kolektif."

Pernyataan bersama itu seperti isyarat bahwa tentara Pakistan dan Turki akan terlibat dalam pertempuran aktif bersama pasukan pertahanan Arab Saudi melawan Houthi. Faktanya tidak sepenuhnya demikian, atau setidaknya tidak dalam waktu dekat ini.

Isi Pernyataan Pakta Makkah

Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada 7 Agustus 2026. Perjanjian Makkah menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Sebelumnya, Arab Saudi dan Pakistan telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis (SMDA) pada 17 September 2025.

Fakta bahwa Arab Saudi harus menghadapi serangan Houthi yang kian meningkat seorang diri selama sebulan terakhir telah memunculkan pertanyaan mengenai pakta-pakta pertahanan ini, khususnya pakta Makkah yang sempat digembar-gemborkan.

Pernyataan yang dirilis pada hari Senin memang menyinggung soal implementasi praktis, namun pembacaan yang cermat memunculkan sejumlah pertanyaan.

"Komite memutuskan untuk segera melangkah ke tahap implementasi praktis dari komitmen pertahanan kolektif serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan kekuatan dan kemampuan militer yang telah disepakati, sekaligus memastikan pengerahan cepat pasukan tersebut ke wilayah Kerajaan. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing pihak, sehingga dapat meningkatkan kesiapan, integrasi militer, serta kapasitas kolektif dalam menghadapi dan menangkal ancaman," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Dengan demikian, setiap tindakan yang diusulkan harus tunduk pada hukum internal negara masing-masing. Parlemen Turki belum meratifikasi pakta tersebut; sebuah alasan yang sempat dikemukakan oleh para pejabat Turki bulan lalu untuk menjelaskan mengapa mereka belum mengambil tindakan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk saat ini, dukungan Turki akan lebih berfokus pada pertukaran intelijen dan pelatihan, alih-alih pengerahan pasukan secara aktif.

Pakistan juga memberikan sinyal serupa. Usai pertemuan hari Senin, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif—yang turut hadir dalam pertemuan tersebut—ditanya oleh saluran TV lokal Geo News mengenai kemungkinan peran operasional bagi Pakistan dan Turki. Menurut surat kabar Dawn, dia menjawab bahwa kedua negara memang memiliki "kehadiran di medan laga", namun hanya pasukan Arab Saudi yang terlibat dalam operasi tempur.

"Bantuan apa pun yang mereka butuhkan sedang disediakan. Namun saat ini, militer Turki dan Pakistan hanya berperan sebagai pendukung," ujarnya.

Mengapa Pakistan dan Turki Enggan Perangi Houthi?

Meskipun perjanjian Makkah dimaksudkan sebagai pakta pertahanan, hanya sedikit rincian mengenai struktur operasionalnya yang tersedia bagi publik. Perjanjian tersebut tidak menjabarkan tahapan eskalasi konflik, ataupun jenis respons yang diharapkan dari anggota pada tahap tertentu ketika anggota lainnya menghadapi serangan. Baik Pakistan maupun Turki sebelumnya telah menyatakan bahwa Arab Saudi tidak meminta mereka untuk mengirimkan pasukan tempur ke Yaman.

Pakistan, tentu saja, juga memiliki pakta pertahanan bersama lainnya dengan Arab Saudi. Namun, kecuali beberapa jet tempur yang dikirimkan pada bulan April saat Iran menyerang aset militer AS di kerajaan tersebut, Pakistan tidak melakukan intervensi militer. Begitu pula Arab Saudi yang tidak turun tangan membantu Pakistan dalam menghadapi Afghanistan, karena kedua negara lebih memprioritaskan kepentingan mendesak mereka masing-masing.

Iran kemungkinan menjadi faktor utama mengapa Pakistan enggan memusuhi Houthi. Iran dan Pakistan berbagi perbatasan sepanjang 900 km, yang melintasi wilayah Balochistan yang rawan konflik. Pakistan juga memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran sendiri.

Kelompok Houthi sebagian besar telah dilatih dan dipersenjatai oleh Iran. Jika negara-negara lain turut terlibat dalam pertempuran aktif demi membela Arab Saudi, Iran dan milisi sekutunya mungkin akan secara terbuka mendukung Houthi; hal ini akan menambah dimensi baru pada konflik AS-Israel melawan Iran serta memicu risiko eskalasi konflik yang jauh lebih luas di kawasan tersebut.

Baik Turki maupun Pakistan tidak ingin melepaskan peran mereka sebagai penengah dalam konflik terkait Iran. Kedua negara tersebut akan sangat dirugikan jika perang yang melibatkan Iran berlarut-larut—akibat fluktuasi harga minyak dan menguatnya posisi Israel di kawasan—sehingga mereka tentu tidak ingin menggagalkan upaya perdamaian dengan mengerahkan kekuatan militer untuk memerangi Houthi.