Penguasa Baru Suriah Batasi Akses Perempuan ke Universitas

DAMASKUS - Pemerintahan baru Suriah telah melarang perempuan mendaftar di beberapa program universitas dan pendidikan teknik. Kebijakan itu memicu kritik publik.

Aturan untuk tahun akademik 2026-2027 ini berdampak pada beberapa institusi, termasuk dua universitas yang didirikan pada bulan Juli di bawah kepemimpinan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa.

Al-Sharaa, mantan pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), naik takhta setelah penggulingan Bashar Assad pada Desember 2024. Ia ditunjuk sebagai presiden transisi pada Januari 2025 dan sejak saat itu telah berjanji membangun pemerintahan yang inklusif.

Menurut dokumen yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, perempuan tidak diperbolehkan mengikuti program teknik militer, serta ilmu hukum dan sosial, manajemen, dan ekonomi di Universitas Nasional untuk Ilmu Pertahanan (National University for Defense Sciences).

Institusi lain, Universitas Suriah untuk Ilmu Keamanan (Syrian University for Security Sciences), mengkhususkan beberapa program bagi laki-laki, meskipun perempuan tetap dapat mengambil studi keamanan siber.

Pembatasan ini juga mencakup institut teknik yang mengkhususkan diri pada bidang minyak dan gas, transportasi kereta api, serta penyutradaraan radio dan televisi.

Berdasarkan aturan tahun akademik sebelumnya, perempuan masih bisa mendaftar di program minyak dan gas tertentu, termasuk akuntansi dan instrumen presisi.

Kritik datang dari kalangan mahasiswa dan pendidik. "Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa saya memilih bidang studi tertentu atau melarang saya mengambil bidang studi lainnya," ujar Israa Salloum, seorang lulusan sekolah menengah yang sedang bersiap mendaftar ke universitas, kepada AFP.

Deklarasi konstitusional yang disahkan pada Maret 2025 menjamin hak perempuan atas pendidikan.

Aturan-aturan ini bertolak belakang dengan upaya terkini untuk memperluas partisipasi perempuan dalam penegakan hukum.

Pada bulan September, Suriah meluluskan angkatan pertama yang terdiri dari 150 polisi perempuan setelah menjalani pelatihan selama enam bulan.

Sejak memegang kekuasaan, otoritas baru Suriah telah menghadapi kritik terkait kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan. Pada bulan September, satu sekolah terkemuka di Damaskus dilaporkan mengumumkan rencana untuk memisahkan siswa laki-laki dan perempuan mulai dari tingkat sekolah menengah pertama.

Empat organisasi feminis dan masyarakat sipil juga menuduh pihak berwenang pada bulan Agustus telah membatasi kebebasan dan menerapkan bentuk-bentuk kontrol sosial yang secara khusus berdampak pada perempuan.

Aturan penerimaan baru tersebut tidak mencakup larangan menyeluruh bagi perempuan untuk menempuh studi hukum atau teknik, karena program-program semacam itu tetap tersedia di universitas-universitas Suriah lainnya.