JAKARTA - Prancis dan Jerman secara bersamaan telah mengajukan proposal kepada Komisi Eropa pada 5 Oktober 2026, yang mendesak pembentukan alat perdagangan darurat berkecepatan tinggi ala Amerika Serikat—mirip mekanisme "tombol merah" atau "red button"—yang dirancang untuk membatasi akses pasar dalam kurun waktu 24 jam guna membendung agresi ekonomi China.

Dalam analisis geopolitiknya, jurnalis dan politisi Yunani; Konstantinos Bogdanos, menilai rasa urgensi yang tiba-tiba ini sebagai sebuah ironi yang menggelitik. Para pemimpin Prancis dan Jerman kini secara terbuka meratapi bahwa "praktik distorsi pasar yang sistemik dan persisten" dari Beijing mengancam kelangsungan basis industri Eropa.

"Mereka menuntut investigasi anti-dumping lintas sektor yang menyasar kendaraan listrik (EV), bahan kimia, dan peralatan mesin China, sekaligus menuntut kewenangan memangkas ketergantungan kritis Eropa pada rantai pasok China," ujar Bogdanos, seperti dikutip dari Brussels Signal, Minggu (11/10/2026).

Akar Krisis: Buah Simalakama Kebijakan Internal Eropa

Namun, di tengah kesibukan Paris dan Berlin membangun benteng ekonomi darurat, satu pertanyaan fundamental mengemuka: Siapa sebenarnya yang menghancurkan daya saing industri Eropa sejak awal?

Bogdanos mengatakan kritik tajam diarahkan pada para pemimpin Eropa sendiri, karena keruntuhan industri di Benua Biru tidak diciptakan oleh Beijing seorang diri, melainkan diundang secara aktif oleh Brussels, Paris, dan Berlin melalui kebijakan bertahun-tahun.

Setidaknya ada tiga faktor masalah. Pertama, beban regulasi hijau dan pajak karbon, di mana penerapan aturan emisi net-zero yang berlebihan dan pajak karbon mencekik produsen domestik dengan birokrasi yang rumit (red tape).

Kedua, krisis energi akibat kebijakan sendiri. Penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pemutusan hubungan energi dengan Rusia mendongkrak biaya energi di Eropa ke level tertinggi sepanjang sejarah.

Ketiga, pembukaan pasar sepihak. Sementara manufaktur Eropa tercekik oleh aturan internal, konglomerat China yang disubsidi negara justru diberi akses tanpa batas ke pasar tunggal Eropa.

"Akibatnya, raksasa industri Jerman terpaksa memangkas puluhan ribu lapangan kerja, produsen otomotif menutup jalur perakitan domestik, dan rantai pasok strategis terlanjur berpindah tangan ke kekuatan otoriter," tutur Bogdanos.

Kelemahan Mekanisme Respons Cepat Uni Eropa

Ketika defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan China mencapai angka sekitar €360 miliar pada 2025 dan terus melebar pada kuartal pertama 2026, para pemimpin Eropa mulai meneriakkan narasi "mengakhiri sifat naif Eropa". Mereka menuntut tarif cepat ala Seksi 301 AS.

Kendati demikian, usulan mekanisme respons cepat ini dinilai memiliki cacat bawaan yang mendasar karena bersandar pada institusi yang sama yang melahirkan krisis tersebut, yakni Komisi Eropa.

"Mengharapkan birokrasi Brussels bertindak dengan kecepatan, kelincahan, dan ketegasan mutlak dinilai sebagai khayalan semata," kata Bogdanos.

"Mesin administratif yang dibangun untuk melemahkan kedaulatan nasional dan menegakkan aturan sosialis tidak dirancang untuk memenangkan perang ekonomi yang kejam," sambungnya.

Dominasi Rantai Pasok dan Kartu Truf Beijing

Bahkan jika Brussels berhasil menekan "tombol merah" tersebut, lanjut Bogdanos, Beijing memegang kendali tuas kekuasaan yang sesungguhnya. Mulai dari logam tanah jarang (rare earths) yang esensial bagi teknologi hijau dan pertahanan Eropa, hingga gas kelas semikonduktor, China menguasai input kritis yang dibutuhkan pabrik-pabrik Eropa agar tetap dapat beroperasi. Kementerian Perdagangan China bahkan telah memperingatkan akan merespons tegas setiap pembatasan baru dari UE.

Bogdanos menilai keterikatan ekonomi yang terlanjur mendarah daging membuat perang tarif agresif berisiko menghantam konsumen dan sisa-sisa pabrik di Eropa jauh lebih keras ketimbang memukul perekonomian Beijing.

"Pada akhirnya, inisiatif bersama Prancis dan Jerman ini bukanlah fajar kedaulatan Eropa yang melindungi tenaga kerjanya, melainkan kepanikan politikus profesional melihat keruntuhan total model ekonomi mereka sendiri," pungkas Bogdanos.

/