Israel Ancam Gelar Perang Berskala Penuh Melawan Otoritas Palestina di Tepi Barat

GAZA - Otoritas Palestina akan diserang jika pasukan atau permukiman Israel menjadi sasaran di wilayah pendudukan Tepi Barat. Itu merupakan peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel.

Ancaman dari Israel Katz ini muncul setelah terjadinya serangan penusukan di Tepi Barat bagian utara, di mana militer Israel menyatakan telah menembak mati pelaku penyerangan yang merupakan warga Palestina.

"Jika... aparat keamanan Otoritas Palestina dan badan-badan terkait memulai—atau kami mengetahui dengan pasti bahwa mereka hendak memulai—serangan teror ala 7 Oktober terhadap pasukan dan permukiman Yahudi, maka Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya telah menginstruksikan [militer] untuk bersiap melancarkan perang skala penuh," ujar Katz dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera.

Operasi tersebut akan menyasar "pimpinan senior dan struktur" Otoritas Palestina—yang berbasis di kota Ramallah, Tepi Barat—serta "segala infrastruktur teror" di wilayah tersebut, kata Katz.

Langkah ini juga mencakup "pembunuhan terarah terhadap tokoh-tokoh senior" dan "evakuasi penduduk dari kota serta desa yang menjadi basis aktivitas teror", disertai dengan penempatan kehadiran militer Israel secara permanen di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

Sementara itu, seorang anggota parlemen Israel Gilad Kariv mengecam ancaman Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk melancarkan perang melawan Otoritas Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Pernyataan yang disampaikan Menteri Pertahanan Katz merupakan upaya sengaja untuk memicu gejolak di wilayah tersebut dan memicu Intifada ketiga, semata-mata demi alasan politik serta hasrat untuk menghadapi pemilihan umum dalam situasi perang yang sedang berlangsung," ujar Gilad Kariv, anggota Knesset dari Partai Demokrat, dalam sebuah unggahan di platform X.

"Ini adalah langkah yang tidak bertanggung jawab, gegabah, dan berbahaya yang akan merenggut nyawa banyak warga Israel maupun Palestina. Pemerintah Israel tidak memiliki mandat moral ataupun dukungan publik untuk menyeret kita ke dalam kekacauan berdarah di wilayah tersebut."