5 Alasan Navi Pillay Jadi Simbol Perlawanan terhadap AS dan Israel

PRETORIA - Komite Nobel Norwegia menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2026 kepada Navanethem "Navi" Pillay.

Pengumuman komite mengenai Hadiah Nobel Perdamaian ke-125, yang disampaikan pada hari Jumat di Oslo, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada ahli hukum asal Afrika Selatan itu atas kiprahnya dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional.

5 Alasan Navi Pillay Jadi Simbol Perlawanan terhadap AS dan Israel

1. Melawan Para Penjahat Perang

Komite menambahkan bahwa Pillay, mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, telah berperan penting dalam memastikan penuntutan terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

"Di tengah tantangan eksistensial—termasuk perang dan konflik yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah disaksikan dunia dalam waktu yang lama—hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap bagi perdamaian dan keamanan. Hukum internasional merupakan kebutuhan mutlak," ujar komite tersebut dalam sebuah pernyataan.

Ketua Komite, Jorgen Watne Frydnes, mengatakan bahwa sistem hukum internasional sedang "berada di bawah tekanan hebat" dan lembaga-lembaganya sedang "diserang". Para hakimlah, lanjutnya, "yang menjaga garis batas tipis antara ketertiban dan kekacauan". Menanggapi keberhasilannya meraih Nobel, Pillay (85 tahun) mengatakan bahwa ia akan "mendedikasikan penghargaan ini bagi semua penyintas kejahatan internasional".

Ia menyampaikan pernyataan tersebut di ruang sidang bersejarah di Nuremberg, Jerman, tempat berlangsungnya pengadilan terhadap para pemimpin Nazi setelah Perang Dunia II.

"Mungkin sudah takdirnya saya berada di ruang sidang bersejarah ini... saat pengumuman itu dibuat dan saya diberi tahu mengenai penghargaan tersebut," ujar Pillay.

2. Membela Palestina, Menuntut Israel Bertanggungjawab atas Genosida di Gaza

Ia juga menyoroti Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, yang dipimpinnya. Komisi tersebut menyimpulkan tahun lalu bahwa Israel bertanggung jawab atas genosida di Gaza dengan niat khusus untuk memusnahkan warga Palestina di Gaza.

"Hal terakhir yang saya lakukan adalah penyampaian laporan mengenai Gaza, yang menyebut peristiwa di sana sebagai genosida," kata Pillay pada hari Jumat. "Salah satu tanggapan utama terhadap laporan itu adalah apresiasi atas keberanian saya. Dan Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya saya. Mengapa seseorang membutuhkan keberanian untuk menyuarakan kebenaran?"

3. Mewarisi Perjuangan Nelson Mandela

Sebagai perempuan Afrika Selatan keturunan Tamil India, Pillay (85 tahun) adalah perempuan pertama yang membuka praktik hukum di wilayah yang saat itu bernama Provinsi Natal pada tahun 1967.

Ia pernah menjadi pengacara pembela bagi Nelson Mandela—penerima Hadiah Nobel Perdamaian sebelumnya—serta aktivis anti-apartheid lainnya, dan merupakan perempuan kulit berwarna pertama yang bertugas di Pengadilan Tinggi Afrika Selatan.

Ia kemudian bertugas di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan Mahkamah Pidana Internasional, serta menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

Komite tersebut menyoroti perannya saat bertugas di pengadilan Rwanda dalam menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

4. Sentimen Anti-Israel Itu Makin Nyata

Karyanya dalam penyelidikan PBB mengenai wilayah Palestina yang diduduki menyatakan tahun lalu bahwa presiden, perdana menteri, dan mantan menteri pertahanan Israel telah "menghasut dilakukannya" genosida.

"Kami menyimpulkan bahwa Negara Israel bertanggung jawab atas dilakukannya empat tindakan genosida di Gaza dengan niat khusus untuk memusnahkan warga Palestina di Gaza," ujarnya dalam sebuah presentasi di hadapan Majelis Umum PBB pada saat itu.

Menanggapi kemenangan Nobel Pillay, Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah unggahan di X pada hari Jumat menyebut hal itu sebagai "politisasi penghargaan yang mengerikan untuk melegitimasi kebencian dan prasangka anti-Israel". Pillay saat ini menjabat sebagai hakim di Mahkamah Internasional dalam kasus di mana Myanmar dituduh melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

"Penghargaan hari ini adalah penghormatan bagi semua pihak yang berupaya menegakkan dan membela hukum internasional, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta mewujudkan perdamaian, keadilan, dan martabat manusia," demikian tanggapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas kabar keberhasilan Pillay.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan "penghormatan mendalam atas keberanian, integritas, dan komitmen seumur hidup sang pakar hukum senior tersebut terhadap keadilan".

5. Menegakkan Hukum Internasional

Hadiah yang bernilai 12 juta krona Swedia (US$1,2 juta) ini akan diserahkan di Oslo pada tanggal 10 Desember, bertepatan dengan peringatan wafatnya industrialis Swedia Alfred Nobel, yang mendirikan penghargaan ini melalui surat wasiatnya pada tahun 1895.

Empat penghargaan lainnya telah diumumkan awal pekan ini untuk bidang kedokteran, fisika, kimia, dan sastra.

Komite Nobel menerima nominasi untuk 287 kandidat bagi hadiah perdamaian tahun ini. Kandidat lainnya mencakup Stasiun Luar Angkasa Internasional, tim tanggap darurat di Sudan, para pembela hak anak di Ukraina, dan dua pengadilan internasional terkemuka.

Ashok Swain, seorang peneliti di Universitas Uppsala, Swedia, mengatakan bahwa meskipun penghargaan ini tidak akan membawa perubahan nyata di lapangan, pesan yang disampaikan melalui penghargaan kepada Pillay ini sangatlah penting dalam situasi saat ini.

"Hukum internasional... memang tidak pernah sempurna, namun setidaknya ada aturan-aturan yang berlaku." "Sekarang, situasinya menjadi tidak terkendali, dan setiap orang menafsirkannya sesuai keinginan mereka," ujarnya kepada Al Jazeera.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama mendambakan penghargaan tersebut dan berulang kali menyatakan dirinya layak menerimanya, meskipun ia memicu konflik yang sedang berlangsung antara AS-Israel dan Iran.

Pemenang tahun lalu, pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado, menyerahkan medalinya kepada Trump setelah AS melengserkan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada bulan Januari.

Pillay berseloroh bahwa ia mungkin akan berbagi hadiahnya dengan pemimpin AS tersebut.

"Jika Anda semua bertepuk tangan sedikit lebih meriah lagi, mungkin saya akan berbagi hadiah ini dengan Trump," ujarnya dalam sebuah video yang diunggah di media sosial oleh Sekretaris Jenderal Amnesty International, yang memperlihatkan Pillay sedang disambut tepuk tangan usai pengumuman penghargaan tersebut.

Beberapa jam setelah kemenangan Pillay, Presiden AS Trump mengunggah pernyataan di Truth Social yang menyebut bahwa komite Nobel telah "merendahkan" nilai penghargaan tersebut dengan memberikannya kepada Pillay, di saat Gedung Putih menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam komentarnya pada hari Jumat, Pillay mengecam serangan terhadap lembaga-lembaga hukum internasional.

"Kita sedang hidup di era di mana hukum internasional dan hak asasi manusia menghadapi serangan politik yang hebat," ujarnya. "Kenyataan yang kian memburuk ini terlihat jelas, terutama melalui serangan terhadap Mahkamah Pidana Internasional."